Di Bawah Presiden Prabowo, Perlindungan HAM Hadir Lebih Tegas dan Menyentuh Rakyat

Oleh : Deka Prasetya )*

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kini memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Negara mulai menunjukkan ketegasan dan keberpihakan yang semakin nyata, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di sisi paling rentan. Kebijakan HAM dalam kerangka Asta Cita tidak hanya berhenti pada ranah normatif, tetapi tampil sebagai arah pembangunan nasional yang menyentuh kehidupan warga sampai ke kampung-kampung terpencil. Berbagai sinyalemen positif ini sangat kentara di Papua, kawasan yang kerap menjadi indikator sejauh mana negara benar-benar hadir melindungi rakyatnya.

Tokoh masyarakat Papua, Imanuel Nerotou, menggambarkan perubahan tersebut dengan nada penuh optimisme. Ia menilai masyarakat Papua selama beberapa tahun terakhir menghadapi ketidakpastian akibat maraknya kekerasan di sejumlah daerah. Namun, situasi itu kini perlahan membaik. Menurutnya, langkah-langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan HAM telah memberikan rasa aman baru yang sebelumnya sulit dirasakan masyarakat kampung. Ia memuji kebijakan pemerintah yang dianggap semakin tegas terhadap pelanggaran HAM dan mulai mengikis berbagai bentuk kekerasan yang menghantui masyarakat Papua. Bagi warga yang selama ini kerap menjadi korban, perubahan itu lebih bermakna daripada perdebatan panjang terkait HAM.

Imanuel juga memberikan apresiasi besar kepada Presiden Prabowo Subianto atas keberpihakan nyata terhadap rakyat kecil. Ia menilai program-program pemerintah kini benar-benar menjangkau masyarakat secara langsung, bukan sebatas konsep kebijakan di atas kertas. Salah satu hal yang paling diapresiasi adalah langkah pemerintah memerangi praktik korupsi dan mafia anggaran yang selama ini membuat alokasi dana pembangunan untuk Papua tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat. Penegakan HAM, dalam perspektif masyarakat Papua, bukan hanya tentang mencegah kekerasan, tetapi juga memastikan bahwa hak ekonomi mereka tidak dicederai oleh korupsi.

Selaras dengan itu, hak atas kesejahteraan sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari visi HAM yang diperkuat dalam Asta Cita. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak turut dirasakan manfaatnya oleh warga Papua. Imanuel menyampaikan bahwa program tersebut mengurangi beban keluarga dan memberikan kesempatan baru bagi anak-anak untuk tumbuh lebih sehat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM yang diusung pemerintah mencakup hak-hak dasar yang menyentuh keseharian rakyat.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi manifestasi konkret negara dalam menjamin hak masyarakat untuk hidup layak. Jalan-jalan menuju daerah terpencil kembali dibangun, akses ekonomi masyarakat pesisir diperbaiki, dan bantuan perahu bermesin menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki akses untuk berkembang. Program perumahan rakyat pun mulai berjalan, membantu keluarga yang selama ini hidup dalam kondisi tidak layak.

Langkah-langkah konkret pemerintah ini menunjukkan bahwa negara hadir bukan dengan wacana, tetapi melalui aksi nyata. Karena itu, tidak mengherankan bila Imanuel menyebut bahwa banyak warga Papua melihat kepemimpinan Prabowo secara langsung melalui kebijakan dan tindakannya, bukan sekadar pidato. Mereka merasakan perubahan secara fisik dan emosional: jalan yang terbuka, rasa aman yang meningkat, bantuan sosial yang tiba tepat sasaran, hingga pemberantasan korupsi yang menjaga hak-hak mereka agar tidak hilang dalam proses pembangunan.

Sementara itu, di tingkat nasional, penguatan perlindungan HAM juga mendapat dukungan dari legislasi dan tata kelola. Anggota Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menilai penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM (Musrenbang HAM Nasional) merupakan langkah strategis yang sangat penting. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo telah menempatkan penguatan HAM sejalan dengan Pancasila dan demokrasi sebagai bagian utama dari Asta Cita. Artinya, HAM tidak lagi dipandang sebagai isu sektoral, tetapi sebagai arsitektur utama pembangunan Indonesia.

Willy juga menegaskan bahwa pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya sama pentingnya dengan perlindungan hak sipil dan politik. Pelayanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial merupakan bentuk perlindungan HAM yang esensial. Karena itu, ia mendorong agar kementerian dan lembaga mampu menerjemahkan visi Presiden ke dalam program prioritas yang dapat dicapai dalam periode kepemimpinan saat ini.

Menteri HAM Natalius Pigai menambahkan bahwa Musrenbang HAM Nasional menjadi tonggak sejarah penting, karena untuk pertama kalinya pembangunan HAM dibahas melalui mekanisme perencanaan nasional secara formal. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengarusutamakan HAM ke seluruh aspek kehidupan berbangsa. Musrenbang itu juga merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjadi pemimpin dunia dalam bidang HAM pada 2045.

Jika seluruh langkah ini terus berjalan konsisten, maka Indonesia akan memasuki fase baru pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Perubahan positif yang mulai dirasakan masyarakat Papua menjadi cerminan bahwa komitmen negara pada Asta Cita bukan sekadar janji politik, tetapi kerja nyata yang berdampak langsung.

Pada akhirnya, keberpihakan pada HAM bukan diukur dari jargon, tetapi dari sejauh mana rakyat kecil merasakan perubahan. Dan hari ini, melalui kebijakan tegas dan program terukur, pemerintah menunjukkan bahwa perlindungan HAM bukan hanya pilar moral, tetapi landasan masa depan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan bermartabat.

)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute