Oleh : Dodik Prasetyo )*
Situasi keamanan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden cenderung konduisf. Kendati demikian, masih terdapat provokasi dari kelompok tertentu yang ingin menggagalkan inaugurasi tersebut. Aparat keamanan diminta waspada.
Indonesia Police Watch (IPW) meminta agar kepolisian republik Indonesia
(POLRI) untuk mewaspadai manuver kelompok-kelompok oposisi yang mencoba menggagalkan pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober mendatang.
Neta S Pane mengungkapkan, setidaknya ada 3 kelompok yang bermain dengan berkamuflase ke dalam aksi-aksi unjuk rasa untuk menolak RUU KUHP dan RUU KPK.
Hasil penelusuran IPW, kelompok tersebut akan memperalat oknum mahasiswa dan kalangan preman dalam menggulirkan aksinya.
Neta menjelaskan terdapat 3 kelompk yang terdiri dari koalisi kelompok radikal keagamaan, koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan, serta kelompok yang mencoba memainkan bargaining position dengan Jokowi.
Meski IPW meyakini bahwa upaya ketiga kelompok oposisi tersebut tidak akan menuai hasil, namun jajaran kepolisian tetap perlu mencermatinya agar aksi yang dikamuflase ketiga kelompok itu tidak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di Jakarta.
Polri juga perlu berkolaborasi dengan TNI dalam mengamankan objek-objek vital dalam rangka mempersiapkan keamanan Jakarta saat pelantikan Jokowi sebagai presiden. Pasalnya, konsentrasi Korsp Bhayangkara terbelah akibat gejolak di Papua.
Selain itu, intelijen kepolisian perlu memantau kantong-kantong radikalisme di seputar Jabodetabek serta memburu penyandang dana aksi demo yang berniat menggagalkan upaya pelantikan Jokowi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
Sementara itu, Politikus Senior Ruhut Sitompul menduga masih ada sebagian pendukung Prabowo Subianto yang belum move on pasca Pilpres. Mereka merupakan ‘orang lama’ yang memiliki kecenderungan bersebrangan dengan Jokowi.
Ia mengatakan, masih ada riak-riak yang tidak terima dengan kemenangan Jokowi-Ma’ruf hingga mencoba mengganggu stabilitas dan pelantikan keduanya pada 20 Oktober nanti.
Ruhut meyakini, mereka bukan pendukung Prabowo-Sandiaga melainkan kelompok yang ditengarai sebagai penumpang gelap demokrasi. Seperti ormas-ormas yang selama ini justru cenderung merusak stabilitas negara dan memiliki paham yang berseberangan dengan Pancasila.
Padahal pasca rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi, para pendukung Prabowo Subianto sejatnya telah menerima hasil Pilpres 2019 dengan menyatakan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pimpinan negara yang sah.
Sepertinya upaya penggagalan memang kerap terjadi di hampir setiap pelantikan Presden, namun pengamat politk Karyono Wibowo mengatakan, adanya pihak-pihak yang hendak menggagalkan pelantikan presiden bukanlah barang baru di Indonesia.
Kelompok tersebutpun nyatanya memanfaatkan situasi untuk tujuan politik dengan menggagalkan pelantikan. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun sudah ada kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan. Namun, kelompok tersebut tidak pernah berhasil.
Karyono menuturkan, kelompok yang ingin menggagalkan pelantikan presiden terpilih, merasa sadar bahwa upayanya tidak akan berhasil sedari awal. Oleh karena itulah merka membonceng gerakan mahasiswa. Kemudian melayangkan protes keras kepada Jokowi, sehingga dengan cara tersebut akan muncul persepsi bahwa masih banyak publik yang tidak puas dengan pemerintah Jokowi.
Sementara itu, Haidar Alwi yang merupakan Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mendesak kepolisian agar segera membongkar dalang di balik aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis jelang pelantikan presiden periode 2019-2024.
Haidar menilai, saat ini Presiden Jokowi dalam kondisi terdesak. Meski Jokowi-Ma’ruf Amin telah sah dan konstitusional sebagai peserta Pilpres yang terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Meski Mantan Walikota Surakarta tersebut telah memiliki legalitas dari pemungutan suara pada April lalu. Namun kelompok penunggang aksi-aksi anarkis tersebut masih akan terus menggoyang Jokowi.
Ia juga menambahkan, ARJ masih setia dan solid dalam memegang teguh konstitusi dengan berpedoman pada Pancasila UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika serta secara konsisten menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam kesempatan berbeda, TNI juga menjamin pelantikan presiden dan wakil presiden akan berlangsung secara lancar. Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa TNI berkomitmen untuk ikut mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Sehingga siapapun yang bertindak anarkis, inkonstitusional dan tidak baik, termasuk upaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu, maka akan berhadapan dengan TNI.
Sikap waspada tentu diperlukan, karena kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir, sehingga kita punya peran dalam mengawal jalannya pelantikan, walaupun hanya menyebarkan pesan kebaikan di sosial media.
)* Penulis adalah pengamat sosial politik
