Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Gejolak harga pangan menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri diprediksi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, bila tidak segera dilakukan antisipasi. Kenaikan harga beras, minyak goreng, hingga komoditas pokok lainnya menuntut kehadiran negara secara nyata di tengah keresahan publik.
Dalam situasi tersebut, gerakan pasar murah menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi konsumsi rumah tangga. Program ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin ketahanan pangan nasional.
Pemerintah bergerak cepat mengunci stabilitas harga pangan nasional menjelang momen bulan puasa dan lebaran. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas, harga bahan pokok dilarang naik sehingga perlu diupayakan turun demi menjaga daya beli Masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menekankan bahwa pengendalian harga saat hari besar keagamaan merupakan prioritas utama. Pemerintah optimistis stabilisasi harga bahan pokok bisa terwujud mengingat hal serupa sudah sukses dilaksanakan tahun lalu.
Salah satu strategi prioritas pemerintah dalam menekan inflasi adalahnya masifnya penyelenggaraan Pasar Murah di seluruh daerah. Program tersebut digelar setiap hari dengan melibatkan sektor swasta.
Pemerintah daerah pun tidak tinggal diam dalam merespons instruksi tersebut dengan menggelar pasar murah di berbagai wilayah. Langkah cepat ini menunjukkan sinergi pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.
Seperti di Provinsi DKI Jakarta, harga daging sapi sudah mulai membuat masyarakat resah karena mengalami lonjakan cukup signifikan. Kenaikan harga daging sapi per kilogram telah menyentuh angka Rp150 ribu sehingga dikhawatirkan memengaruhi daya beli Masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautam, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan A. Sidabalok mengatakan, Pemprov DKI Jakarta bergerak cepat dengan mengambil langkah nyata guna menjaga stabilisasi ekonomi warga Ibu Kota. Perumda Dharma Jaya dikerahkan untuk melakukan intervensi langsung ke pasar.
Ia menjelaskan, Dharma Jaya menyalurkan sapi dengan harga lebih murah, yakni Rp54 ribu per kilogram berat hidup. Ia berharap langkah itu mampu menekan harga pasar.
Di samping itu, Pemprov DKI juga menyiapkan skema pangan bersubsidi untuk membantu jutaan warga Jakarta yang terdaftar sebagai penerima bantuan. Untuk kelompok penerima bantuan pun, harga daging sapi dipatok Rp35 ribu per kilogram.
Sementara itu di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Dinas Ketahanan Pangan Kalteng melakukan antisipasi ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional dengan Gerakan Pasar Murah. Kepala Bidang Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kalteng, Mahmudah menyampaikan bahwa pihaknya telah menyusun kalendar kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk sepanjang tahun 2026.
Ia menerangkan, Gerakan Pangan Murah pada tahun ini masih sama seperti tahun sebelumnya, yakni seluruh komoditas yang dijual mendapatkan subsidi sehingga harga berada di bawa harga pasar. Programnya menyasar masyarakat menengah ke bawah dan diupayakan tepat sasaran.
Mahmudah menambahkan, Pemprov Kalteng berkomitmen untuk terus berjaga-jaga agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan, khususnya menjelang hari raya keagamaan. Gerakan ini juga bertujuan menekan inflasi dan membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di provinsi lainnya, yakni di Jambi, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi berencana menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak sembilan kali di semester pertama tahun 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama jelang hari raya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah menyebut Gerakan Pangan Murah akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang mengalami gejolak harga serta daerah dengan Tingkat kerawanan pangan yang cukup tinggi. Anggaran kegiatan itu didukung oleh Bapanas dan APBD provinsi.
Keberadaan gerakan pasar murah di berbagai daerah membuktikan bahwa negara hadir secara konkret dalam melindungi kebutuhan dasar masyarakat. Intervensi harga yang dilakukan secara tepat waktu mampu menjaga stabilitas pasar sekaligus meredam kepanikan publik. Langkah ini menjadi bantalan penting di tengah dinamika ekonomi nasional.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah perlu terus diperkuat agar pengendalian harga pangan berjalan berkelanjutan. Tidak hanya menjelang hari besar keagamaan, kebijakan stabilisasi pangan juga harus menjadi agenda rutin sepanjang tahun. Dengan demikian, ketahanan pangan nasional dapat terjaga secara lebih merata.
Ke depan, konsistensi pelaksanaan pasar murah harus dibarengi dengan pengawasan distribusi dan penguatan produksi dalam negeri. Upaya ini penting agar stabilitas harga tidak hanya bersifat sementara. Pada akhirnya, kebijakan pangan yang berpihak pada rakyat akan menjadi pondasi utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
)* Pemerhati isu sosial-ekonomi
