Pemerintah Optimal Bangun Desa, Berantas Kemiskinan dan Ratakan Perekonomian

JAKARTA – Upaya pemerintah dalam membangun desa, memberantas kemiskinan, dan meratakan perekonomian menunjukkan hasil positif.

Lembaga The Republic Institute merilis survei kepuasan publik terhadap kinerja menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasil survei tersebut menempatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, sebagai menteri terbaik dalam aspek tersebut.

Survei yang dilakukan pada 18-25 Januari 2025 terhadap 1.400 responden ini menunjukkan bahwa Yandri Susanto memperoleh tingkat kepuasan sebesar 75,5%.

Kepercayaan masyarakat terhadap program pembangunan desa dan swasembada pangan dari desa menjadi faktor utama tingginya kepuasan publik.

“Program aksi bangun desa dan swasembada pangan telah mendapatkan respons positif dari masyarakat, terutama di wilayah pedesaan,” ujar Yandri dalam keterangannya.
Tak hanya itu, pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kunjungan kerja dan menginap di rumah warga dinilai memperkuat kedekatan pemerintah dengan masyarakat desa.

“Interaksi langsung dengan masyarakat pedesaan memungkinkan evaluasi program secara nyata serta memastikan kebutuhan warga dapat dipenuhi dengan optimal,” tambahnya.

Selain Yandri Susanto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga mendapatkan apresiasi tinggi dalam kontribusi mereka terhadap pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan.

Survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Saifullah Yusuf sebesar 71,6%, sedangkan Muhaimin Iskandar mencapai 70,5%.

Dalam audiensi dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

“Kita harus mengubah mindset. Program Keluarga Harapan dan Kelompok Penerima Manfaat bukan sekadar bantuan sosial, tetapi harus berorientasi pada pemberdayaan. Masyarakat harus diarahkan untuk berproduksi,” ungkap Agus.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga berkomitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dengan menyediakan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

“Pelatihan bukan sekadar seremoni, tetapi harus aplikatif agar masyarakat siap bekerja atau berwirausaha,” kata Nyanyang Haris.

Kementerian Sosial terus mendorong program pemberdayaan yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo dalam menempatkan pemberantasan kemiskinan sebagai prioritas nasional.

Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat dan kesenjangan ekonomi dapat teratasi secara berkelanjutan.