Distribusi Kekuasaan di Kabinet Jokowi – Maruf Dinilai Tepat Sesuai Geopolitik
JAKARTA – Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing menilai pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri di Kabinet Indonesia Maju Jokowi -Maruf Amin dengan adanya keterwakilan dari Papua, dinilai tepat karena merupakan cermin dari geopolitik.
“Sebelumnya saya sempat kecewa jika Menteri yang diangkat pak Jokowi tidak ada keterwakilan dari Papua, tapi begitu ada perwakilan Papua masuk meski sebagai Wamen kita apresiasi,” kata Emrus dalam dialog khusus di Kawasan Jakarta Barat, Selasa (29/10/2019).
Menurut Emrus jabatan wakil menteri (wamen) yang diberikan kepada 12 orang dinilai, bukanlah bagi-bagi jabatan. Tapi merupakan distribusi kekuasaan. Dan ini merupakan hal yang halal dan wajar.
Menurutnya, terminologi komunikasi politik untuk kalimat bagi-bagi kue kekuasaan atau kalimat bagi-bagi kursi jabatan, cenderung bermakna negatif.
Karena itu, posisi wamen juga harus diletakkan sebagai distribusi kekuasaan atau pendelegasian tugas dan kewenangan oleh pemerintah kepada para pembantunya, untuk melaksanakan tugas-tugas dan kekuasaan secara efektif.
“Kurang tepat jika jabatan wamen itu dikatakan sebagai bagi-bagi kursi atau bagi-bagi jabatan. Yang tepat dalam terminologi komunikasi politik adalah distribution of power. Membagi tugas dan kewenangan, agar kerja-kerja pemerintahan semakin efektif. Sebab, untuk Indonesia, memang banyak pekerjaan, tugas dan wewenang yang harus dilakukan secara tepat,” tutur Emrus.
Ditempat yang sama Hendri Satrio dari Kedai Kopi, menyatakan dengan masuknya Prabowo ke dalam koalisi Jokowi merupakan bagian dari pemerataan kursi dalam demokrasi.
Ditambah dengan sejumlah wajah baru seperti Wishnutama, Nadiem Makariem dan anak Harie Tanuwidjaja.
“Saya katakan bahwa di iklim demokrasi bagi-bagi kue kursi kekuasaan merupakan pemerataan sehingga semua bisa masuk pemerintahan, kecuali beberapa saja,” kata Hendri.
Oleh karenanya kata Hendri pihaknya berharap dengan kabinet baru Indonesia Pemerintah mampu memperbaiki kondisi perekonomian rakyat.
“Seharusnya resesi ekonomi di 2018, tapi bisa di 2020 makanya saran saya Pemerintah, Pak Joko tolong perhatikan perut rakyat selain pembangunan, ” tandasnya.
