Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjawab opini yang menyatakan banyak pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) oleh aparat di Papua. Menurut Mahfud, opini yang menyampaikan hal tersebut adalah hoaks.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjelaskan isu pelanggaran HAM di Papua yang sampai disoroti oleh dunia internasional itu sebagai bentuk bias opini. Pasalnya menurut Mahfud, faktanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua lah yang telah membantai 12 warga sipil di Bumi Cenderawasih tersebut.
“Terkait Papua, memang ada bias opini yang sering dikembangkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, opini bahwa di Papua terjadi pelanggaran HAM oleh aparat sampai-sampai disoroti oleh dunia internasional. Itu adalah hoaks, karena faktanya KKB yang membunuh warga masyarakat atau warga sipil dengan keji,” tulis Mahfud dalam unggahan narasinya di akun Instagram pribadinya @mohmahfudmd, Kamis (21/7/2022).
Baca juga: Biadab! KKB Rilis Video Pembunuhan Sadis Penambang Emas di Korowai Papua
Mahfud juga mengungkapkan sampai saat ini, pihak pemerintah tetap memberlakukan pendekatan keamanan dalam tertib sipil guna menanggapi kasus pembantaian warga sipil oleh KKB Papua. “Ada yang bertanya kepada saya, apakah peristiwa pembantaian 12 orang sipil (10 meninggal dunia) oleh KKB di Papua tidak mendorong Pemerintah melakukan tindakan khusus? Saya jawab, sampai sekarang kita tetap menggunakan pendekatan keamanan dalam tertib sipil,” ujar Mahfud.
Baca juga: Bantai 11 Warga Sipil, KKB Nduga Kelompok Militan Muda Pimpinan Egianus Kogoya
Mantan Menteri Pertahanan di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tersebut pun menjelaskan, adanya penolakan terhadap kebijakan pemekaran Papua menjadi Daerah Otonom Baru (DOB), itu adalah hal yang wajar. Baginya, sistem demokrasi menjunjung perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah.
“Kalau soal ada yang menolak pemekaran wilayah atau DOB, ya biasa saja. Kan lebih banyak yang mendukung, baik rakyat maupun tokoh-tokohnya. Dukungan sangat masif dan meriah. Kalau OPM, ya memang sejak awal menolak pemekaran. Kalau menunggu semua orang setuju atas satu rencana kebijakan, takkan pernah ada kebijakan. Di dalam negara demokrasi, biasa ada yang setuju dan tak setuju,” kata Mahfud.
Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang membantai 11 warga sipil termasuk pendeta Eliaser Baner di Nogolaid, Nduga, Papua hingga kini belum tertangkap. Mereka merupakan kelompok militan muda KKB pimpinan Egianus Kogoya.
Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI JO Sambiring menyebutkan jika kelompok KKB Nduga adalah golongan muda di bawah pimpinan Egianus Kogoya.
“Wilayah Nduga ini (KKB) didominasi oleh kelompok-kelompok anak muda berumur antara 20-25 tahun bahkan ada yang berumur di bawah 10 tahun,” ungkap Danrem, Rabu (20/7/2022).
Dia mengungkapkan, rekrutmen anggota KKB di Nduga dilakukan melalui pendekatan umur atau sebaya yang militan. “Mereka bukan kelompok baru juga, hanya mereka ini kerap merangkul sebayanya untuk bergabung dan mereka tetap bagian dari kelompok Egianus Kogoya dan tidak ada kelompok lain,” ungkapnya.
(cip)
