Dari Jakarta, Parlemen Negara OKI Sepakati Agenda Tata Kelola dan Aksi Iklim Kolektif

Jakarta – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (PUIC) di Gedung DPR RI, Jakarta, menghadirkan lebih dari 500 delegasi dari 37 negara anggota OKI. Forum ini mengusung tema besar “Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience”, sebagai respons terhadap tantangan global yang terus berkembang.

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa tema ini relevan untuk memperkuat fondasi ketahanan global, khususnya melalui penguatan kelembagaan dan tata kelola yang baik di negara-negara anggota PUIC.

“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” ujar Mardani.

Dalam rapat Standing Committee yang membuka rangkaian sidang, para delegasi menyepakati agenda utama konferensi, antara lain peningkatan transparansi dan akuntabilitas parlemen, serta penguatan kapasitas kelembagaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mardani juga menyoroti pentingnya solidaritas lintas negara dalam menghadapi berbagai tantangan modern.

“Mulai dari konflik berkepanjangan, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan publik terhadap institusi negara,” jelasnya.

Khusus mengenai perubahan iklim, Mardani menegaskan bahwa isu ini tidak bisa diabaikan oleh parlemen negara-negara Islam. Ia menyebut bahwa adaptasi terhadap krisis iklim harus menjadi bagian dari agenda legislasi dan kebijakan nasional, demi melindungi kelompok rentan dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

“DPR mengangkat isu-isu krusial, termasuk pentingnya kolaborasi untuk menghadapi perubahan iklim, memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, serta menempatkan rakyat sebagai pusat dari seluruh kebijakan dan kerja parlemen,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Parlemen Somalia, Abdullahi Omar Abshir, menyampaikan pandangan senada mengenai pentingnya penguatan kelembagaan dan tata kelola sebagai dasar kemajuan negara. Ia menyambut positif tema yang diangkat dalam konferensi ini dan mendorong agar pembahasan difokuskan pada cara-cara membangun sistem yang kuat dan responsif.

“Jika kita memiliki tata kelola yang baik dan institusi yang kuat, maka setiap lembaga akan bekerja secara optimal,” ujar Abdullahi saat diwawancarai di sela-sela konferensi.

Ia menjelaskan bahwa parlemen memiliki peran vital dalam menjaga demokrasi dan memastikan kebijakan yang dilahirkan berpihak kepada rakyat.

“Parlemen adalah tulang punggung negara. Jika parlemen kuat, maka institusi pemerintahan lainnya, termasuk kabinet dan presiden, akan berdiri kokoh karena bertumpu pada fondasi demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Abdullahi juga menyoroti pentingnya diplomasi parlemen sebagai jembatan untuk memperkuat kerja sama lintas budaya dan bahasa di antara negara anggota PUIC.

“Jika kita memiliki prinsip, tujuan, dan visi yang sama, maka kesenjangan itu bisa dijembatani melalui dialog yang inklusif,” tegasnya.

Konferensi PUIC ke-19 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan strategis untuk memperkuat kerja sama antarparlemen dan merespons berbagai tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini.