Oleh : Rahmat Kurniawan )*
Pemerintah dan DPR telah sepakat menunda pengesahan RKUHP yang menjadi tuntutan massa. Namun mahasiswa masih saja melakukan demonstrasi, bahkan dengan embel-embel Revolusi hingga pelengseran Presiden Jokowi. Hal itu menandakan demo mahasiswa ditunggangi kepentingan asing.
Demonstrasi mahasiswa yang terjadi pada senin (23/09) terus berkelanjutan hingga beberapa hari berikutnya. Para peserta aksi tersebut memang menyuarakan isu-isu nasional seperti RKUHP maupun kebakaran hutan, namun suara tersebut seakan dipelintir oleh beberapa pihak, terbukti dengan adanya trending topic #turunkanJokowi di twitter.
Tentu saja ini menjadi kekhawatiran tersendiri, jika aksi mahasiswa menuntut pembatalan Revisi KUHP dan UU KPK serta mendesak pengesahan RUU PKS bakal ditunggangi banyak pihak.
Dengan adanya gerakan massa yang besar, ternyata gerakan mahasiswa pun ditunggangi, setidaknya setelah tagar #gejayanmemanggil, tagar #turunkanJokowi menjadi trending beberapa saat kemudian.
Padahal perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi di Jakarta sehari setelah aksi di Yogyakarta. Aksi mereka tak ada kaitannya dengan kepentingan elite politik atau perseteruan cebong dan kampret.
Di Yogyakarta sendiri memang ada sebagian massa yang menyelipkan pesan agar Jokowi Turun, ada juga massa yang membawa atribut “bendera tauhid” yang diduga berasosiasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Sementara itu, di Makassar orasi dan teriakan yel – yel ‘Jokowi Turun’ menggema di Makassar dalam aksi yang digelar mahasiswa Universitas Muslim Indonesia UMI di Jl Urip Sumoharjo.
Aksi tersebut diikuti oleh ratusan mahasiswa dan digelar di 2 kampus. Selain berorasi mahasiswa juga membagikan selebaran kepada para pengguna jalan yang melintas dari arah timur ke barat dan dari barat ke timur. Selebaran berisi sejumlah alasan terkait tuntutan Presiden Jokowi turun tahta.
Mahasiswa pun membakar ban bekas. Kepulan asap hitam memayungi lokasi demonstrasi. Kendaraan melaju tersendat.
Di tempat berbeda aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI menuntut agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI juga berlangsung di Jakarta.
Namun, dalam aksi tersebut baik orator maupun massa aksi tidak menjelaskan kebijakan presiden yang mereka protes.
Salah satu orator di atas mobil bertanya kepada massa aksi apakah Jokowi sudah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat selama memimpin sebagai presiden. Sontak massa yang hadir menjawab tidak.
Tak hanya sekali mereka dengan lantang menyuarakan Jokowi Mundur. Seakan semua permasalahan yang ada di Indonesia adalah salah dari Presiden Jokowi.
Namun tampaknya aksi tersebut hanya menunggangi momentum aksi sebalumnya, bagaimana tidak salah satu permintaan dari peserta aksi tersebut adalah permintaan jaminan atas kepulangan Imam Besar Habib FPI Habib Rizieq yang berada di Arab Saudi sejak 26 April 2017.
Tentu kita perlu menunjukkan tanda tanya besar, apakah aksi tersebut tengah mencoba untuk mengooptasi gerakan mahasiswa di Jakarta.
Wiranto selaku menkopolhukam juga telah mengingatkan agar jangan terpengaruh apabila ada pihak – pihak yang ingin memprovokasi untuk mengadu domba.
Anehnya, secara langsung atau tidak, Jokowi tetap sebagai sasaran, mulai dari kerusuhan di Papua, Kabut Asap di Riau sampai dengan rancangan undang – undang, tetap saja Jokowi – lah yang salah.
Artinya ada peristiwa yang berujung sama, kebakaran hutan dan revisi UU KPK, tapi apakah semua itu produk dari Jokowi, padahal ada menteri dan dewan perwakilan di Senayan, tapi ujung – ujungnya tetap Jokowi lah yang salah.
Hal tersebut seakan menjadi alasan agar Jokowi mundur. Akan ada lagi desakan – desakan senada dengan berbagai bahan dan cara, entah kreatifitas macam apalagi, pokoknya tagar #jokowimundur harus tetap ada di twitter.
Jika Jokowi gagal dilantik, tentu akan terjadi kekosongan jabatan eksekutif di negara ini. Padahal Jokowi – Ma’ruf Amin telah resmi menjadi Presiden dan Wapres terpilih dan telah melalui berbagai persidangan di Mahkamah Konstitusi.
Melihat kenyataan seperti ini, tentu kita tahu bahwa ada pihak yang mencoba semua upaya untuk dapat menghentikan pemerintahan, salah satunya dengan menunggangi aksi mahasiswa yang sebelumnya telah terjadi dan berhasil menciptakan kerusuhan.
Demokrasi bukan berarti menentang konstitusi, gerakan mahasiswa dan 212 tentu sudah berbeda pandangan dan tujuan dalam setiap gerakannya, jangan sampai menjadi bias hingga aksi yang digelar tidak sesuai dengan tujual awal.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
