Higienitas Diperketat, Distribusi MBG Dilarang Gunakan Kantong Plastik Sederhana
JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat standar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya selama Ramadan 2026. Salah satu langkah strategis yang kini ditegaskan adalah pelarangan penggunaan kantong plastik sederhana dalam distribusi MBG. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari pengetatan higienitas dan jaminan mutu pangan bagi para penerima manfaat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa ke depan, seluruh kemasan MBG harus menggunakan wadah yang representatif, higienis, serta mampu menjaga kualitas makanan hingga diterima masyarakat. Menurutnya, kemasan bukan sekadar pembungkus, melainkan bagian penting dari rantai keamanan pangan.
“Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan MBG Ramadan tetap sesuai standar gizi, tepat sasaran, serta transparan dari sisi penggunaan anggaran,” ujar Dadan dalam rapat koordinasi bersama seluruh mitra dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar secara daring pada Selasa, (24/2).
Pengetatan ini juga merespons dinamika di ruang publik terkait komposisi menu MBG Ramadan yang sempat viral di media sosial. Dadan menegaskan BGN telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kemasan, komposisi menu, hingga transparansi perhitungan Angka Kecukupan Gizi (AKG). Evaluasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga akuntabilitas sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
Dalam rakor tersebut, BGN meminta mitra menyesuaikan komposisi menu, antara lain mengganti kacang dengan telur tanpa mengurangi nilai gizi. Pertimbangan ini didasarkan pada harga kacang yang relatif lebih mahal, sementara telur dinilai memiliki kandungan protein lebih optimal dan lebih mudah diterima masyarakat.
BGN juga memastikan setiap SPPG menyertakan penjelasan rinci terkait AKG dan harga bahan pangan pada setiap menu. Pagu harga bahan baku ditetapkan sebesar Rp8.000 per porsi untuk balita hingga siswa SD kelas 3, dan Rp10.000 per porsi bagi kelompok lainnya. Patokan tersebut bersifat at cost dan dapat menyesuaikan indeks kemahalan daerah, sehingga transparansi menjadi kunci utama.
Tak hanya itu, setiap SPPG diminta mulai menyediakan peralatan vakum (vacuum sealer) guna menjaga daya tahan dan higienitas makanan selama proses distribusi. Langkah ini mempertegas bahwa keamanan pangan menjadi prioritas pemerintah.
BGN juga mengingatkan mitra agar tidak memaksakan penggunaan bahan baku yang kurang layak. Jika ditemukan bahan yang tidak memenuhi standar, distribusi dapat ditunda demi menjaga kesehatan penerima manfaat.
“Kami tidak ingin ada kompromi dalam hal kualitas. Prinsipnya sederhana: makanan harus aman, bergizi, dan sesuai pagu. Jika ada bahan yang tidak layak, lebih baik diganti daripada dipaksakan. Ini bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat,” tegas Dadan.*
