Oleh : Zainudin Zidan )*
Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah karena dirinya sendiri dan bukan karena titipan orang lain. Oleh sebab itu, masyarakat mendukung pemecatan pegawai KPK tersebut yang diduga memiliki agenda politik terselubung.
KPK adalah lembaga negara, oleh karena itu wajar ketika para pegawainya diangkat jadi abdi negara. Namun untuk jadi ASN, mereka harus mengerjakan soal-soal dalam tes wawasan kebangsaan dan juga melewati sesi wawancara dengan asesor. Penyebabnya karena ini adalah saringan penting sebelum mereka diperbolehkan untuk diangkat jadi ASN.
Akan tetapi, ada 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, dan 51 orang dari mereka gagal mendapatkan kesempatan kedua untuk jadi ASN, karena skornya sangat rendah. Kegagalan ini juga ditambah oleh fakta baru bahwa mereka memiliki agenda politik. Padahal sebagai pegawai KPK, mereka harus netral dan tidak boleh memiliki afiliasi dengan partai politik apapun.
Bayangkan saja jika pegawai KPK yang memiliki tujuan politik malah diangkat jadi ASN, maka ia bisa saja menyalahgunakan pangkat dan jabatannya untuk kepentingan partainya sendiri. Apalagi jelang tahun 2024 alias waktu pilpres, suhu politik kian memanas. Sehingga ara parpol bersiap-siap tancap gas dan jika ada yang ketahuan menjabat di KPK, apa yang terjadi?
Bisa jadi pegawai KPK akan melakukan lobi-lobi politik ke berbagai rekanan KPK dan hal itu sangat terlarang, karena dilakukan di hari dan jam kerja. Selain itu, kegiatan politik apapun memang dilarang untuk mereka, karena dituntut untuk 100% netral. Jangan sampai ada yang jadi pengurus parpol atau jadi petingginya, bahkan mencalonkan diri sebagai caleg.
Netralitas para pegawai KPK memang harus jadi nomor 1, karena mereka harus setia pada negara dan tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan parpolnya. Walau memilih untuk mendukung parpol tertentu, tetapi mereka tak boleh menampakkannya di muka publik, karena sesuai dengan slogan pemilu yakni jurdil dan rahasia.
Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus legowo dan melanjutkan karirnya di tempat lain pada tanggal 1 november 2021. Mereka wajib evaluasi, mengapa sampai tidak lolos ujian? Padahal soal-soal di dalam tes sangat mudah, buktinya lebih dari 90% pegawai KPK yang lain bisa mengerjakannya.
Jika para pegawai KPK tidak lolos maka memang betul bahwa mereka memiliki agenda politik. Pasalnya, dalam soal-soal TWK dipertanyakan tentang Pancasila, pandangan politik, rasisme, isu LGBT, dan lain sebagainya, Sehingga bisa dipastikan mereka berafiliasi politik karena tidak bisa menjawab soal-soal pada TWK dengan benar.
Para pegawai KPK tidak boleh memiliki afiliasi politik, baik sayap kanan atau kiri. Jangan sampai mereka menjadi ekstrimis yang radikal dan sedikit-sedikit ingin berperang. Padahal saat ini tidak mungkin ada perang karena melanggar hak asasi manusia. Mereka juga jangan sampai terseret ke arus sayap kiri dan terkait komunisme dan marxisme, karena dilarang keras di Indonesia.
Aturan bahwa pegawai KPK dilarang untuk berpolitik sudah jelas. Ketika para pegawai yang gagal lolos TWK karena alasan politik, maka tidak boleh kecewa berat lalu membuat gaduh di media sosial. Penyebabnya karena ini menunjukkan ketidak-dewasaan mereka.
Para pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus sabar dan melakukan evaluasi, mengapa sampai gagal dan tak dapat kesempatan kedua? Sudah seharusnya mereka netral dan tidak boleh terseret oleh arus politik, baik sayap kanan maupun sayap kiri. Mereka juga dilarang jadi kader parpol apapun.
)* Penulis adalah warganet tinggal di Bogor
