Oleh : Fabian Aditya Pratama )*
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dilakukan oleh pemerintahan di era Presiden Joko Widodo merupakan upaya untuk bisa mewujudkan adanya pemerataan pembangunan hingga di seluruh pelosok Nusantara.
Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang IKN menjadi UU oleh DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan Jakarta.
Ide pemindahan IKN pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957 dan memilih Palangkaraya sebagai IKN, dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964.
Namun, dari keseluruhan ide mengenai perpindahan ibu kota negara yang pernah dicetuskan oleh para presiden terdahulu sampai pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jelas bahwa pemindahan IKN baru benar-benar serius dilakukan dan digarap di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Keseriusan tersebut bahkan terlihat sejak tahun 2019, yang mana kala itu Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN agar bisa di luar Pulau Jawa dengan mencantumkannya pada RJMN tahun 2020 hingga 2024.
Terdapat beberapa urgensi di balik perencanaan pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), salah satunya adalah untuk bisa menghadapi tantangan masa depan, yang mana telah sesuai dengan visi Indonesia pada tahun 2045 mendatang, yakni menyongsong Indonesia Maju, sehingga perekonomian ditargetkan mampu masuk ke dalam 5 (lima) besar dunia pada tahun 2045.
Kemudian, urgensi kedua dari adanya pemindahan IKN ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah untuk bisa terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Pasalnya, selama ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa Jakarta dan sekitarnya terus saja terkenal menjadi pusat segalanya seperti pemerintahan, politik, inudustri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain sebagainya.
Sehingga jelas sekali hal tersebut menyebabkan adanya ketidakmmerataan pembangunan dan juga kesejahteraan di Tanah Air, lantaran selama ini terus saja pembangunan terjadi dan tersentralisasi hanya di Jakarta dan Pulau Jawa saja. Apabila kesenjangan tersebut terus terjadi, maka tentu akan menjadi kurang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang seharusnya mampu menjadi sustainable.
Pertumbuhan ekonomi nasional akan terdampak dan tidak bisa berkelanjutan lantaran tidak termanfaatkannya potensi daerah lain secara optimal, sehingga tentu kurang mendukung adanya keadilan antar daerah dan juga semakin rentan untuk terjadinya konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Tentunya, dengan adanya pembangunan IKN Nusantara yang dengan serius dikerjakan oleh Presiden Jokowi, banyak pihak mengharapkan supaya hal tersebut mampu menjadi awal dari pemerataan pembangunan di Indonesia.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa IKN memang merupakan simbol dari kota modern yang ramah lingkungan, bukan hanya itu namun juga berkelanjutan dan juga inklusif. Bahkan akan mampu menjadi kota untuk semua. Dirinya juga meyakinikalau pembangunan IKN Nusantara mampu memberikan dampak untuk pembangunan peradaban di seluruh daerah di Tanah Air.
Bahkan bukan hanya mengenai infrastruktur saja yang akan terbangun dengan merata di seluruh pelosok Indonesia, namun juga akan ada pembangunan kultur. Adanya IKN ini juga akan menginspirasi seluruh kepala daerah di Indonesia untuk bisa mencapai target yang sama seperti IKN.
Sudah sejak lama sebenarnya bangsa ini sangat memimpikan supaya ada sebuah pembangunan yang merata dan tidak hanya sekedar terpusat di Palau Jawa atau pada satu wilayah saja, melainkan mampu menyebar di seluruh wilayah di Nusantara. IKN jadi simbol yang luar biasa Untuk memindahkan episentrum Indonesia ke Kalimantan. Apeksi meyakini pembangunannya akan berdampak kepada wilayah di sekitarnya di Pulau Kalimantan.
Ditambahkannya, pembangunan IKN Nusantara diharapkan bersifat inklusif partisipatif yakni melibatkan semua. IKN menurutnya mampu menjadi simbol miniatur Indonesia, IKN juga mampu menjadi rumah untuk semua dan mampu menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
Presiden Jokowi sangat serius untuk menggagas dan memulai melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu kerja nyata yang dilakukannya adalah dengan melalui pembangunan IKN Nusantara, yang mana merupakan proyek perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju ke Kalimantan Timur.
)* Penulis adalah Kontributor Nawasena Institute
