Oleh : Aulia Hawa )*
Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan ekonomi biru dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20. Komitmen Indonesia ini merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan berkelanjutan, khususnya dalam mengangkat sumber daya kelautan.
Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah mengajak para negara anggota G20 untuk membangun ekonomi biru dan hijau. Hal ini disampaikannya saat dirinya menghadiri Gala Dinner G20 Climate Minister’s Meeting di Belitung pada 7 September 2022.
Dalam keterangan tertulisnya, Luhut mengaku bahwa dirinya mengajak kepada seluruh negara untuk membangun prototipe ekonomi biru dan ekonomi hijau untuk masa depan bumi. Dirinya juga mengajak negara G20 untuk berperan dalam diskusi terkait roadmap G20 untuk negara berkembang. Karena bagaimanapun juga keberlanjutan serta masa depan bumi tergantung dengan komitmen dan aksi setiap negara dalam menjaganya.
Selain itu, Luhut juga mengungkapkan, bahwa terdapat tantangan mengenai kemampuan negara berkembang dalam mengatur keuangan untuk perbaikan iklim dan target pembangunan berkelanjutan. Menghadapi hal ini, Indonesia telah membentuk Global Blended Finance Alliance, sebagai wadah untuk mendorong percepatan investasi dalam kedua bidang tersebut.
Sebelumnya, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa telah mempromosikan roadmap ekonomi biru untuk mengembangkan potensi sumber daya laut Indonesia. Dirinya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk pengembangan ekonomi biru, yaitu 17.508 pulau, 290 ribu km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 80.791 km garis pantai.
Menurutnya, ekonomi biru memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi global serta mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), seperti tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur. Kemudian, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan serta kemitraan untuk mencapai tujuan.
Selain itu, Suharso menilai bahwa ekonomi biru juga dapat mencegah dan mengurangi polusi laut pada 2025 sekaligus meningkatkan nilai ekonomi pada saat yang bersamaan. Serta, berkontribusi dalam transformasi ekonomi Indonesia setelah pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Flemming Moller Mortensen selaku Menteri Kerjasama Pembangunan dan Kerjasama Denmark memberikan 3 usulan dalam ekonomi biru.
Pertama, ekonomi biru yang kuat harus berbasis didasarkan pada transisi hijau yang adil dan merata. Ekonomi biru dan transisi energi hijau harus berjalan beriringan. Kedua, dibutuhkan kemitraan publik-swasta yang kuat dalam ekonomi biru lintas sektor negara dan wilayah. Ketiga, dibutuhkan kolaborasi regional dan multilateral yang kuat untuk mengatasi lintas batas ekonomi biru.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Alamia Adiningar Widiyasanti menyampaikan pembentukan roadmap Ekonomi Biru dilakukan sejalan dengan momentum G20 Indonesia. Tujuannya, guna menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait. Rencananya, blue economy akan diluncurkan awal tahun 2023 pada saat Indonesia menjadi chairman ASEAN 2023.
Amalia menuturkan, bahwa sejak tahun 2020, Bappenas telah meluncurkan blue economy framework untuk menyatukan pikiran dari semua pihak. Bahkan, konsep ini digadang bisa memajukan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Kemudian, pada tahun 2021 lalu, ekonomi biru juga mulai dibahas di forum Development Working Group sebagai bagian dari G20. Di sinilah peluang pengembangan dan upaya menuju transformasi ekonomi dibahas.
Di sisi lain, Penjabat (PJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin mengatakan Ekonomi Biru sangatlah relevan bagi bangka belitung. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam pertemuan Development of Indonesia’s Blue Economy Roadmap dihadapan para delegasi G20 Belitong, di Hotel BW Suite, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung.
Ridwan mengatakan, G20 di Indonesia mendorong upaya kerjasama bagi pemulihan ekonomi global. Sehubungan dengan acara tersebut, Indonesia dalam upaya memajukan ekonomi biru yang sejalan dengan MDGs yang tengah diupayakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan didukung oleh teknologi, pariwisata dan inovasi energi.
Ridwan menyebutkan, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki potensi perikanan terbesar kedua setelah China. Laut dengan potensi signifikan Coral Triangle (Segitiga Karang) merupakan rumah dari 76 persen spesies karang dan 47 persen spesies ikan terumbu karang dunia. Dirinya juga berujar bahwa ekonomi biru merupakan gagasan pembangunan berkelanjutan, berpusat pada laut, membutuhkan keberlangsungan hidup ekosistem laut.
Ekonomi biru sendiri merupakan potensi sempurna bagi Indonesia untuk mencapai keuntungan ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya yang sudah ada bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kehidupan dalam mempertahankan pelestarian ekosistem laut.
Pengelolaan laut tentu saja perlu ditempatkan pada dimensi pembangunan berkelanjutan serta menjadi bagian untuk mendukung pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain laut yang sehat juga akan menjadi kunci keberlanjutan pembangunan bagi Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insititute
