Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dievaluasi untuk memastikan kualitas makanan semakin terjamin dan sesuai standar keseahatan. Pemerintah memprioritaskan peningkatan mutu bahan pangan, proses distribusi makanan, dan pengawasan agar program ini betul-betul memberi dampak nyata bagi tumbuh kembang anak.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG sangat penting. DPR akan menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk memastikan program yang digagas pemerintah itu aman dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dalam fungsi pengawasannya nanti tentu saja kami akan melakukan pengawasan di tempat-tempat yang mana ada masalah. Misalnya evaluasi yang dilakukan harus bersifat total, mencakup semua rantai penyediaan makanan,” kata Puan.
Puan menjelaskan bahwa program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat penting dan harus dijaga melalui pengawasan yang ketat serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.
“Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis,” ujarnya.
Sebagai contoh di lapangan, pelaksana pengelola Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) terus berbenah agar makanan MBG yang dihasilkan memenuhi standar kelayakan dan keamanan untuk dikonsumsi. SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polda Sulawesi Tengah dapat dijadikan contoh karena telah menerapkan standar pelaksanaan yang ketat dan terukur.
Kepala SPPG YKB Polda Sulteng, Aldi, mengungkapkan bahwa lembaganya telah meraih penghargaan dari Badan Gizi Nasional sebagai Dapur Mandiri Terbaik 1 se-Sulawesi Tengah, yang diterima pada 16 September 2025 di Jakarta.
“Setiap hari sebelum makanan disalurkan, kami melakukan uji cepat terhadap kandungan formaldehida, nitrit, arsen, dan sianida untuk memastikan seluruh menu aman dikonsumsi,” jelas Aldi.
Selain itu, SPPG YKB juga menerapkan standar higienitas dan sanitasi tinggi, serta telah melaksanakan sertifikasi penjamah makanan bagi 30 karyawan, ahli gizi, dan relawan pada 25 Oktober 2025 di Sriti Convention Hall, Palu Barat.
“Dengan penerapan standar tersebut, diharapkan seluruh pelaksana MBG di Indonesia dapat mencontoh langkah SPPG YKB Polda Sulteng agar kasus keracunan tidak kembali terjadi,” pungkasnya.
