Oleh : Tiara Andayani )*
Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mempercepat pembangunan di berbagai wilayah Indonesia. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah Pemerintah untuk menyukseskan gelaran ASEAN Summit serta G20 yang akan dilaksanakan di Indonesia.
Presiden Joko Widodo menandatangangani Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur percepatan pembangunan di DKI Jakarta hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan menjadi tuan rumah gelaran internasional seperti Presidensi G20 hingga ASEAN Summit. Untuk acara ASEAN Summit sendiri percepatan pembangunan difokuskan pada Kawasan Mandalika. Termasuk renovasi infrastruktur hingga fasilitas di lokasi dihelatnya acara. Dalam Perpres tersebut Presiden Jokowi menunjuk Menteri PUPR Untuk melaksanakan percepatan pembangunan tersebut.
Percepatan pembangunan tersebut, diantaranya ialah renovasi TMII di DKI Jakarta, Penataan kawasan Mandalika di daerah NTB, renovasi di Bali untuk mendukung KTT G20, serta persiapan ASEAN Summit di Tanah mori tepatnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Jokowi menegaskan agar kementerian PUPR untuk memperhatikan lima prinsip. Yakni, transparansi, kehati-hatian, efisiensi, akuntabilitas serta efektivitas.
Dalam pasal 2 Perpres tersebut tertulis jika dalam orientasi penugasan, Menteri PUPR memakai metode penunjukkan secara langsung. Utamanya iakah pengadaan barang atau jasa pemerintah, dimana harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Di lain hal, pendanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penugasan diklaim berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara. Hal ini sejalan dengan bunyi Perpres pasal 6, yang ditandatangani serta diundangkan pada tanggal yang sama. Yakni, 31 Desember tahun 2021.
Sementara itu, kabar lain datang dari masyarakat Tana Mori wilayah Manggarai Barat, siap menerima pembangunan infrastruktur guna menyambut KTTG20 serta Agenda ASEAN Summit 2023, maupun agenda kelas dunia lainnya.
Hal ini dibenarkan oleh Dr. Yulianus weng selaku Wakil Bupati Mabar. Jika prinsipnya masyarakat telah siap, sehingga harapannya tidak ada kendala lagi. Selain itu, masyarakat juga telah membubuhkan persetujuan mereka dengan tanda tangan. Setidaknya ada 4 ruas jalan dengan panjang hingga 32 km serta satu jembatan. Bakal dibangun demi terlaksananya event internasional itu.
Dr. Yulianus Weng memperkirakan jika akhir tahun ini jalan akan selesai hotmix. Menurutnya, Persiapan yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya ialah dengan sosialisasi terkait perhelatan akbar tersebut. Hal ini dilakukan demi menghindari potensi konflik maupun penolakan warga, terkait pelaksanaan pembangunan.
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat turut diimbau agar tidak tergiur untuk menjual tanahnya kepada pihak lain, kendati ada pihak-pihak yang melakukan penawaran. Sebagai informasi Tana Mori, adalah satu dari sepuluh tujuan wisata dengan kelas super-prioritas. Bahkan masuk dalam PSN atau Proyek Strategis Nasional.
Disamping itu, agenda Presidensi G20, digadang-gadang bakal dimanfaatkan untuk mengangkat peranan perempuan dalam perdamaian. Tak hanya itu, peran perempuan juga didorong agar mampu memberikan kontribusinya atas perubahan yang ada. Pun dengan kesejahteraan para perempuan yang terkadang masih disepelekan.
Sebab, perempuan justru menjadi roda penggerak perekonomian. Di banyak sektor, perempuan-perempuan nyatanya lebih banyak mendominasi. Sehingga, momentum pada KTT G20 dinilai pas untuk mendukung peranan perempuan di Indonesia. Sementara untuk percepatan pembangunan serta renovasi infrastruktur tentunya agar mampu disajikan secara prima dan optimal.
Adanya teken Perpres atas percepatan pembangunan ini tentu merupakan kabar yang sangat menggembirakan. Selain sarana atau infrastruktur menjadi lebih maju, tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Nusantara tercinta. Apalagi misi yang bakal diemban oleh para pemangku jabatan terkait. Maka dari itu, dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, demi suksesnya tujuan yang akan dibawa nanti.
Dukungan ini tentunya bisa jadi tambahan semangat bagi negara, dimana kolaborasi dari seluruh pihak akan membuahkan hasil yang maksimal. Utamanya ialah, pembangunan hingga renovasi infrastruktur. Pelaksanaannya wajib dipastikan berjalan lancar tanpa kendala. Apalagi, nantinya hasil dari pembangunan ini juga akan dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
