IKN menjadi simbol pemerataan pembangunan Indonesia. Ketika ibu kota dipindah ke tengah-tengah negara maka akan berdampak positif. Kalimantan dan daerah lain di kawasan Indonesia tengah dan timur akan terus dibangun, baik dari segi infrastruktur, komunikasi, dll. Pemerataan pembangunan ini yang diharap oleh pemerintah, agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ibu Kota Negara akan dipindah dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ini sempat menjadi pro-kontra di masyarakat. Namun sebenarnya mereka tak usah meragukannya, karena ketika pemerintah memastikan bahwa ketika ibu kota dipindah, berarti akan ada pemerataan pembangunan. WNI yang akan mendapat fasilitas dan infrastruktur tak hanya rakyat di pulauJawa, tetapi juga di pulau Kalimantan.
Menurut Pendiri Forum Milenial Nusantara, Husain Firdaus, dengan adanya IKN maka dapat dilihat, Presiden Jokowi berhasil melakukan pemerataan pembangunan di Indonesia seperti Sirkuit Mandalika, Labuan Bajo, hingga Trans Papua. Dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur, maka masyarakat harus mengapresiasi bahwa Gubernur Isran Noor memiliki keseriusan untuk melanjutkan pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur.
Husain melanjutkan, pengesahan UU IKN juga, dapat diperingati untuk menjadi refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk mengevaluasi perkembangan yang sudah terjadi di Indonesia. Bagaimana pembangunan IKN yang rencananya menggunakan konsep forest city, dikaitkan dengan penerapannya dengan pembangunan yang telah dilaksanakan. Simbol-simbol IKN dapat diterapkan untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan SDM Indonesia.
Dalam artian, IKN akan jadi simbol pemerataan pembangunan. Daerah yang mendapatkan fasilitas serta infrastruktur yang bagus bukan hanya di Jawa. Namun juga di Kalimantan dan pulau-pulau lainnya. Dengan pemindahan ibu kota maka pembangunan akan dilakukan di seluruh Indonesia dan lebih terintegrasi.
Masyarakat tidak usah kaget ketika ada wacana pemindahan ibu kota. Sebenarnya dari zaman orde lama, Bung Karno ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Penyebabnya karena beliau ingin pusat pemerintahan negara ada di tengah-tengah Indonesia.
Ide dari Bung Karno akan diwujudkan oleh Presiden Jokowi. Publik diharap paham bahwa pemindahan ini bukanlah sebuah ambisi pribadi presiden. Melainkan sebuah upaya untuk pemerataan pembangunan. Ketika ibu kota ada di Kalimantan, maka akan dibangun gedung, jembatan, dan infrastruktur lain. Rakyat Kalimantan akan merasakan fasilitas yang baik dan tidak mengeluhkan jalanan yang berlubang seperti dulu.
Selain itu, pemindahan ibu kota akan membangun Kalimantan agar lebih baik lagi. Ketika ibu kota ada di sana, maka akan dibangun sekolah, kursus, dll yang lebih representatif. Anak-anak akan mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik, dan tidak ada perbedaan yang jauh antara kecerdasan murid di Jawa dan di Kalimantan.
Pemerataan memang harus dilakukan agar negeri ini tetap maju. Bayangkan jika yang dibangun hanya di pulau Jawa saja, maka yang maju adalah orang-orang yang hidup di sana. Padahal masyarakat di pulau Kalimantan, Papua, dan daerah lain juga punya potensi besar. Oleh karena itu mereka bisa maju ketika ada pemerataan pembangunan.
Contohnya adalah di bidang pendidikan. Jangan sampai sekolah dan universitas yang bagus hanya ada di pulau Jawa. Akan tetapi di pulau Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, wajib dibangun sekolah dan kampus yang representatif. Lengkap dengan pengajar yang berkualitas dan perpustakaan yang lengkap. Dengan begitu maka tidak ada perbedaan antara lulusan di Papua dengan di Jawa karena sama-sama cerdas.
Saat ibu kota negara dipindah ke Kalimantan maka akan berdampak positif bagi masyarakat Kalimantan, karena bisa meningkatkan terutama di bidang ekonomi. Jika ibu kota ada di sana maka otomatis dibangun istana negara, gedung pemerintahan, sekolah, pasar besar, dll. Semua akan berdampak positif pada perekonomian rakyat karena di daerah Penajam Paser Utara jadi makin ramai.
Kemajuan tak hanya terjadi di Kalimantan tetapi juga pulau-pulau lain, karena lebih dekat aksesnya (jika ditempuh melalui laut maupun udara). Dengan begitu maka roda perekonomian akan berjalan dengan lancar karena lebih dekat dengan ibu kota negara, dan menghemat biaya kirim.
Alasan lain pemindahan ibu kota selain pemerataan pembangunan adalah kondisi DKI Jakarta yang sudah terlalu sesak dan macet. Politisi Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa dalam setahun, kemacetan Jakarta membuat kerugian sebesar 65 Triliun. Kerugian sebesar ini tentu membuat pemerintah pusing, karena pepatah time is money betul-betul terjadi. Ketika Jakarta macet, maka pedagang rugi karena terlambat mengirim makanan segar, pekerja rugi karena datang telat ke kantor dan gajinya dipotong, dll.
Jika ibu kota dipindah, maka sebagian pekerja di Jakarta juga pindah ke Kalimantan. Terutama mereka yang berstatus PNS dan pegawai kementerian. Kemacetan akan jauh berkurang, karena warganya juga banyak yang meninggalkan Jakarta yang sudah terlalu padat.
Pemindahan ibu kota negara dari Jawa ke Kalimantan semoga dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Saat ibu kota dipindah, maka Kalimantan akan bertambah maju berkat modernisasi di daerah Kutai Kartanegara dan sekitarnya. Pembangunan akan lebih merata, dan tidak hanya berpusat di Jakarta saja tetapi juga di Kalimantan dan di seluruh Indonesia.
)* Penulis Adalah Kontributor Ruang Baca Nusantara
