Gerakan separatis Papua mendapatkan kecaman dari dunia internasional. ULMWP sama sekali tidak diizinkan untuk bisa bergabung ke dalam MSG lantaran dianggap tidak memenuhi kriteria. Selain itu, jelas sekali bahwa dunia internasional juga sangat tidak setuju dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang kerap kali dilakukan oleh gerombolan tersebut.
Tentunya segala macam gerakan dari kelompok manapun yang ternyata sudah sangat terbukti jelas telah menodai hak asasi manusia (HAM) dan telah memakan banyak sekali korban jiwa bahkan dari kalangan masyarakat sipil yang tidak berdosa hingga dari kalangan jajaran aparat keamanan tidak akan pernah didukung oleh siapapun.
Hal tersebut tidak terkecuali oleh dunia internasional sekalipun. Jelas sekali bahwa mereka akan sangat mengecam keras dan sama sekali enggan untuk mendukung, apalagi sampai membantu tatkala terdapat suatu gerakan dari seseorang ataupun kelompok tertentu yang telah membuat banyak pelanggaran HAM.
Sejauh ini, Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua sendiri memang telah banyak sekali merugikan berbagai kalangan pihak. Mereka sama sekali tidak segan untuk mencederai dan menghabisi nyawa siapapun tanpa pandang bulu dengan segenap aksi yang keji dan biadabnya.
Bahkan, gerombolan separatis di Bumi Cenderawasih tersebut juga terus mempergunakan masyarakat, utamanya dari kalangan anak-anak hingga perempuan untuk dijadikan sebagai tameng hidup mereka dalam mengancam dan menekan balik aparat keamanan Republik Indonesia (RI).
Tidak sedikit aksi kejam yang mereka gencarkan seperti melakukan pengrusakan banyak fasilitas umum yang sebenarnya justru untuk meningkatkan dan mempercepat kesejahteraan masyarakat di provinsi paling Timur di Indonesia itu. Termasuk juga mereka melakukan tindak kriminal lainnya seperti penyanderaan hingga pembunuhan.
Dengan melihat bagaimana rekam jejak sangat keji yang dimiliki oleh gerakan separatis di Papua, maka tentunya membuat para pemimpin Melanesia dengan sangat tegas menolak dorongan dari para aktivis pro kemerdekaan Papua untuk bisa bergabung dengan kelompok Melanesia.
Sebelumnya diketahui bahwa United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) telah mengajukan keanggotaan penuh dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) yang di dalamnya mencakup Kepulauan Solomon, Fiji, Vnuatu dan Papua Nugini. Dengan adanya langkah tersebut, mereka awalnya sangat optimis dan menilai bahwa tentu akan memberikan kemenangan diplomatik bagi ULMWP dalam usahanya mencari pengakuan internasional.
Namun ternyata, para pemimpin Melanesia tetap sama sekali tidak ingin menunjukkan komitmen mereka terhadap adanya gagasan dari ULMWP tersebut. Selain itu, para diplomat Indonesia juga terus gigih dalam melobi para pemimpin Melanesia terkait dengan permasalahan tersebut hingga melakukan aksi mogok kerja ketika pimpinan ULMWP Benny Wanda hendak melakukan pidatonya.
Kemudian, para pemimpin MSG sendiri kemudian secara resmi telah mengeluarkan sebuah pengumuman akhir yang telah menutup pintu kemungkinan keanggotaan dan bahkan menyatakan bahwa ULMWP sama sekali idak memenuhi kriteria yang ada.
Sebagai informasi, delegasi Indonesia melakukan aksi walk out (WO) atau keluar dari forum di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) di Por Vila, Vanuatu. KTT tersebut berlangsung pada tanggal 23 hingga 24 Agustus 2023, dengan salah satu topik yang dibahas adalah mengenai keanggotaan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP).
Sontak, perwakilan dari Republik Indonesia (RI) yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury langsung meninggalkan dorum pada saat pimpinan Papua Barat dan sekaligus Ketua ULMWP Benny Wanda hendak menyampaikan pidatonya.
Terkait dengan adanya aksi walk out yang dilakukan oleh wakil dari Tanah Air tersebut, Juru Bicara (Jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI) Teuku Faizasyah juga mengonfirmasi dan membenarkan bahwa seluruh delegasi RI memang melaksanakan aksi walk out secara bersama-sama.
Tentunya bukan tanpa alasan mengapa aksi WO tersebut dilakukan oleh para delegasi asal Indonesia dalam KTT MSG pada saat Benny Wanda hendak menyampaikan pidatonya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sama sekali tidak bisa menerima apabila terdapat seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas banyaknya aksi kekerasan bersentara di Bumi Cenderawasih, termasuk penculikan dan pengrusakan diberikan kesempatan untuk berbicara di forum yang terhormat.
Lebih lanjut, sebenarnya aksi wlak out sendiri memang merupakan sebuah tindakan yang biasa dalam adanya forum dan juga dalam dunia diplomasi. Setelah KTT MSG selesai, dengan sangat tegas pihak Kemenlu RI kemudian membuat pernyataan bahwa forum tersebut telah menolak ULMWP menjadi anggota mereka.
Penolakan tersebut disampaikan dalam Komunike Bersama (Joint Communique) yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2023 lalu, yakni memang para pemimpin MSG menegaskan bahwa ULMWP sama sekali tidak memenuhi kriteria keanggotaan mereka, karena keanggotaan MSG tersebut hanya untuk negara yang berdaulat saja. Dengan adanya penolakan dari ajuan keanggotaan yang disampaikan oleh ULMWP kepada MSG, tentunya hal tersebut juga mencerminkan bahwa bagaimana sikap dunia internasional tatkala memandang gerakan separatis di Papua. Mereka jelas tidak akan pernah memberikan dukungan kepada siapapun yang telah melakukan banyak pelanggaran HAM.
