IKN Nusantara Solusi Atasi Masalah Infrastruktur Indonesia

Oleh Andika Pratama

Indonesia, dengan sebaran wilayah yang luas dan keragaman geografisnya, telah lama dihadapkan pada masalah ketimpangan pembangunan infrastruktur. Beberapa wilayah telah mengalami perkembangan pesat, sementara yang lain masih terbelakang dalam hal infrastruktur. Untuk mengatasi tantangan ini,

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah ambisius dengan merencanakan pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Proyek ini bukan hanya menjadi simbol perubahan, tetapi juga menjadi solusi yang potensial untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur di seluruh negeri.

Pembangunan IKN Nusantara mengacu pada program yang memiliki fokus pada peningkatan konektivitas dan pembangunan infrastruktur di seluruh negeri, khususnya dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur antar-wilayah. Dengan mengurangi ketimpangan pembangunan infrastruktur, IKN Nusantara secara perlahan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial antar-daerah di Indonesia.

Program yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) digadangkan akan meratakan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia, termasuk yang terpencil dan terisolasi, sehingga setiap warga negara dapat merasakan manfaatnya.

Muhammad Bijak Ilhamdani, Anggota DPRD Penajam Paser Utara, mendukung penuh pembangunan IKN Nusantara. Menurutnya, keberadaan IKN akan berdampak positif terhadap pembangunan dan perekonomian di Kalimantan Timur.

Dalam artian, saat IKN dibangun maka yang pertama dibuat adalah akses jalan menuju ibu kotanya, dan akan dibuat jalan raya dan jembatan yang representatif. Tidak akan ada lagi jalan setapak tetapi jalan beraspal yang kualitasnya bagus, karena akan dilewati oleh truk dan kendaraan besar yang mengangkut alat-alat untuk pembangunan IKN

Pembangunan IKN Nusantara juga terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota merupakan bagian penting dari selain meringankan beban Jakarta juga sebagai upaya mendistribusikan perkembangan dan investasi ke daerah lain di Indonesia.

Selain itu, Pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai juga Solusi dari masalah berat yang menimpa Jakarta seperti banjir, kepadatan penduduk yang tinggi, dan penurunan tanah yang signifikan. Upaya ini dilakukan untuk membantu mengurangi tekanan pada Jakarta dan memberikan manfaat pembangunan lebih merata.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan keinginannya untuk memindahkan ibu kota negara ke IKN Nusantara. Dilakukan untuk meringankan beban Jakarta yang selalu dihadapkan oleh kemacetan, banjir, hingga polusi udara tak pernah berubah. Sehingga beban yang terlalu berat ini harus dikurangi dari yang dulunya Jawasentris menjadi Indonesiasentris agar terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jumlah penduduk yg dimiliki Indonesia.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur akan membawa investasi besar dalam infrastruktur. Seperti pembangunan Jalan, pelabuhan, bandara, dan transportasi publik akan ditingkatkan. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan infrastruktur antara wilayah yang lebih maju dan terbelakang di Indonesia.

Investasi dalam pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara yang lebih baik akan meningkatkan mobilitas barang dan orang di seluruh negeri. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah, dan menciptakan peluang ekonomi baru di daerah yang sebelumnya terisolasi. Seperti kehadiran Bandara IKN membuat kawasan IKN makin terbuka, konektivitas makin baik, dan makin mudah dijangkau dari manapun.

Kehadiran pembangunan infrastruktur yang menunjang kualitas mobilitas tentunya mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, aksesibilitas yang lebih baik ke layanan dasar, dan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik di seluruh negeri.

Direktur Pembiayaan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Muhammad Naufal Aminuddin mengungkapkan, hingga saat ini terdapat lebih dari 500 proyek investasi dan kontribusi yang telah diidentifikasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kalimantan Timur.

Sekitar 190 proyek di antaranya merupakan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), kawasan campuran 149 proyek, fasilitas pendidikan 72 proyek, fasilitas peribadatan 31 proyek, fasilitas kesehatan 17 proyek, fasilitas olahraga 10 proyek, fasilitas rekreasi, budaya, dan seni tiga proyek, dan bina sosial dua proyek

Pembangunan IKN Nusantara juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci kesuksesan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, koordinasi, komunikasi yang baik, dan peran yang jelas masing-masing pihak sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan bersama.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur adalah langkah besar dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur di Indonesia. Proyek ini berpotensi untuk menjadi solusi yang sangat signifikan dengan dampak positif yang luas. Walaupun tantangan akan ada, pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah tonggak penting dalam menjadikan Indonesia lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonominya.

*Penulis adalah Mahasiswa Uhamka
Oleh : Alvaro Hukubun )*

Saat ini Indonesia memasuki tahun politik, dimana Pemerintah Indonesia tengah mengambil langkah-langkah antisipatif menjelang Pemilu 2024 di Papua, untuk mengatasi potensi ancaman KST (Konflik Sosial dan Terorisme). Upaya intensifikasi dialog dengan kelompok masyarakat dan peningkatan keamanan di wilayah tersebut menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas selama periode pemilu mendatang.
Tahapan Pemilu menjadi perhatian khusus pemerintah terutama wilayah rawan konflik. Menanggapi hal itu, Deputi V Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja mengatakan bahwa keamanan di wilayah Papua saat Pemilu 2024 menjadi salah satu perhatian Menko Polhukam Mahfud MD.
Pemilu serentak 2024 akan memasuki tahapan krusial. Penyelenggara dituntut profesional dan proporsional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan di wilayah Papua. Tidak hanya kerawanan Kamtibmas, faktor geografis serta karakteristik daerah di tanah Papua jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi potensi konflik pada Pemilu serentak 2024.
Irjen Pol Rodja juga mengingatkan sejumlah hal yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi para penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan di Papua. Beberapa di antaranya adalah pengalaman konflik kerusuhan horizontal di momen pemilihan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu ada pula kerawanan karena permasalahan teknis seperti kekurangan SDM, keterbatasan sarana, serta beban kerja yang terlampau besar. Pada Pemilu tahun sebelumnya, beban kerja yang besar ini juga menyebabkan sejumlah penyelenggara Pemilu di Papua tutup usia.
Konflik yang sering kalinya terjadi di wilayah papua merupakan ancaman dari anggota Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) yang selalu ingin merdekakan wilayah Papua dari Indonesia. KST Papua memanfaatkan keadaan jelang Pemilu 2024 untuk memprovokasi hingga membuat keributan di wilayah Papua.
Terkait hal tersebut, salah seorang Tokoh Adat Papua, Herman Albert Yoku, benar-benar marah melihat kejadian demi kejadian yang dilakukan oleh KST di Bumi Cenderawasih. Untuk itu ia mengutuk kelompok tersebut dalam hal apa pun. Pasalnya, kelompok tersebut telah melakukan pelbagai rentetan aksi kejatahan yang sudah jauh melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam menghadapi ancaman-ancaman KST Papua, Pengamat militer Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati meyakini kelompok separatis teroris (KST) di Papua bisa diselesaikan sampai ke akarnya. Susaningtyas mengatakan Memasuki tahun politik seharusnya separatisme Papua harus bisa diselesaikan secara tuntas pada tataran nasional dan internasional.
Lebih lanjut, Susaningtyas mengatakan Memasuki 2024 seharusnya TNI fokus berbenah diri untuk bisa menyelesaikan separatisme Papua. Dengan penyelesaian separatisme Papua secara komprehensif, maka bangsa Indonesia dapat menyelenggarakan tahapan Pilpres, Pileg, dan Pilkada tanpa gangguan stabilitas keamanan dalam negeri sekaligus TNI dapat berkonsentrasi pada geopolitik Kawasan.
Penguatan keamanan di Papua menjadi prioritas utama pemerintah menjelang Pemilu 2024. Peningkatan kehadiran aparat keamanan, baik di tingkat nasional maupun lokal, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi proses pemilihan. Pengawasan yang ketat dilakukan untuk mengidentifikasi dan merespons potensi ancaman KST sebelum mereka berkembang menjadi ancaman serius.
Strategi yang dimaksud, antara lain TNI dan Polri menyiapkan personel pengamanan yang profesional dan terlatih, menyiapkan sarana dan prasarana, peralatan utama, hingga peralatan khusus. Hal ini karena Pemilu dilaksanakan serentak sehingga tidak ada personel pengamanan untuk membantu satuan kewilayahan lain.
Saat ini aparat keamanan akan melakukan safari yang di gelar dari polda dan dari institusi keamanan lainnya di empat daerah Kegiatan Safari Pemilu 2024 bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan.
Mendukung kegiatan safari untuk menjaga keamanan wilayah dari ancaman KST Papua, Brigjen TNI Ahmad Fauzi Cendrawasih selaku Kapoksahli Kodam XVII/Cendrawasih menjelaskan bahwa TNI memiliki peran multifungsi yang telah mempersiapkan mereka untuk mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024.
Ahmad Fauzi mengatakan bahwa Kodam XVII/Cendrawasih telah menyiapkan pasukan untuk menjaga keamanan Pemilu 2024 dan telah mengidentifikasi titik-titik kerawanan yang akan diamankan selama pelaksanaan pemilu. Kami menyadari potensi kerawanan yang beragam selama pemilu dan bersama-sama berupaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut di daerah mereka,
Selain aparat keamanan, kementerian lain turut membantu dalam mengantisipasi ancaman yang timbul dari KST Papua. Perlunya optimalisasi fungsi forum kewaspadaan dini masyarakat pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. KPU juga berkolaborasi dalam penyediaan dukungan distribusi logistik Pemilu 2024 terutama untuk wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Sementara Bawaslu diminta meningkatkan ketahanan masyarakat dari bahaya provokasi, terutama di media sosial, dengan memasifkan sosialisasi dan edukasi.
Dibutuhkan sinergitas dari semua pihak terutama TNI dan polri dalam menjamin situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dari segala bentuk ancaman KST Papua untuk berkolaborasi mensukseskan Pemilu 2024.

Pemerintah telah mempersiapkan segala jenis strategi dalam upaya mengantisipasi keamanan wilayah Papua dari kelompok KST, sehingga semakin memperkecil kemungkinan mereka berbuat seenaknya dan semakin mengganggu keamanan serta stabilitas negara.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Jakarta