Dulu Terlupakan, Kini Tanah Papua Jadi Anak Emas Jokowi
Papua dari dulu dianggap sebagai anak tiri di republik ini. Itu dulu sebelum era Presiden Jokowi
*) Anisa Medina
Mendengar kata Papua, tentu yang terlintas dibenak kita hanyalah Freeport. Sebuah perusahaan milik Amerika yang bergerak dalam bidang pengeboran emas dan tembaga. Daerah pertambangan itu disebut dengan Tembagapura dan merupakan kota ekslusif di Papua yang terletak di sebuah di Kabupaten Mimika. Hanya kota ini yang dikenal gemerlap dan maju, karena berada di daerah pertambangan dan dikelola langsung oleh PT. Freeport Indonesia. Lalu apalagi yang terbayang jika mendengar kata Papua? Ya, sebuah destinasi wisatanya seperti Raja Ampat. Destinasi wisata alam yang begitu mempesona. Dengan pemandangan alam serta pulau-pulau yang bertebaran tentu membuat setiap orang yang melihatnya akan mengucapkan syukur kepada Tuhan YME, karena telah memberikan sebuah pemandangan yang begitu mempesona.
Tetapi itu hanyalah beberapa tempat yang dapat dibanggakan dari Papua. Selebihnya hanyalah kemiskinan serta daerah-daerah yang sulit ditembus melalui jalan darat. Bahkan ada daerah yang hanya dapat disinggahi dengan menggunakan pesawat. Tentu sebab sebab tersebut yang menyebabkan harga pangan serta bahan bangunan dan BBM sangat mahal. Harga satu zak semen di Papua bisa mencapai satu juta rupiah, premium bisa mencapai seratus ribu rupiah per liter, dan air dalam kemasan berisi 600 ml bisa mencapai lima puluh ribu rupiah sebotol. Sungguh harga yang sangat fantastis bila dibandingkan dengan di pulau Jawa.
Sangat miris melihat kesejahteraan di tanah Papua yang berbeda jauh dengan di wilayah bagian barat Indonesia. Papua dari dulu dianggap sebagai anak tiri di republik ini. Itu dulu sebelum era Presiden Jokowi. Dengan program Nawacita yang disusun Jokowi, Papua akhirnya benar-benar diperhatikan keberadaannya dan diperlakukan sama dengan daerah-daerah Indonesia lainnya. Pemerintahan Presiden Jokowi melalui program Nawacitanya, memiliki agenda prioritas pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah luar Jawa yang saat ini pembangunan di bidang infrastruktur nya masih banyak tertinggal. Salah satu infrastruktur yang gencar dibangun adalah jalan. Jokowi mengatakan, pembangunan jalan mendorong lancarnya distribusi barang yang turut menghemat ongkos logistik dan ujungnya menurunkan harga barang. Hal ini pula yang menjadi alasan pemerintah menggenjot pembangunan jalan di Papua, khususnya di daerah terpencil, terdepan dan terluar.
Pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 kilometer (km). Sepanjang tahun 2016 saja, anggaran yang dialokasikan untuk Trans Papua mencapai Rp 2,15 triliun yang terdiri dari Rp 739 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan sepanjang 1.719,46 km, Rp 834,8 miliar untuk 151,34 km pembangunan jalan baru, dan pembangunan jembatan sebesar Rp 579,4 miliar. Sedangkan untuk tahun 2017, alokasi anggaran untuk Trans Papua adalah sebesar Rp 2,55 triliun yang terdiri dari Rp 917,4 miliar untuk perawatan atau preservasi jalan Rp 890 miliar untuk pembangunan jalan baru, dan Rp 749,5 miliar untuk pembangunan jembatan. Adanya jalan yang sudah terfasilitasi membuat distribusi barang lebih mudah. Jalur distribusi barang yang tadinya lewat udara pun kini bisa ditempuh via darat. Semua hal ini akan membuat biaya operasional dapat ditekan, dan wilayah sekitarnya akan peningkatan kegiatan ekonomi karena disitu dapat tumbuh sumber perekonomian baru.
Namun banyak kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan di Papua, salah satunya adalah kondisi geografi dan topografi di beberapa tempat sangat sulit dijangkau dan iklim ekstrim sehingga waktu efektif bekerja menjadi mandek. Pasalnya, pembangunan Jalan Trans-Papua dengan total panjang 4.330,07 kilometer dilakukan dengan menembus gunung, dan hutan, serta membelah bukit. Tantangan lainnya yang tak kalah berat adalah konflik sosial masyarakat yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, kendala keamanan, pembebasan lahan hak ulayat, dan aspek lingkungan berupa kawasan konservasi. Terkait keamanan, beberapa waktu lalu terdapat beberapa pekerja konstruksi Jalan Trans-Papua tewas akibat ulah kelompok separatis bersenjata yang dilakukan kelompok bersenjata di Distrik Yigi, Papua hingga menyebabkan 31 orang tewas.
Menanggapi penyerangan itu, Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menangkap semua kelompok yang telah bertindak biadab seperti itu. Jokowi menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air. Pemerintah tidak akan pernah mundur atau menyerah sedikit pun dengan kelompok kriminal seperti ini. Sebaliknya, tekad pemerintah akan semakin kuat untuk menyelesaikan pembangunan di tanah Papua.
Tentu sangat menjadi ironi ketika tanah Papua sedang diperhatikan kesejahteraanya, namun masih banyak hal yang masih menjadi penghambat untuk mencapai cita cita bangsa. Sebuah harapan yang sangat besar dari warga Papua dengan adanya Trans Papua ini adalah dapat membuka isolasi daerah-daerah yang sangat sulit untuk dicapai sebelumnya, dan warga-warga yang terisolasi sekarang dapat menikmati harga pangan dengan murah karena jalur transportasi sudah dapat menembus daerah mereka. Dengan adanya Trans Papua ini juga diharapkan akses terhadap segi kesehatan juga dapat dilakukan dengan lancar, dan angka kematian karena sulitnya akses kesehatan dapat ditekan sedemikian rupa.
Dan sekarang Papua sudah bukan daerah tertinggal lagi, mereka telah membangun sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Dan kedepannya Papua akan menjadi sebuah provinsi yang sangat diperhitungkan dalam meningkatkan GDP Indonesia.
*) Penulis adalah Mahasiswa PTN di Jakarta
