Dunia internasional sudah mengakui bahwa Papua sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini menandai pergeseran pandangan internasional terhadap status Papua, dengan banyak negara dan organisasi internasional mengakui integralitasnya dalam Indonesia.
Sejarah Papua dan hubungannya dengan Indonesia menjadi penting untuk dipahami. Sebelumnya Papua dikenal sebagai Irian Jaya, Papua adalah bekas jajahan Belanda yang kemudian bergabung dengan Indonesia melalui Perjanjian New York pada tahun 1963 dan proses Pepera pada tahun 1969, di mana penduduk Papua secara demokratis memilih untuk bergabung dengan Indonesia.
Diplomat dan Pemerhati Politik Internasional, Prof. Dr. Imron Cotan mengatakan penolakan keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 23-24 Agustus 2023 di Vanuatu, merupakan kemenangan diplomatik penting yang dicapai Indonesia. Keputusan itu menunjukkan bahwa negara-negara Melanesia dan Pasifik mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua dan menolak upaya separatisme.
Meskipun Papua telah secara resmi menjadi bagian dari Indonesia, beberapa kelompok separatis terus memperjuangkan kemerdekaan mereka. Namun, pandangan ini ditolak oleh banyak negara dan organisasi internasional. Pendukung Papua Bersatu dan Papua Indonesia menekankan prinsip integritas teritorial dalam hukum internasional, mengakui perkembangan positif di Papua seperti partisipasi politik yang meningkat dan komitmen pemerintah untuk pembangunan dan penghormatan hak asasi manusia.
Pentingnya stabilitas regional juga menjadi faktor dalam dukungan terhadap Papua sebagai bagian dari NKRI, dengan pertimbangan akan dampak negatif terhadap stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik jika dukungan terhadap kemerdekaan Papua diberikan. Mendukung Papua Bersatu bukan hanya untuk mencapai perdamaian dan kemajuan di wilayah tersebut, tetapi juga untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara seluruh warga Indonesia.
Ketua Badan Musyawarah Papua, Willem Frans Ansanay mengatakan Indonesia harus terus melanjutkan upaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Papua memang sudah bagian dari Indonesia dan telah melakukan pendekatan komprehensif dengan menekankan pentingnya dialog dan pembangunan di Papua, serta penegakan hukum dan HAM.
Mayoritas negara dan organisasi internasional telah mengakui Papua sebagai bagian dari wilayah NKRI. Sebagai contoh, PBB telah mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua melalui Resolusi 2504 pada tahun 1969. Lebih dari 80 negara di dunia telah mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia, termasuk negara-negara tetangga seperti Australia, Malaysia, dan Singapura.
Selain itu, pada tahun 2019, Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum) juga mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua. Dalam pernyataan resminya, forum ini menyatakan bahwa isu Papua adalah masalah dalam negeri Indonesia dan menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara anggota.
Pentingnya pengakuan internasional terhadap Papua sebagai bagian dari NKRI tidak hanya berdampak pada legitimasi politik, tetapi juga pada perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua. Dengan pengakuan ini, Indonesia dapat melanjutkan program pembangunan dan investasi di Papua untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi daerah tersebut.
Pemerintah telah meluncurkan berbagai program dan inisiatif untuk memajukan Papua, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Program Pendidikan Papua Unggul. Melalui program ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua dan mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga telah berupaya memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara di kawasan Pasifik dan dunia internasional secara keseluruhan. Melalui diplomasi yang kuat, Indonesia terus memperjuangkan pengakuan internasional terhadap Papua sebagai bagian integral dari NKRI.
Dalam kesimpulan, dunia mengakui Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah NKRI. Meskipun masih ada perdebatan dan tantangan yang harus dihadapi, pengakuan internasional terhadap Papua memberikan dasar hukum dan politik yang kuat bagi Indonesia untuk terus memajukan Papua dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Melalui pembangunan dan dialog yang inklusif, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan dan integritas wilayahnya serta mengatasi konflik dan ketegangan yang ada.
Papua sebagai bagian dari NKRI bukan hanya untuk mencapai perdamaian dan kemajuan di wilayah tersebut, tetapi juga untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara seluruh warga Indonesia. Semangat persatuan dan keadilan adalah fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Papua dan Indonesia secara keseluruhan.
Pergeseran pandangan dunia internasional terhadap status Papua sebagai bagian dari NKRI mencerminkan pengakuan terhadap integritas teritorial, perkembangan positif di Papua, dan kepentingan stabilitas regional. Dukungan terhadap Papua Bersatu tidak hanya merupakan langkah yang tepat untuk mencapai perdamaian dan kemajuan di wilayah tersebut, tetapi juga untuk memperkuat persatuan Indonesia secara keseluruhan.
Dukungan terhadap Papua Bersatu juga menegaskan komitmen dunia internasional terhadap prinsip-prinsip demokrasi, kedaulatan negara, dan penyelesaian konflik secara damai. Melalui kolaborasi antarnegara dan kerja sama regional, upaya untuk memperkuat pembangunan, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap keragaman budaya di Papua dapat menjadi landasan yang kokoh untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat Papua serta memperkuat persatuan Indonesia dalam kerangka keberagaman dan inklusi.
