Jakarta, LSISI.ID – Indonesia berkomitmen menerapkan pemerintahan yang terbuka bersama negara-negara Asia Pasifik untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif di masa depan, tidak saja di Indonesia tetapi juga negara-negara lain di kawasan.
“Kami yakin, langkah-langkah terkonsolidasi antarpemangku kepentingan akan mempertajam peluang mencapai banyak target pembangunan. Terkait itu Indonesia mengundang negara-negara Asia Pasifik untuk berbagi pengalaman tentang penerapan open government di masing-masing,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Penerapan pemerintah yang terbuka akan menciptakan pembangunan yang inklusif melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, inovasi pelayanan publik yang efektif dan efisien, dan kepercayaan publik kepada pemerintah, katanya, terkait penyelenggaraan Forum Pemimpin Asia Pasifik untuk Kemitraan Pemerintahan yang Terbuka (Open Government Partnership/OGP), di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan tantangan pembangunan kedepan akan semakin kompleks sehingga dituntut tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntable, inovatif untuk melayani public secara berkualitas.
Forum internasional yang dibuka resmi Wakil Presiden Jusuf Kalla meneguhkan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang menginisiasi lahirnya OGP bersama delapan negara lainnya pada September 2011.
Bambang mengatakan sejak diluncurkan enam tahun silam, OGP kini beranggota 74 negara termasuk lima negara yakni Australia, Papua Nugini, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan dan Republik Kyrgyz bergabung sebagai anggota OGP pada 2014.
Indonesia telah memiliki Open Government Indonesia (OGI) yakni inisiatif yang mendorong dan memperluas praktik keterbukaan secara holistik mencakup empat pilar keterbukaan yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan inovasi.
OGI telah melahirkan beberapa inovasi kebijakan publik seperti saluran aspirasi dan pengaduan masyarakat LAPOR!, portal Satu Data (data.go.id) yang merupakan penyedia data kredibel sebagai sumber penyusunan kebijakan publik, dan inisiatif Satu Peta yakni data spasial (ruang) untuk perencanaan pembangunan.
Hadir dalam forum sehari itu Wakil Presiden II Republik Islam Afganistan Muhammad Sarwar Danish, Menteri Anggaran dan Manajemen Filipina Benjamin Diakno, Menteri Kehakiman Georgia Kakha Kakhisvili, serta 500 perwakilan pemerintahan, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya dari 14 negara anggota OGP se-Asia Pasifik.
Forum bertemakan Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan Yang Inklusif. Menteri Bambang berharap dalam forum tersebut kerja sama dan koordinasi antarpemangku kepentingan diantara negara-negara Asia Pasifik akan semakin kuat dalam penerapan pemerintahan yang terbuka untuk pembangunan yang inklusif.
Sumber : Antara
