Jayapura – Pemerintah pusat dan daerah menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kedamaian dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua, sebagai bagian dari proses konsolidasi demokrasi di Bumi Cenderawasih. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh elemen, terutama Penjabat (Pj) Gubernur Papua yang baru, agar mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan Forkompimda, pemerintah kabupaten/kota, serta tokoh adat, agama, pemuda, dan perempuan.
“Saya minta agar semua komponen dirangkul, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Papua memerlukan suasana yang tertib dan damai agar PSU berjalan lancar dan hasilnya bisa diterima semua pihak,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Sementara itu, usai dilantik sebagai Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan PSU dengan pendekatan partisipatif. Setibanya di Jayapura, ia langsung mengadakan pertemuan dengan para tokoh adat dan agama guna menyerap aspirasi dan membangun kesepahaman bersama.
“Saya langsung berdiskusi dengan tokoh-tokoh adat dan agama. Kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan PSU ini berjalan aman, damai, dan partisipatif. Saya bersyukur karena mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dari berbagai pihak,” ucap Fatoni.
Fatoni juga menyampaikan bahwa dukungan strategis dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua telah diperoleh guna memastikan iklim demokrasi tetap terjaga.
“Kami sepakat bahwa menjaga kondusivitas adalah kunci kelancaran PSU. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk datang ke TPS pada 6 Agustus 2025 dan menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
“PSU ini adalah kesempatan untuk memperkuat demokrasi di Papua dan harus dijaga bersama,” jelasnya.
Saat rapat koordinasi dengan seluruh kepala OPD, bupati dan wali kota se-Papua, baik secara langsung maupun virtual, Fatoni menegaskan pentingnya netralitas ASN dan komitmen untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
“Saya sudah ingatkan agar ASN menjaga netralitas. Ini bukan soal politik, tapi soal profesionalisme dan tanggung jawab moral kita sebagai pelayan publik,” tegas Fatoni.
Menurutnya, keberhasilan PSU tidak hanya diukur dari kelancaran teknis, tapi juga dari kemampuan semua pihak dalam menjaga semangat kebersamaan.
“Jika kita solid dan kompak, PSU akan menjadi momentum penting untuk membangun Papua yang lebih demokratis,” pungkasnya.
