Ekonom Optimistis BLT BBM Mampu Kendalikan Inflasi
JAKARTA – Ekonom yang juga Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Teguh Dartanto optimistis pemerintah dapat mengurangi dampak inflasi setelah kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Salah satu upaya pemerintah dalam menahan laju inflasi adalah dengan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM.
“Apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini sudah cukup bagus. Dengan berbagai program untuk meringankan beban masyarakat sebagai imbas kenaikan BBM,” kata Teguh dalam dialog yang digelar di radio Elshinta dengan tema “Inflasi Masih Terkendali Usai Kenaikan Harga BBM”, Jumat (14/10/2022).
Menurut Teguh, kebijakan pemerintah lainnya untuk menahan dampak inflasi diantaranya kenaikan suku bunga dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). TPIP memiliki peran sentra dalam kenaikan harga makanan, pasokan barang jasa, langkah strategis yang cukup baik dalam pengendalian inflasi
Ia menilai, pemberian bantaran sosial tepat waktu dan tepat jumlah dapat meringankan beban masyarakat sebagai imbas kenaikan BBM
“Harga-harga harus tetap terkendali dan hal itu sudah dilakukan pemerintah dengan melakukan operasi pasar. Langkah pemerintah dalam menjaga harga barang barang pokok sudah cukup bagus namun pemerintah daerah harus ikut membantu,” ujarnya.
Sementara itu Peneliti Ahli Utama di Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler BRIN, Maxensius Tri Sambodo menekankan, pemerintah hadir dengan memberikan bantaran sosial sebagai dampak kenaikan BBM meskipun bantuan tersebut bersifat sementara
“Akhir tahun ini inflasi diperkirakan akan berada di 6 sampai 7 persen jika pemerintah mampu menahan harga-harga dan angka tersebut cukup realistis,” ungkap Max.
Max mengatakan, harga minyak dunia saat ini sudah mulai turun. Namun bukan berarti pemerintah bisa menurunkan harga BBM karena hal itu perlu ke hati hatian sehingga tidak mengganggu APBN.
Menurut Max, inflasi yang terjadi bukan hanya faktor internal tapi juga faktor eksternal seperti kondisi perekonomian di beberapa negara ASEAN. Terkakt bantaran sosial, Max menjelaskan, harus tetap diawasi agar tepat sasaran. Terlebih bantuan ini hanya bersifat sementara dan perlu kebijakan yang lebih strategis lagi untuk menahan laju inflasi.