Oleh : Sujarwo )*
Pada 27 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) dengan suara bulat, tanpa pendapat berbeda atau dissenting opinion dari seorang hakim-pun, dalam putusannya menyatakan menolak semua dalil yang diajukan oleh pasangan Prabowo – Sandiaga sebagai pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum.
Hal tersebut menunjukkan bahwa KPU sebagai termohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum tersebut menunjukkan bahwa KPU tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam proses pemilhan presiden tahun 2019.
Putusan MK ini tentu memberikan landasan hukum dan legitimasi yang sangat kuat bagi Paslon Jokowi – Ma’ruf Amin untuk mengemban amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024.
Menindaklanjuti putusan MK tersebut KPU telah menindaklanjutinya pada tanggal 30 Juni 2019, dimana lembaga independen tersebut telah secara resmi menetapkan Jokowi – Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa jabatan 2019 – 2024.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Letjend TNI (Purn) Agus Widjojo, mengingatkan, Pemilihan Presiden (Pilpres) telah usai dan pemenangnya telah ditetapkan secara konstitusional. Saat ini yang diperlukan adalah upaya – upaya merajut keutuhan dan persatuan bangsa.
“Jadi sekarang saatnya bangsa ini perlu untuk bersatu kembali dan bersama – sama melanjutkan pembangunan bangsa,” tutur Agus Widjojo.
Dirinya juga mengingatkan, upaya untuk bersatu kembali dan bersama – sama melanjutkan pembangunan bangsa bisa segera dilakukan. Caranya yakni dengan menghilangkan polarisasi untuk dukungan para pasangan calon yang sempat berkompetisi.
“Itu ada dalam kaidah – kaidah politik bagaimana untuk menyatukan bangsa dalam sebuah program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Sebetulnya tidak perlu ada polarisasi untuk dukungan antar calon,” ujarnya.
Sesuai hukum tata negara yang berlaku, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding). Dengan demikian tidak ada lagi upaya hukum (legal recouse) yang dapat ditempuh paslon Prabowo – Sandiaga untuk melawan putusan tersebut.
Memang, karena tidak ada lagi upaya konstitusional yang bisa ditempuhnya, meski demikian ada saja sebagian orang dari kubu 02 yang menyarankan agar Prabowo – Sandiaga membawa masalah sengketa tersebut ke forum internasional. Namun usaha tersebut sepertinya akan sia – sia karena perbedaan persoalan yurisdiksi.
Hukum Internasional mengenal 2 lembaga peradilan, yaitu Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court), yang keduanya berkedudukan di Den Haag Belanda.
Yurisdiksi ICJ, yang didirikan bersamaan dengan kelahiran Perserikatan Bangsa – Bangsa, adalah untuk mengadili sengketa antar negara. Contohnya seperti kasus antara Indonesia dan Malaysia yang berkenaan dengan kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan. Sedangkan ICC adalah untuk mengadili kejahatan Internasional yang luar biasa, misalnya dalam kasus penjahat perang Serbia.
Dengan demikian, maka terkait tuduhan kecurangan dalam pemilihan presiden suatu negara bukanlan menjadi kewenangan mahkamah – mahkamah tersebut untuk mengadilinya, karena keduanya merupakan masalah domestik negara masing – masing.
Oleh sebab itu, daripada membuang waktu, tenaga dan biaya yang akan berujung sia – sia, Paslon Prabowo – Sandiaga sudah sepantasnya memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mengambil peran dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam berdemokrasi tentu dibutuhkan kedewasaan dalam bersikap, utamanya dalam menyikapi perbedaan yang sempat mempolarisasi antar warga Indonesia. Segala proses pemilu juga sudah menemukan titik akhirnya sampai pada persidangan di MK, Jokowi tetap melangkah menuju tahta kepresidenan bersama dengan pasangannya Ma’ruf Amin.
Kini waktunya bagi Bangsa Indonesia untuk membangun Negeri. Seluruh pihak harus kembali bersatu dalam kerukunan dan persaudaraan karena kita semua sebangsa dan setanah air.
Segalam macam provokasi sudah sepantasnya lenyap dari dunia nyata dan dunia maya, kini saatnya kita menyingsingkan baju, membuang semua perbedaan, permusuhan dan segala hal yang dapat memicu perpecahan.
Setelah Pilpres usai, masyarakat harus kembali menjadi bagian dari sebuah bangsa yang saling bergandengan tangan, saling merangkul, menyatukan kekuatan untuk membangun Indonesia.
Kita harus menatap masa depan, kembali bekerja sesuai dengan disiplin keilmuan dan keahliannya. Waktunya bagi kita untuk kembali berkompetisi dengan bangsa – bangsa lain di dunia. Mari kita berjalan bersama, bergotong-royong membangun negeri bersama Jokowi untuk mewujudkan Indonesia Maju.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
