Oleh : Raditya Rahman )*
Isu HAM memang menjadi salah satu materi dalam debat pilpres 2019 putaran pertama yang diselenggarakan oleh KPU. Hal ini tentu menjadi poin yang menarik bagi khalayak publik untuk mengikuti jalannya debat pilpres baik melalui TV, Radio maupun Internet.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, calon presiden Nomor urut 2 ini merupakan pihak yang paling dirugikan atas ramainya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal tersebut lantaran penyelesaian kasus pelanggaran HAM belum juga selesai dan tidak ada peradilan khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Apabila isu HAM terus bergulir, maka hal ini tentu bisa mempersulit Prabowo untuk meningkatkan elektabilitasnya sebelum 17 April 2019.
Data menunjukkan bahwa Prabowo memang terlibat dalam penculikan 9 aktifis yang hilang. Walaupun begitu Prabowo merasa penculikan terhadap orang – orang Indonesia merupakan tindakan yang secara moral tidak bersalah.
Prabowo mengaku bertanggungjawab atas penculikan 9 aktifis pro – demokrasi. Awalnya, Prabowo menerima daftar pencarian 28 orang aktifis radikal. Dari ke 9 korban penculikan, tiga diantaranya menurut Prabowo adalah salah tangkap.
Penculikan itu sendiri bertentangan dengan Statuta Roma Mahkamah Kriminal Internasional. Statuta tersebut menggolongkan penghilangan paksa, penculikan sebagai tindak kejahatan terhadap kemanusiaan.
Korban penghilangan paksa biasanya diculik, ditahan tanpa perintah pengadilan dan disiksa selama interogasi. Beberapa dibunuh dan jenazahnya dibuang sehingga tidak dapat diketemukan walaupun operasi penghilangan paksa kadang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan, pada akhirnya operasi semacam itu melindungi HAM dengan melakukan Pelanggaran HAM.
Salah satu korban salah culik Pius Lustrilanang menerima siksaan dengan cara disetrum dan dibenamkan kedalam air, padahal dirinya hanyalah korban salah culik. Operasi semacam ini tentu tidak cocok untuk negara demokrasi karena memberangus lawan politik dengan menciptakan ketakutan pada masyarakat.
Operasi penculikan ini tentunya diketahui oleh elit TNI di atasnya. Akan tetapi, tidak cukup petunjuk untuk mengarah pada hal tersebut. Apabila dugaan ini benar, maka Prabowo tidak berarti lepas dari kesalahan, karena semestina ia bisa menolak operasi tersebut atas alasan kemanusiaan. Hal ini tentu memunculkan kesan bahwa dalam situasi konflik, Prabowo tidak mengedepankan aspek kemanusiaan.
Di sisi lain kita sering mendengar bahwa Prabowo merupakan Perwira TNI yang brilian dan berdisiplin tinggi, namun dalam tekanan situasi reformasi 98, tim di bawah kendalinya bisa bergerak diluar kendali dan melakukan tindakan yang keji dan tidak manusiawi.
Oleh karenanya Isu HAM bisa saja menghantui Prabowo yang saat ini tengah mengikuti kontes Pilpres melawan capres petahana Joko Widodo.
Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI) juga meyakini bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktifis 1998. Ketua federasi IKOHI Mugiyanto juga menginginkan pertanggungjawaban Prabowo dalam kasus penculikan aktifis pada tahun 98 silam.
Keluarga korban sudah melakukan pencarian, perjuangan, mennuntut kebenaran dan keadilan, hal ini tentu bukan isu daur ulang. Pihaknya juga menolak calon pemimpin pelanggar HAM.
Mayjend (TNI) Syamsu Djalal juga angkat biacar soal kasus penculikan aktifis menjelang reformasi. Mantan Danpuspom TNI yang mengusut kasus penculikan aktifis itu mengatakan, bahwa tim Mawar Kopassus mengakui telah menculik sejumlah orang.
Mereka juga mengaku melakukan penculikan karena diperintah oleh Danjen Kopassus saat itu yakni Prabowo Subianto. Saat itu, Syamsu merasa aneh lantaran yang diculik tidak membahayakan negara. Dia Lantas memanggil semua korban yang selamat untuk dimintai keterangannya.
Perlu diketahui juga, Letjend Prabowo Subianto diberhentikan dari dunia militer karena diduga terlibat dalam penculikan 13 aktifis yang hingga kini masih hilang, Prabowo juga sempat tinggal di Yordania dan kembali ke Indonesia lalu terjun ke dunia politik.
Dalam kasus yang lain, salah satu tim relawan for Jokowi di Papua tidak menginginkan pemimpim yang dianggap melanggar Hak Asasi Manusia. Pihaknya berujar bahwa kasus pelanggaran HAM yag terjadi di Papua belum selesai. Karenanya, Jayapura menolak Prabowo Subianto yang salema ini disebut sebagai kasus pelanggaran HAM
Catatan jejak kelam Prabowo Subuanto yang banyak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah, tentu tidak begitu saja terlupakan. Hingga Saat ini, para korban sekaligus saksi masih menyimpan duka yang mendalam.
Prabowo juga terungkap bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembantaian di desa Nggeselma Papua pada tahun 1996 dimana hal ini melibatkan tentara asing SAS Inggris dan tentara bayaran yang bermaskas di Afrika Selatan.
Tetapi pelanggaran HAM yang dilakukan Prabowo seakan – akan ditutupi, Prabowo telah melakukan kebohongan publik untuk meningkatkan pamornya sebagai pimpinan saat itu. Kebohongan tersebut dilakukan untuk menutupi kejadian pembantaian warga sipil setelah pelepasan para sandera.
Setelah sandera dilepaskan dan dinaikkan ke helikopter terjadi penyerangan babibuta oleh kopasus yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Baik rumah, hewan, masyarakat, gereja, dampaknya banyak warga mengungsi ke hutan – hutan pada saat itu
Operasi Militer yang dipimpin Prabowo dengan sederetan kasus yang berdampak pada warga sipil lokal, diantaranya perkosaan, pemusnahan gereja dan rumah duduk, kurangnya bahan pangan juga dapat menyebabkan kematian serta pengungsian besar – besaran.
Jika menengok pada track recordnya, Prabowo tidak menunjukkan kepedulian terhadap HAM. Yang dilakukan Prabowo di Papua adalah upaya merebut krisis sebagai sarana untuk meningkatkan reputasinya di dalam negeri dan dengan masyarakat internasional, melalui rencana pembebasan sandera dengan sebuah “pembayaran” berdalih negosiasi yang berdampak pada penembakan warga sipil karena dianggap bersimpati kepada OPM.
Hingga detik ini, kasus yang menyeret Ketua Umum Gerindra tersebut belum dapat dipertanggungjawabkan.
)* Penulis adalah Pengamat sosial
