Oleh Thomas Wanggai )*
Perjalanan panjang menuju pembebasan pilot Susi Air, Philip Mehrtens, dari tangan Kelompok Separatis Teroris (KST) di Papua, penuh tantangan, ketegangan, dan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan berbagai pihak terkait. Langkah awal pemerintah terfokus pada koordinasi yang kuat antara aparat keamanan, intelijen, dan pihak terkait lainnya. Pusat dan Pemerintah Daerah Papua berkolaborasi erat untuk memastikan keberhasilan operasi pembebasan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Theofransus Litaay mengatakan pemerintah daerah setempat menjadi ujung tombak dalam upaya pembebasan sandera Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua, Pilot Susi Air Philip Mehrtens. Pemerintah terus melakukan negosiasi, dialog, dan komunikasi dengan KST Papua. Ditambah pemerintah daerah, khususnya Bupati Nduga, Edison Gwijangge adalah tokoh adat yang dihormati warga, sehingga memiliki suatu kewibawaan untuk berdialog dengan KST Papua.
Theofransus juga mengatakan sejauh ini Bupati Nduga, Edison Gwijangge sudah bisa berkomunikasi dengan KST Papua yang menyandera pilot Susi Air. Theofransus menyebut kemajuan tersebut patut diapresiasi. Diharapkan ada hasil baik dari proses negosiasi antara Pemda Papua dan KST Papua. Di samping itu, pihaknya juga memastikan aparat penegak hukum tetap bersiaga dan selalu berjaga demi keamanan. Kehadiran aparat keamanan tentunya akan mendukung proses yang sedang berlangsung. Tetapi ujung tombaknya adalah pemerintah daerah. Dan jangan dilupakan bahwa bagi pemerintah Indonesia keselamatan dari sandera adalah nomor satu. Hal itu yang terpenting bagi pemerintah.
Negosiasi menjadi komponen krusial dalam upaya pembebasan ini. Pemerintah Indonesia membuka jalur dialog dengan KKB, berusaha memahami tuntutan mereka dan mencari solusi damai. Tim diplomatik terlibat aktif untuk membujuk dan merayu KKB agar melepaskan tawanan tanpa merugikan keselamatan Philip Mehrtens.
Phillip Mehrtens disandera oleh KST Papua Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sejak awal Februari 2023 lalu, setelah pesawatnya mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Dalam rentang 10 bulan terakhir, upaya negosiasi guna membebaskan warga Selandia terus dilakukan, namun belum membuahkan hasil. Dunia internasional, termasuk berbagai organisasi HAM, bahkan turut mendesak kelompok separatis tersebut agar sang pilot dibebaskan, tetapi tidak digubris.
KST Papua berupaya mendesak dunia internasional agar segera menekan Indonesia, supaya cepat melepaskan Papua supaya merdeka tanpa syarat. Namun desakan dan ancaman itu sama sekali tidak mendapatkan respons dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan Pemerintah Selandia Baru sekali pun tidak menindaklanjuti permintaan KST Papua tentang kemerdekaan itu.
Kepala Satgas Operasi Damai Cartenz, Kombes Pol Faizal Ramadhani mengatakan, personelnya terus menganalisis penyebaran gambar dan informasi terkait Pilot Susi Air Philip Mehrtens untuk memastikan bahwa hal tersebut memang merupakan dokumentasi terbaru dari sang pilot. Saat ini pihak keamanan telah mengetahui pergerakan pimpinan KST Papua di wilayah Nduga yang menyandera pilot Susi Air. Meskipun demikian, penegakan hukum belum dapat dijalankan karena berkaitan dengan keselamatan pilot yang dijadikan sebagai sandera. Keselamatan tawanan tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pemerintah sedang melaksanakan pendekatan persuasif terhadap KST Papua.
Selama proses ini, pemerintah juga menjaga komunikasi terbuka dengan masyarakat, memberikan pembaruan reguler melalui konferensi pers dan media. Transparansi ini bertujuan untuk meredakan kekhawatiran publik dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani situasi tersebut.
Pemda Papua menyadari bahwa pembebasan Philip Mehrtens adalah suatu keharusan, bukan hanya untuk keamanan individu tersebut, tetapi juga untuk menegakkan supremasi hukum dan membuktikan bahwa tindakan KST Papua tidak dapat dibiarkan begitu saja. Pemda Papua menyadari bahwa mereka menjadi ujung tombak dalam upaya pembebasan ini.
Dengan koordinasi yang erat antara Pemda Papua, kepolisian, dan aparat keamanan lainnya, strategi pembebasan yang cermat dan terukur mulai dijalankan. Langkah-langkah taktis dipersiapkan dengan hati-hati untuk meminimalkan risiko dan memastikan keselamatan pilot yang disandera.
Dukungan nasional dan internasional diperkuat untuk meningkatkan tekanan terhadap KST Papua. Indonesia memobilisasi dukungan nasional dan internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap KST Papua. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menangani situasi ini kepada komunitas internasional, mencari dukungan moral dan diplomatik guna mencapai pembebasan yang aman. Untuk itu, komunitas internasional sudah seyogyanya memberikan dukungan moral dan diplomatik, sedangkan masyarakat Indonesia menunjukkan solidaritas dan semangat persatuan dalam upaya pembebasan Pilot Susi Air Philip Mehrtens.
Sementara itu, dukungan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melakukan negosiasi untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera oleh KST Papua juga semakin meningkat. Masyarakat dari berbagai lapisan dan wilayah menyuarakan solidaritas mereka dan berharap agar situasi ini dapat diselesaikan dengan damai. Dukungan yang begitu besar dari masyarakat menunjukkan bahwa keinginan untuk terwujudnya situasi damai di Papua sangat kuat. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama, baik pemerintah, kelompok bersenjata, maupun masyarakat umum, agar pembebasan pilot Susi Air tidak menimbulkan konflik baru di Papua.
)* Penulis merupakan mahasiswa Papua di Surabaya
