Penulis: Angga Bimantara*
Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin kembali mendapat dukungan dari kelompok petani. Kali ini, Kelompok Petani Klaten Bermartabat mendeklarasikan serta mendukung penuh paslon 02 untuk menjadi pemimpin Indonesia. Deklarasi tersebut dilakukan di tengah aksi longmarch untuk memprotes pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut harga beras Klaten jatuh.
Kelompok Petani Klaten Bermartabat menganggap pernyataan Prabowo tentang beras Klaten adalah kesesatan yang nyata. Prabowo mengatakan bahwa jatuhnya harga beras lokal disebabkan masuknya beras impor yang terlalu banyak. Sontak para petani Klaten yang merasa dipermalukan oleh Prabowo melakukan aksi protes. Petani mengatakan bahwa Klaten tak butuh impor beras dan masyarakat Klaten pun tak menyukai beras impor.
Pernyataan Prabowo Subianto memang selalu kontroversial dan kerap memancing aksi massa yang tidak terima dengan pernyataannya. Seperti halnya kasus tampang Boyolali, kali ini ribuan orang dari golongan petani Klaten yang melakukan aksi. Para petani itu tidak terima dengan pernyataan Prabowo karena kenyataannya Kabupaten Bersinar surplus beras dan tak ada beras impor masuk ke Klaten. Sebagai sindiran, dalam aksinya, para petani membawa boneka bertuliskan “Raja Hoax” yang diartikan sebagai sosok Prabowo.
Sebagai perbandingan untuk menunjukkan kebenaran, berdasarkan data pada tahun 2018 Kabupaten Klaten surplus 131.000 ton beras. Bahkan menurut pengakuan petani, selama ini mereka mendapat bantuan dari pemerintah seperti bantuan bibit serta fasilitas alsintan. Petani juga mengapresiasi kinerja Bupati Klaten yang langsung melakukan cross cek terkait pernyataan Prabowo bahwa petani Klaten menangis karena diserbu beras impor. Selain itu mereka menuntut Prabowo untuk meminta maaf lantaran petani Klaten merasa jerih payahnya diremehkan.
Pernyataan Prabowo yang selalu menyudutkan sektor pertanian sangat tidak sesuai dengan fakta. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Pertanian, Ketut Kariyasa mengungkapkan sejak tahun 2015 hingga Mei 2018, kebijakan pembangunan pertanian pemerintahan Jokowi-JK berhasil meningkatkan kesejahteraan petani. Pertama, menurunnya secara konsisten jumlah penduduk miskin di perdesaan baik secara absolut maupun persentase. Dari data BPS, pada September 2015, jumlah penduduk miskin di pedesaan sebanyak 17,89 juta jiwa atau 14,09% dan pada September 2016 turun menjadi 17,28 juta jiwa atau 13,96% dan pada September 2017 turun lagi menjadi 16,31 juta jiwa atau 13,47%.
Kedua, membaiknya kesejahteraan petani juga dapat dilihat dari berkurangnya ketimpangan pengeluaran (menurunnya Gini Rasio) yang juga mencerminkan semakin meratanya pendapatan petani di pedesaaan. Menurut data BPS, sejak Maret 2015 hingga Maret 2017, Gini Rasio pengeluaran masyarakat di perdesaan terus menurun, dari 0,334 pada tahun 2015 menjadi 0,327 pada tahun 2016 dan menurun lagi menjadi 0,302 pada tahun 2017.
Ketiga, semakin membaiknya daya beli masyarkat petani di perdesaan yang terlihat dari indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indek Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP). Berdasarkan data yang dirilis BPS, secara nasional pada Mei 2018 indek NTP sebesar 101,99 atau meningkat 0,37% jika dibanding April yang hanya 101,61. NTP Mei 2018 ini pun lebih besar dibanding Mei 2017 yang hanya 100,15. Begitu juga indek NTUP meningkat 0,32% dari 111,03 pada April 2018 menjadi 111,38 pada Mei 2018. Kenaikan NTP dan NTUP ini menunjukkan membaiknya daya beli petani yang secara otomatis menunjukkan kesejahteraan petani membaik.
Jokowi memang serius membenahi semua sektor perekonomian nasional terutama pertanian mengingat Indonesia merupakan negara agraris. Kesejahteraan petani sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo terbukti meningkat. Maka tidak heran jika banyak kalangan petani yang mendeklarasikan diri untuk mendukung Joko Widodo kembali menjadi Presiden RI.
Penulis: Mahasiswa Universitas Widya Dharma Klaten
