Digitalisasi Bansos Diperluas, Pemerintah Perkuat Transparansi Penyaluran Bantuan

Jakarta – Perluasan digitalisasi penyaluran bantuan sosial terus dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Setelah menunjukkan hasil positif melalui tahap uji coba di berbagai daerah, pemerintah kini mempersiapkan implementasi sistem digital secara nasional agar layanan perlindungan sosial semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial yang telah dilakukan di 42 kabupaten/kota kini diperluas dengan penambahan Kota Batam dan Provinsi Bali.

Menurutnya, perluasan tersebut memberikan pembelajaran penting dalam mempercepat proses penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan transparansi dan akurasi data penerima manfaat sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.

“Transformasi digital bantuan sosial tidak berhenti pada inovasi, tetapi menjadi sistem yang kokoh dan berkelanjutan. Uji coba telah memberi kita bukti, dan sekarang saatnya memastikan keberlanjutannya melalui kebijakan, tata kelola, dan kolaborasi yang solid,” ujar Rini.

Ia mengungkapkan bahwa penguatan tata kelola menjadi salah satu fokus utama menuju operasional nasional. Pemerintah akan memperkuat kelembagaan pengelola portal perlindungan sosial, memperjelas peran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta mempercepat pengesahan regulasi pendukung, termasuk Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital.

Selain memperkuat aspek kelembagaan, pemerintah juga menyederhanakan mekanisme penyaluran bantuan sosial dari sembilan tahapan menjadi tiga tahapan utama. Langkah tersebut didukung dengan standardisasi dan interoperabilitas data, pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), serta penguatan sistem keamanan siber.

“Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran agen di lapangan dan, bila diperlukan, melibatkan ASN untk membantu akselerasi proses pengisian serta pemutakhiran data,” tambahnya.

Dukungan terhadap perluasan digitalisasi bantuan sosial juga disampaikan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang mengatakan komitmen Kementerian Dalam Negeri dalam mengoordinasikan pemerintah daerah agar implementasi transformasi digital berjalan optimal.

“Kementerian Dalam Negeri akan terus mengoordinasikan pemerintah daerah agar percepatan transformasi digital pemerintah dapat berjalan optimal melalui kolaborasi lintas instansi,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan perluasan piloting di 43 kabupaten/kota menjadi tahapan penting sebelum peluncuran nasional.

“Kita sekarang piloting di 43 kabupaten dan kota. Dalam bulan Juli akhir kita akan mendapatkan gambaran yang lebih utuh lagi untuk memastikan launching secara nasional di bulan Oktober,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, penguatan keamanan data, serta pemanfaatan teknologi digital dan Artificial Intelligence (AI) akan semakin memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah optimistis implementasi digitalisasi bansos secara nasional dapat menghadirkan layanan perlindungan sosial yang semakin transparan sehingga manfaat bantuan dapat diterima masyarakat secara lebih efektif.