Efektif dan Transparan, Pemberantasan Narkoba Era Presiden Prabowo Cetak Rekor Baru
Batam – Keberhasilan Badan Narkotika Nasional (BNN) menggagalkan penyelundupan sabu seberat 2 ton di Batam, Kepulauan Riau, menjadi bukti kuat bahwa pemerintahan Presiden Prabowo serius dan efektif dalam perang melawan narkotika. Apresiasi pun disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, dalam acara pemusnahan barang bukti sabu di Alun-alun Kota Batam.
“Presiden Prabowo sangat mengapresiasi prestasi yang diraih BNN di bawah kepemimpinan Marthinus Hukom dalam pengungkapan jaringan narkotika internasional,” ujar Budi Gunawan di hadapan ribuan warga yang menyaksikan pemusnahan sabu secara terbuka.
Kepala BNN, Marthinus Hukom, menegaskan bahwa sejak awal dirinya bertugas pada Desember 2023, BNN diarahkan untuk menjadi institusi yang transparan, profesional, dan mampu membangun kepercayaan publik.
“Langkah awal saya sebagai kepala BNN adalah membangun kepercayaan publik, menjalin sinergisitas dengan para pemangku kepentingan, serta memperkuat kerja sama lintas lembaga,” ungkap Marthinus.
Ia juga menyatakan bahwa dukungan penuh Presiden menjadi fondasi kuat dalam mengobarkan perang terhadap narkoba. Pemusnahan sabu yang dilakukan terbuka di depan publik dan media, sebagai bukti komitmen terhadap prinsip transparansi dan good governance.
“Negara bersama rakyat, bangkit melawan narkoba,” tegas Marthinus.
Kolaborasi antarinstansi menjadi kunci dari keberhasilan ini. Sinergi antara BNN, TNI AL, Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, hingga dukungan internasional dari negara-negara ASEAN seperti Thailand, membuat pengungkapan jaringan narkoba Golden Triangle dapat terlaksana secara komprehensif.
“Kami menjalankan strategi yang menyeluruh, dari peningkatan SDM hingga penguatan sistem intelijen di wilayah rawan seperti pesisir dan perbatasan,” kata Marthinus.
Presiden Prabowo sendiri menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi “killing ground” bagi bandar narkoba. Dalam pernyataannya di media sosial, Prabowo meminta semua lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Polri, BPKP, dan BIN untuk memfokuskan diri pada ancaman serius seperti narkoba dan penyelundupan. Desk Pemberantasan Narkoba yang dibentuk Kemenko Polhukam sejak November 2024 kini telah menangani lebih dari 22 ribu kasus, dengan potensi menyelamatkan 34 juta jiwa dari jerat narkoba.
Di tengah upaya masif ini, dukungan dari sektor swasta juga mulai menguat. J&T Express, perusahaan logistik nasional, Asisten CEO J&T Express, Adriansyah Halim, menyatakan komitmennya dalam mendukung pemberantasan narkoba dengan memperkuat sistem pengawasan distribusi.
“Kami sadar bahwa sektor logistik menjadi titik rawan. Karena itu kami melakukan uji narkoba rutin, memperketat rekrutmen, dan menjalin kerja sama erat dengan BNN,” tutur Adriansyah.
Langkah J&T Express ini mendapat apresiasi dari Deputi Dayamas BNN, Wanda Ferdiana yang menilai inisiatif ini penting dalam memperkuat pengawasan bersama.
“Kolaborasi lintas sektor adalah keharusan. Dukungan sektor logistik sangat menentukan dalam menutup celah distribusi narkoba,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR, Rizki Faisal mengusulkan pembentukan satgas permanen lintas instansi yang fokus pada deteksi dini di laut dan wilayah perbatasan. Ia menekankan bahwa daerah strategis seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Papua harus menjadi prioritas dalam pengawasan.
(*/rls)
