Dewan Perwakilan Masyarakat atau DPR mengapresiasi Aparat Keamanan yang berhasil menumpas Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua. Keberadaan KST memang sudah lama harus diberantas karena tidak saja mengganggu keamanan namun juga mengancam keselamatan masyarakat Papua.
KST terus saja melakukan aksi brutalnya dengan melakukan serangkaian teror. Terbaru, terdapat baku tembak antara TNI dengan KST yang telah menewaskan 5 anggota KST. Hal tersebut mendapatkan apresiasi dari anggota DPR RI Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha.
Dirinya juga menyebut penting bagi TNI untuk menindak tegas KST. Bila tidak, tentu saja akan berisiko pada pembangunan di Papua. Sebab tanpa tindakan tegas seperti itu, tentu saja pembangunan di Papua akan mengalami perlambatan dari Provinsi lain di NKRI. Apalagi secara kalkulasi militer TNI lebih unggul daripada KST.
Meski demikkian, bagi Syaifullah, tidak perlu operasi besar-besaran dalam memberantas KST. Karena yang dibutuhkan TNI di Papua sesungguhnya adalah struktur yang lengkap di setiap jajaran TNI dari Kodam sampai Koramil dan Babinsa di Papua sebagai tanda negara hadir di masyarakat Papua.
Diketahui, bahwa peristiwa baku tembak tersebut terjadi di Kali Brasa, Distrik Dekai, Kabupaten Yakuhimo, Kamis (14/9) sekira pukul 14.50 WIT. Saat ini, kelima jenazah anggota KST tersebut telah dievakuasi ke rumah sakit.
KST Papua tidak merepresentasikan perjuangan, apalagi aksi yang mereka lakukan justru berdampak pada pengrusakan fasilitas umum sampai pada hilangnya nyawa masyarakat Papua. Benar saja, sudah banyak korban yang berjatuhan, mulai dari petugas hingga warga sipil.
Pantas, jika masyarakat Papua justru menolak keberadaan KST, karena beragam penyebabnya berujung pada kerusuhan. Beberapa organisasi pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam komponen masyarakat Papua di Jayapura telah menyatakan menolak secara tegas kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM).
TNI-Polri berkomitmen akan terus hadir memberikan rasa aman, memelihara kondisi kondusif, melindungi warga negaranya dan menindak tegas setiap pelanggaran hukum dan aturan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di Papua.
Sebelumnya, Komandan Komando Pelaksana Operasi (Dankolaksops) TNI Brigadir Jenderal Juinta Omboh Sembiring mengatakan bahwa masyarakat semakin berani melaporkan keberadaan KST kepada tim gabungan di Papua. Sembiring mengatakan, masyarakat tidak boleh takut melaporkan keberadaan KST, bisa menggunakan radio seperti SSB yang ada di Kampung atau distrik.
Sembiring menuturkan, Tim Gabungan Kolaborasi TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pemangku kepentingan lainnya telah berhasil meyakinkan masyarakat Papua untuk rasa aman.
Ia mengatakan akan segera mengerahkan aparat keamanan ke wilayah yang belum kondusif untuk menjaga keselamatan warga. Tim Gabungan juga meyakinkan warga bahwa pembangunan nasional di Papua akan tetap dilangsungkan.
Sembiring berujar, agar masyarakat bersedia untuk membangun Papua secara bersama-sama dan tidak ada lagi gangguan-gangguan keamanan yang dapat menghambat pembangunan Papua, sehingga diharapkan Papua akan menjadi wilayah yang sejahtera, aman dan damai. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah berani melaporkan keberadaan KST. Laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti oleh tim gabungan dengan hasil menyita amunisi, senjata, peralatan komunikasi dan dokumen.
Sembiring menilai, bahwa para pelaku teror merupakan penghambat pembangunan di Papua yang harus menjadi musuh bersama bagi siapa saja yang ingin Papua lebih maju.
Sebelumnya, KST sempat mengeklaim bahwa kelompoknya mendapatkan dukungan dari masyarakat Papua. Namun hal tersebut tenyata dibantah oleh Pdt. Jupinus Warna. Menurutnya salah besar jika KST dicintai masyarakat. Karena faktanya KST justru melakukan teror tidak hanya kepada masyarakat sipil, tetapi juga melancarkan serangan ke aparat keamanan.
Bahkan KST sendiri sempat mengusir penduduk Papua hanya karena mereka tidak mau mendukung KST dan mengibarkan bendera berlogo bintang kejora. Tentu saja apa yang dilakukan oleh KST sungguh tidak pantas disebut sebagai perjuangan. Segala bentuk serangan serta ancaman terhadap masyarakat Papua justru menunjukkan bahwa KST tidak menyukai kemajuan di Papua berkat kebijakan pembangunan yang diimplementasikan.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga mendukung langkah pemerintah dan TNI/Polri untuk menambah pasukan guna melakukan tindakan tegas namun terukur terhadap KST. Dirinya memandang bahwa sikap pemerintah telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Bamsoet menjelaskan, bahwa selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga bagi pemerintah untuk membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, suku, agama, pemuda dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya.
Dalam upaya menumpas KST tentu saja dibutuhkan strategi yang matang dan terukur. Masyarakat Papua berhak atas keamanan dan kedamaian untuk bisa beraktivitas di Papua. Oleh karena itu aparat keamanan memiliki tanggungjawab besar guna menjaga keamanan di Bumi Cenderawasih tersebut.
