Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) tengah menyiapkan regulasi penggunaan Virtual Private Network (VPN) serta teknologi pemblokiran yang lebih efektif untuk mengatasi praktik judi daring dan konten ilegal lainnya.
“Kami menargetkan dua output (keluaran), yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” kata Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi
Menurutnya, layanan VPN sering dimanfaatkan untuk mengakses konten ilegal, termasuk judi daring dan pornografi, karena hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur penggunaannya. Aturan tersebut diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan VPN untuk mengakses konten negatif.
Syaiful menjelaskan, saat ini Kementerian Komunikasi dan Digital setiap pekan memblokir 5.000 hingga 9.000 konten ilegal. Namun, situs-situs serupa sering muncul kembali setelah pemblokiran dilakukan.
“Teman-teman Komdigi seperti pemadam kebakaran, memadamkan api tapi sumber apinya tidak pernah padam,” ujarnya.
Oleh sebab itu, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi yang lebih efektif dalam memblokir akses terhadap konten ilegal, sehingga upaya pemberantasan judi daring dan pelanggaran serupa dapat berjalan lebih optimal.
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI turut menyinggung maraknya praktik bisnis manipulatif yang merugikan masyarakat. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, ia menilai praktik seperti tambang ilegal, judi daring, narkoba, dan penyelundupan merupakan ancaman serius bagi bangsa.
“Kita menghadapi kenyataan pahit, sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif,” kata Puan.
Ia menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh pelaku bisnis manipulatif tersebut sudah jauh melampaui kewajaran.
“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas peradaban,” ucapnya.
Pemerintah berharap regulasi VPN yang akan dirumuskan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memberantas judi daring, sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif konten ilegal di ruang digital.***
