Oleh : Timotius Gobay )*
Dugaan adanya dana desa yang digunakan untuk membantu Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua, membuat seluruh aparat keamanan dari personel gabungan langsung bergerak dengan cepat untuk melakukan penyelidikan dan langsung memburu sejumlah oknum Kepala Kampung di Bumi Cenderawasih mengenai hal ini.
Beberapa waktu terakhir ini memang terdapat sebuah isu yang menyatakan bahwa terdapat sebuah dugaan bahwa KST Papua mendapatkan kucuran dana dari dana desa, yang mana tentunya membuat pihak aparat keamanan langsung memfokuskan perhatian dalam penyelidikan.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menanggapi adanya isu ini. Tidak tanggung-tanggung, Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah Kepala Kampung di provinsi paling Timur di Indonesia tersebut.
Dirinya mengungkapkan bahwa Kepolisian Resort (Polres) telah melakukan penyelidikan akan dugaan penyaluran dana desa untuk membantu aktivitas dan juga membiayai sejumlah operasian dari gerombolan separatis tersebut.
Tentunya, apabila terbukti terdapat keterlibatan dari para Kepala Kampung atau bahkan siapapun dalam upaya untuk penyaluran dana desa yang membantu pergerakan dari KST Papua, maka seluruh aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Badan Intelijen Negara (BIN) akan langsung melakukan tindakan secara tegas dengan memproses hukum siapapun itu tanpa pandang bulu.
Tidak bisa dipungkiri, ternyata dari sejumlah hasil penyelidikan yang telah dilakukan, saat ini sudah ada beberapa Kepala Kampung di Bumi Cenderawasih yang telah ditahan dan sampai saat ini sedang dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik terkait dengan adanya dugaan penggunaan dana desa yang diberikan kepada gerombolan teroris di sana.
Bukan hanya di Kabupaten Nduga saja, melainkan ada pula beberapa wilayah yang terus menjadi fokus perhatian dari aparat keamanan sehingga semua jajaran memang harus mampu mendalami dan segera melakukan upaya proses hukum yang tegas apabila memang terdapat sebuah indikasi akan penyaluran dana desa kepada KST Papua.
Adanya dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan disalurkan kepada seluruh desa atau kampung di semua pelosok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk di Papua itu, hendaknya bisa dilakukan untuk membantu upaya pemerintah dalam melakukan percepatan proses pembangunan di kampung.
Dengan adanya dana desa yang diberikan oleh Pemerintah RI tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, yang mana sesuai dengan seluruh program yang telah dicanangkan dan sudah disepakati secara bersama dalam rangka melakukan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan masyarakat yang terjadi.
Sejauh ini memang Pemerintah benar-benar telah sangat maksimal memberikan dana desa ke seluruh pelosok daerah di Tanah Air, yang juga menjadi salah satu tujuan atau program unggulan dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dengan menerapkan pembangunan yang merata, tidak lagi berparadigma Jawasentris, melainkan menjadi berparadigma Indonesiasentris.
Bukan justru sebaliknya, dana desa yang diberikan oleh Pemerintah RI malah diberikan untuk membantu aktivitas dari kelompok yang berkhianat kepada negara dan jelas-jelas melawan NKRI, yakni KST Papua. Terlebih, mereka sering menciptakan keresahan dan juga kegaduhan di tengah masyarakat.
Isu mengenai adanya asal usul persenjataan akan gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih itu mencuat banyak dan sempat viral di media sosial, yang mana terdapat kumpulan foto menunjukkan sejumlah senjata yang canggih dipamerkan oleh mereka. Akhirnya isu itu terjawab mengenai dari mana asal usul dan juga amunisi persenjataan yang dimiliki dan digunakan oleh KST Papua.
Beberapa diantara senjata tersebut adalah M16A2 assault rifle dengan pelontar granat M203, Browning Auto 5, hingga Remington 870 Tac shotgun. Ada juga Lithgow L1A1 SLR disebut sebagai senjata buatan Australia. Tentunya, indikasi kuat bahwa seluruh persenjataan itu yang selama ini dijadikan oleh KST Papua dalam melancarkan segala tindakan dan aksi anarkis mereka.
Sebelumnya sempat pula berhembus sebuah isu yang menyebutkan bahwa KST Papua mendapatkan pasokan senjata api dan amunisi dari pihak asing serta ada pula indikasi pendanaan dari kepala kampung setempat dengan memanfaatkan dana desa.
Seluruh aparat keamanan dari personel gabungan TNI, Polri dan BIN langsung bergerak dengan cepat dan sigap untuk memburu para kepala kampung yang diduga telah memberikan bantuan kepada KST Papua dengan menggunakan dana desa mereka untuk membiayai aktivitas serta operasional dari gerombolan teroris itu. Hal ini tentunya menunjukkan bagaimana sangat optimalnya penindakan hukum yang ada di Indonesia untuk menindak segala pihak yang memang berupaya untuk melawan negara bahkan tanpa pandang bulu.
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo
