Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ramdan *)

Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh pada penghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaan bersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasi konflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegas terhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antara masyarakat dan pemerintah.

Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidak dapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebut memiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruang publik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutup melalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, ia mengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan provokasi.

Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simbol dan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negara merupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, ia menekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaan untuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu.

Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerah bersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapi dampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkan sekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanah longsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasi kependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan.

Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan Bencana Hidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadiran negara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangun kedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebut dipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasi darurat.

Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajar menggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenaga warga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkan peran aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata.

Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangat membantu pemerintah daerah. Gotong royong dinilai tidak hanya mempercepat pembersihan wilayah dan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi sarana konsolidasi sosial yang efektif. Ketika masyarakat, relawan, dan pemerintah bekerja dalam satu irama, ruang bagi isu-isu provokatif semakin menyempit dan tidak mendapatkan resonansi luas.

Dari sisi sosial-keagamaan, ketangguhan masyarakat Aceh juga ditopang oleh nilai spiritual yang kuat. Tokoh agama menilai bahwa kesabaran dan ketenangan warga dalam menghadapi musibah mencerminkan kedewasaan iman dan sosial. Nilai tersebut mendorong masyarakat untuk saling membantu dan menolak ajakan yang berpotensi memecah belah. Solidaritas yang lahir dari keyakinan religius ini menjadi modal penting dalam menjaga perdamaian.

Tradisi lokal seperti Peumulia Jamee turut memperkuat pesan tersebut. Di tengah keterbatasan akibat bencana, keramahan warga terhadap relawan dan petugas tetap terjaga. Sikap memuliakan tamu ini dinilai memberi energi moral bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemulihan, sekaligus memperlihatkan identitas Aceh sebagai masyarakat yang damai dan terbuka. Budaya ini menjadi penanda bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap hidup, bahkan dalam situasi paling sulit.

Di tingkat akar rumput, inisiatif mandiri warga juga bermunculan. Di sejumlah kecamatan, masyarakat bergotong royong membangun jembatan darurat dari kayu agar akses desa tidak terputus. Tanpa menunggu bantuan alat berat, warga memastikan distribusi logistik dan layanan kesehatan tetap berjalan. Aksi ini menunjukkan kesiapan mental masyarakat yang selaras dengan kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dari bawah.

Sementara itu, pemerintah terus meningkatkan kesiapsiagaan seiring peringatan potensi cuaca ekstrem dari BMKG. Fokus diarahkan pada percepatan penyediaan hunian sementara dan pemulihan infrastruktur dasar. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar proses pemulihan berjalan berkelanjutan.

Pengalaman pascabencana ini memperlihatkan bahwa gotong royong bukan sekadar instrumen pemulihan fisik, tetapi juga benteng sosial dalam meredam isu separatisme. Ketika pemerintah hadir secara nyata dan masyarakat bergerak dengan kesadaran kolektif, narasi konflik kehilangan ruang. Aceh menunjukkan bahwa solidaritas, kepercayaan, dan komitmen damai adalah kekuatan utama untuk bangkit, sekaligus menjaga stabilitas dan persatuan di tengah ujian berat.

*) Peneliti Pusat Studi Bencana/Aktivis Kemanusiaan