HUT OPM Selebrasi Gerakan Separatis Yang Patut Diwaspadai
Oleh : Yeremia Kogoya )*
Tanggal 1 Desember merupakan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang telah kita ketahui bahwa organisasi tersebut memiliki misi ingin memisahkan diri dari NKRI. Gerakan separatis tersebut tentu mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak, karena OPM telah menjadi biang keladi dalam banyak kerusuhan yang ada di Papua dan organisasi tersebut juga tak lelah dalam mengemis dukungan dari luar negeri.
Jelang awal Desember nanti, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan bahwa pihaknya mewaspadai 4 kota yakni, Jayapura, Sentani, Wamena dan Timika menjelang HUT OPM mendatang.
Apalagi pihaknya sudah mendengar informasi akan adanya pergerakan dari kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua yang akan turun gunung.
Pihaknya menuturkan, khusus untuk Timika dimana terdapat PT Freeport disana, maka pihaknya akan berupaya melakukan pengamanan secara maksimal mengingat adanya ancama dari KKSB yang akan mengganggu operasional perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia.
Tim satgas khusus yang dibentuk untuk menangani KKB, saat ini terus bekerja, termasuk melakukan komunikasi intensif dengan tokoh masyarakat dan agama melalui FKUB agar masyarakat tidak mudah terprovokasi.
Sementara itu, Kantor Kementeria Agama Kabupaten Mimika Papua, memberikan himbauan kepada masyarakat Papua agar tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang beredar jelang HUT Organisasi separatis tersebut. Masyarakat diharapkan tetap menjaga situasi agar tetap kondusif.
Kepala Kemenag Mimika, Utler Adrianus mengatakan, agar masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh berbagai Isu jelang 1 Desember. Apalagi bulan tersebut merupakan waktu yang sangat baik bagi umat kristiani setempat untuk refleksi total.
Adrianus mengajak semua masyarakat untuk menjaga Papua sebagai zona Damai. Ia juga menolak jika moment di bulan Desember diwarnai dengan aksi kekerasan dan perilaku-perilaku yang tidak elok. Sebab, setiap bulan Desember merupakan masa yang dinanti-nantikan umat kristiani setiap tahunnya.
Untuk menjaga suasana damai, pihak Kemenag Mimika bersama pemerintah daerah (Pemda) dan jajaran kepolisian, juga melarang penjualan aneka minuman beralkohol atau miras yang dapat memicu terjadinya serangkaian tindak kriminal jelang Hari Raya Natal.
Sejauh ini kelompok separatis seperti OPM terus mencoba untuk memainkan dan membalikkan fakta untuk membuat berbagai propaganda yang menyudutkan Indonesia, sehingga negara asing yang tidak mengetahui permasalahan secara gamblang, akan menganggap bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran HAM kepada OPM dan simpatisannya.
OPM juga terbukti tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat Papua, seperti pada tuntutan pemekaran Papua yang sempat dirundingkan kepada Presiden Jokowi. Justru OPM menolak usulan akan pemekaran yang dicita-citakan oleh masyarakat Papua.
Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan aspirasi sekelompok tokoh masyarakat di wilayah Papua Selatan dan Pegunungan Tengah yang sudah menyampaikan proposal untuk mendukung pemekaran Papua kepada Gubernur Lukas Enembe.
Hal tersebut tentu telah sangat gamblang menunjukkan bahwa OPM merupakan kelompok makar yang sering menyengsarakan masyarakat Papua dan menghambat pembangunan.
Dengan segala huru hara yang disebabkan oleh OPM, eksistensi Organisasi tersebut dinilai bukan lagi sekadar gerombolan separatis, justru lebih cenderung dari teroris. Karena mereka sudah melebihi dan melanggar HAM.
Hal tersebut terbukti dengan tindakan pembantaian secara sadis yang dilakukan oleh OPM terhadap 19 pekerja PT Istaka Karya yang sedang membangun proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.
Kelompok tersebut juga tercatat pernah menyekap belasan guru yang sedang bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1 dan tenaga medis yang tengah bertugas di Puskesmas Mapenduma, Nduga Pada tahun 2018.
Selain menyerang dan mengusik warga sipil, OPM juga tidak segan-segan dalam melakukan penyerangan terhadap aparat keamanan. Seperti pada kasus penembakan di Bandara Kenyam Pada 25 Juni 2018, Kelompok tersebut menembak pesawat Twin Otter Trigana Air yang pada saat itu disewa oleh Brimob. Dimana pada saat itu Brimob sedang bertugas untuk mengamankan pilkada. Atas insiden tersebut 2 orang terluka.
Atas serangkaian kisah sadis tersebut, apakah layak jika 1 Desember dirayakan sebagai hari ulang tahun bagi OPM yang telah melahirkan pertumpahan darah dan air mata bagi Papua.
)* Penulis mahasiswa Papua tinggal di Jakarta