Oleh : Dodik Prasetyo )*
Sudah umum diketahui bahkan ditunggu-tunggu untuk Indonesia menggelar pesta demokrasi kembali pada 2019. Masing-masing calon pun kini telah mengumumkan pasangan yang nantinya akan mendampinginya maju dalam perhelatan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilu kali ini menjadi sebuah pesta demokrasi yang besar karena cakupannya adalah nasional.
Tak heran memang jika masing-masing calon presiden telah bersiap unuk momentum itu jauh-jauh hari. Sebelum memasuki tahun 2019, dengungnya pun sudah dapat dirasakan. Mendekati tahun tersebut, efek politik pun semakin hari kian terasa. Masing-masing calon telah memiliki massa dan pendukung setia. Diantara keberedaan mereka ada pula pengikutnya yang fanatik terhadap calon pemimpin yang didukungnya. Tentu saja semua orang berharap agar calon presiden yang dipilihnya bisa memenangkan pemilu dan maju memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik.
Namun, ada kalanya sikap yang berlebihan itu justru mengakibatkan berbagai persoalan di masyarakat. Banyak orang yang berbeda pendapat soal politik justru jadi saling berseteru. Hal itu bukannya akan membawa negara ke arah yang lebih baik. Tapi, justru berpotensi menghancurkan persatuan umat.
Baru-baru ini banyak beredar peristiwa seputar tagar 2019 ganti presiden. Itu menjadi angin segar bagi sebagian masyarakat yang kecewa pada sistem pemerintahan saat ini. Membuka kelemahan pemerintahan saat ini agar bisa memenangkan pilpres di tahun mendatang merupakan sebuah taktik politik yang sudah umum diketahui. Praktik semacam ini sudah bukan hal yang baru di Indonesia. Hal ini tidak lain bertujuan untuk meraih simpati rakyat.
Sudah umum diketahui, bahwa memimpin negara bukan sebuah hal yang gampang. Meskipun telah bekerja maksimal, tetap saja ada pihak yang puas dengan kinerja pemerintah. Sebenarnya ide untuk ganti presiden ini juga bukan sebuah pelanggaran. Itu adalah bagian dari sistem demokrasi. Namun, cara yang terlalu ekstrim bisa saja memicu konflik dari kedua buah kubu.
Tagar 2019 ganti presiden menjadi sebuah harapan baru bagi rakyat yang mengharapkan perubahan dalam sistem pemerintahan. Banyak juga yang mendukung tagar tersebut. Namun, bagi kelompok lainnya itu menjadi sebuah ancaman. Rakyat yang telah suka dengan kinerja pemerintah, merasa tidak ingin berganti presiden dan menjadi perseteruan di kedua belah pihak.
Sebenarnya berpolitik itu boleh saja. Namun, politik yang terlalu ekstrim hingga menjelekkan kelompok lain tentunya tidak diharapkan. Di tahun depan Indonesia siap memilih pemimpin yang berkualitas untuk bisa membawa kemajuan bagi negara. Masing-masing calon presiden sebenarnya hanya perlu fokus pada kemampuan yang mereka miliki dan fokus mematangkan visi dan misi agar bisa dipahami oleh masyarakat.
Di masa sekarang ini, masyarakat Indonesia sudah pandai memilih yang terbaik untuk memimpin bangsa ini. Politik yang hanya menjelekkan kelompok lain bukan lagi sebuah hal yang dicari. Yang terpenting adalah visi misi yang jelas. Kecakapan individunya dan kesiapannya dalam memimpin.
Sebenarnya ganti presiden bukanlah sebuah pelanggaran dalam pemilu. Bawaslu menilai itu sebagai ungkapan ekspesi masyarakat dalam berdemokrasi. Sah-sah saja bagi masyarakat yang Ingin agar Indonesia memiliki pemimpin baru. Namun, harus melalui proses pemilu yang jujur.
Gerakan tagar 2019 ganti presiden seharusnya tidak lantas dijadikan sebuah provokasi kepada lapisan masyarakat. Apalagi menyasar kepada kelompok lain untuk mengikuti arus politik yang dibawa. 2019 ganti presiden boleh saja dicanangkan bagi kelompok yang ingin mengikuti, tapi dengan menghormati kelompok lain yang berbeda pendapat sehingga tidak perlu ada perbedaan pendapat dan perdebatan yang berujung fatal di masyarakat.
Gerakan tagar 2019 ganti presiden dinilai menyalahi aturan karena dilakukan di saat pemerintahan yang sah sedang dalam masa jabatannya. Kampanye seharusnya belum boleh dilakukan di saat ini. Dan baru boleh dilakukan pada 2019 mendatang. Ketika sudah mengumpulkan massa untuk saat ini, maka gerakan itu menjadi masif dan berpotensi untuk merongrong kekuasaan pemerintah saat ini.
Gerakan kampanye sebelum waktunya itu, juga menjadi sebuah masalah. Seperti yang terjadi saat acara car free day (29/4), massa yang mendukung ganti presiden mempersekusi seorang ibu dan anak yang mengenakan kaos kubu lain. Hal itu tentunya tidak dibenarkan. Aksi tersebut sempat membuat anak kecil itu menangis. Tindakan tidak menyenangkan itu seharusnya tidak perlu terjadi pada bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi demokrasi.
Mengenai tagar 2019 ganti presiden, hal ini juga menuai komentar dari pakar hukum Romli Atmasasmita. Gerakan tersebut dianggap melanggar UU pemilu. Seharusnya pencarian massa untuk mendukung Pilpres dilakukan ditahun kampanye, yakni pada 2019 nanti.
Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki dua calon yang akan maju pilpres di tahun mendatang. Karena itu persaingannya pun semakin tajam dan hanya menyisakan dua kubu. Dibanding saling menjatuhkan lawan dengan cara yang tidak baik, akan lebih baik meraih simpati rakyat dengan kreatifitas-kreafitas tertentu.
Banyak sebenarnya yang bisa rakyat bandingkan dan kemudian memilih yang terbaik. Para pasangan calon presiden perlu membekali diri dengan wawasan tentang tata negara sebelum nantinya beradu gagasan diajang debat calon presiden yang biasanya disiarkan secara live oleh stasiun televisi dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Tentu saja memenangkan pemilihan presiden ini merupakan ajang besar dan strateginya pun perlu dimatangkan. Namun, Indonesia bukan kali pertama ini melakukan pemilihan presiden. Indonesia sudah siap untuk menyeleksi yang terbaik dari kedua calon tersebut tanpa perlu adanya provokasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
Kini memang sudah banyak sekali kampanye yang tidak menyasar masyarakat ke desa-desa dan daerah-daerah. Tapi sudah cukup dengan sosial media sudah bisa menjangkau ke pelosok negeri. Sehingga marak sekali media sosial dijadikan sebagai lahan politik untuk menjaring massa. Itu bukan pelanggaran jika dilkukan dengan cara yang benar tanpa menyinggung pihak lain sehingga tidak menimbulkan gesekan di masyarakat.
Pertarungan politik saat ini akan lebih sehat jika keduanya saling berlomba di dalam misinya untuk melayani masyarakat. Menampilkan gagasan-gagasan yang akan memajukan perekenomian bangsa dan mensejahterakan rakyatnya. Mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang masih menjadi PR negara hingga saat ini. Alangkah lebih biaknya juga jika para pendukung calon presiden tidak sibuk menebar keencian pada kelompok lain tapi justru tanggap masalah-masalah sosial seperti ikut membantu korban bencana. Seperti, misalnya saja musibah gempa yang belum lama terjadi di Bali dan Lombok.
Dibandingkan memunculkan isu tentang SARA, ujaran kebencian, kekerasan hingga persekusi, lebih baik untuk saling mendukung sesama bangsa Indonesia. Kalau pun bersaing, bersainglah dengan sportif lewat menonjolkan apa kemampuan yang dimiliki, dan tak perlu mengorek-orek kesalahan pihak lainnya.
Bagaimana pun pemilihan ini sama dilakukan untuk memilih putra bangsa yang akan menjadi pemimpin negaranya. Siapa pun presidennya merupakan kebanggaan Indonesia yang wajib untuk membawa negaranya ke arah yang lebih baik. Permusuhan diantara 2 kubu sebenarnya tidak perlu ada. Indonesia hanya butuh yang terbaik, dan rakyat pun telah punya piihan masing-masing untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk hati nuraninya.
Kini saatnya sebagai rakyat Indonesia kita untuk berusaha meredam permusuhan di tengah masyarakat yang beragam ini. Kita hormati pilihan masing-masing tanpa memaksakan pilihan kita sehingga tidak muncul perseteruan diantara bangsa sendiri. Semoga Indonesia mendapatkan pemimpin yang berkualitas dan mampu memimpin negeri ini lebih baik lagi. Setuju?
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
