Indonesia Cemas Disebar Tanpa Literasi Data, Pemerintah Hadirkan Bukti Nyata
JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa narasi ‘Indonesia Cemas’ yang beredar belakangan ini di media sosial ternyata sama sekali tidak memiliki dasar data yang kuat.
Berbagai pihak menilai bahwa narasi tersebut hanya dibangun di atas sentimen emosional tanpa adanya literasi data yang memadai sama sekali.
Terlebih, justru narasi provokatif dan tanpa data tersebut disebar di tengah upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sedang menghadirkan bukti nyata dan solusi konkret bagi masyarakat.
Rencana aksi demonstrasi bertajuk ‘Aksi Serentak’ yang digalang oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada tanggal 25–28 Juli 2025 memicu sorotan tajam dari publik.
Surat instruksi ‘Aksi Serentak’ tersebut ditandatangani oleh Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, di sana menyebut seolah-olah bangsa berada dalam krisis serta menuding kebijakan pemerintah semakin jauh dari kepentingan rakyat.
Aktivis Corong Rakyat, Hasan, menilai penggunaan tagar-tagar seperti #IndonesiaCemas, #IndonesiaMakinGelap, #IndonesiaTergadaikan, #TolakRUUKUHAP, #JusticeForTomLembong, dan #JasMerahFadliZonk di media sosial justru memperlihatkan polarisasi politik yang mengaburkan intelektualisme kampus.
“Gerakan mahasiswa seharusnya berpijak pada data dan kajian. Bukan menjadi corong kepentingan elite tertentu yang belum bisa move on dari hasil Pilpres,” ungkapnya.
Hasan menegaskan Indonesia kini berada pada fase optimisme dengan pemerintahan baru yang sah, kuat, dan demokratis.
Menurutnya, di saat negara membutuhkan stabilitas dan kolaborasi, justru muncul narasi gelap yang tidak memiliki argumen rasional.
Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, menyampaikan bahwa aksi-aksi serupa sering menjadi pintu masuk kelompok anti-konstitusi.
“Kita sudah sering melihat pola ini: narasi krisis diciptakan, massa diajak turun ke jalan, lalu muncul wacana delegitimasi pemerintah,” katanya.
“Ini bukan murni gerakan moral mahasiswa, tapi agenda politik berkedok idealisme,” tegas Habib Syakur.
Peneliti Center for Inclusive Engagement (CIE), Muhammad Chaerul, menambahkan bahwa BEM SI seharusnya menjadi mitra kritis yang membangun, bukan aktor disrupsi.
Menurutnya, di tengah pemerintahan Prabowo-Gibran, dibutuhkan dukungan moral dan sosial untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Pemerintah memastikan akan selalu terbuka terhadap kritik konstruktif, namun menolak agitasi yang menyesatkan publik.
Indonesia tidak sedang cemas, melainkan sedang bekerja dengan data, solusi, dan arah pembangunan yang jelas demi masa depan bangsa yang inklusif, adil, dan berdaulat. (*)
[edRW]