JAKARTA – Program percepatan hilirisasi perkebunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja hingga 1,6 juta orang di desa-desa seluruh Indonesia. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mendorong ekspor perkebunan Indonesia ke pasar internasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, hilirisasi bukan hanya menggerakkan industri pengolahan, tetapi juga membuka lapangan kerja secara masif. Alokasi anggaran biaya tambahan (ABT) Rp9,95 triliun ini akan digelontorkan bertahap pada 2025–2027.
“Bapak Presiden memberikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk mendukung hilirisasi. Dana itu akan digunakan menyediakan benih gratis di 800 ribu hektare perkebunan. Dampaknya, sekitar 1,6 juta tenaga kerja baru akan terserap,” ujar Amran.
Dana tersebut diarahkan untuk komoditas strategis, seperti kelapa, tebu, kopi, kakao, jambu mete, pala, hingga lada. Misalnya, hilirisasi tebu di lahan 200 ribu hektare diproyeksikan menyerap 700 ribu tenaga kerja, sementara pengembangan kelapa di lahan 221 ribu hektare mampu membuka 250 ribu lapangan kerja baru.
Kementan menargetkan percepatan hilirisasi dapat berjalan dalam tiga tahun ke depan. Program ini diproyeksikan tidak hanya menyerap 1,6 juta tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB nasional 0,14 persen.
“Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan petani, hilirisasi akan mengubah wajah desa, menggerakkan industri, serta meningkatkan daya saing global,” jelas Amran.
Komitmen daerah terhadap program ini sangat solid. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyebut Maluku Utara siap menggerakkan hilirisasi kelapa, pala, dan cengkeh.
“Kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan program hilirisasi, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.
Senada, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan pengawasan akan diperketat agar program berjalan efektif. Kabupaten Maluku Tengah bahkan telah disiapkan sebagai penerima ABT untuk pengembangan pala.
“Keseriusan Presiden dan Menteri Pertanian menjadi kunci keberhasilan,” tutur Hendrik.
Sementara itu, Sumatera Barat, Mahyeldi menilai hilirisasi gambir berpotensi besar mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menekankan hilirisasi tebu, mete, dan kakao di daerahnya.
“Dua pabrik tebu senilai Rp10 triliun akan dibangun di Konawe Selatan. Ini akan membuka banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.
(*/rls)
