Oleh : Putri Dewi Nathania )*
Dalam menghadapi Pemilihan Presiden 2024, tantangan untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan bersih dari praktik kecurangan menjadi fokus utama. Mewujudkan Pemilu yang bersih bukanlah sekadar tanggung jawab lembaga pemantau atau penyelenggara, melainkan sebuah komitmen bersama seluruh masyarakat.
Dalam hal ini, Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP Surak) menggelar diskusi intens dengan tema “Pertaruhan Legitimasi Pemilu di Tengah Isu Kecurangan dan Netralitas Presiden” di Jakarta pada Minggu, 28 Januari 2024. Ketua LPP Surak, Oskar Vitriano, menekankan urgensi diskusi ini terkait dengan isu netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang tengah menjadi sorotan publik.
Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk tim sukses pasangan calon dan lembaga penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Oskar menjelaskan bahwa tujuan utama dari diskusi ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dinamika yang terjadi saat ini dan menjelaskan bahwa, meski terdapat berbagai polemik dan dugaan kecurangan, Pilpres 2024 harus tetap dijalankan dengan damai dan adil, menghindari kerumitan yang dialami pada tahun 2019.
Dalam penyelenggaraan pemilu, Oskar menekankan pentingnya semua peserta pemilu, baik calon presiden maupun legislatif, untuk menunjukkan strategi pemenangan yang sesuai dengan koridor dan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Visi misi harus disampaikan dengan bijak, dan strategi pemenangan harus diimplementasikan dengan baik guna mendapatkan dukungan masyarakat.
Oskar mencermati bahwa melalui pelaksanaan semua tahapan pemilu dengan baik, kita dapat menciptakan pemimpin yang memiliki kualitas unggul. Pemimpin yang terpilih melalui proses yang transparan dan adil diharapkan mampu mengambil kebijakan yang positif untuk kesejahteraan masyarakat.
Dia menekankan bahwa harapan untuk pemilu yang damai dan nyaman tidak akan terwujud jika pelaksanaannya tidak berjalan dengan adil, menegaskan pentingnya menjaga integritas selama proses demokrasi.
Oskar mengakhiri penyampaian pandangannya dengan menegaskan bahwa sosok presiden yang akan terpilih merupakan hasil dari pemilu yang mengedepankan kualitas. Keberhasilan pemilu tidak hanya terletak pada kelancaran prosesnya, melainkan juga pada dampak positif yang dihasilkannya.
Oskar menyoroti pentingnya pemilihan presiden yang mampu memberikan manfaat positif secara nyata bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dia mengingatkan bahwa esensi pemilu tidak hanya terletak pada kemenangan atau kekalahan kandidat, melainkan juga pada kesejahteraan rakyat yang harus dirasakan sebagai hasil konkret dari setiap pilihan yang dibuat.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah aktif memantau dugaan kecurangan kampanye yang dilakukan peserta Pemilu 2024 melalui media sosial (Medsos).
Meskipun masih belum memasuki tahap kampanye di ranah media sosial menurut PKPU nomor 15 tahun 2023, Bawaslu Sultra telah memulai pemantauan untuk memastikan keberlanjutan proses pemilu yang adil dan transparan.
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, mengklarifikasi bahwa pemantauan ini difokuskan pada potensi pelanggaran kampanye di media sosial. Aturan kampanye melalui media sosial baru akan berlaku pada periode 21 Januari hingga 10 Februari 2024, dan kajian mendalam akan dilakukan sebelum menentukan apakah ada pelanggaran yang dapat dipastikan.
Iwan Rompo Banne juga mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan, dengan mengimbau agar setiap dugaan pelanggaran kampanye dilaporkan kepada Bawaslu. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Pemilu tahun ini berjalan dengan adil, tanpa adanya kecurigaan dan kecurangan yang dapat mengguncang integritas pemilihan.
Menyikapi pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu Sultra, penting bagi masyarakat untuk turut serta aktif dalam menjaga integritas pemilu. Bawaslu Sultra memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melaporkan setiap potensi pelanggaran kampanye yang mereka temui. Dengan demikian, setiap warga negara dapat berkontribusi dalam menciptakan Pemilu yang bersih dan jujur.
Tak hanya itu, KPU Sultra pun telah lebih awal memberikan imbauan kepada calon peserta pemilu agar melakukan kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Semua langkah ini menunjukkan keseriusan dan upaya bersama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang bebas dari praktik kecurangan, menjadikan partisipasi masyarakat sebagai kunci utama keberhasilan.
Mewujudkan Pemilu 2024 yang bersih dari praktik kecurangan bukan hanya tugas lembaga pemantau seperti Bawaslu atau penyelenggara seperti KPU. Ini adalah tanggung jawab bersama, yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan melibatkan diri dalam proses pemantauan dan pelaporan, setiap warga negara berkontribusi pada integritas pemilu dan menjaga fondasi demokrasi.
Pentingnya menjaga netralitas Presiden dan memastikan proses pemilu berlangsung adil tak boleh diabaikan. Kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih perlu ditanamkan dalam pikiran setiap pemilih dan penyelenggara pemilu. Mari bersama-sama membangun pemilu yang memberikan ruang yang setara bagi setiap kandidat, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
Dengan demikian, kita tidak hanya akan memiliki pemimpin yang terpilih secara demokratis, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi kita. Mewujudkan pemilu yang bersih adalah upaya kolektif, dan keterlibatan aktif semua pihak adalah kunci keberhasilan. Mari kita bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik melalui Pemilu 2024 yang bersih dan transparan.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Media Perkasa
