Indonesia Sentris, Pembangunan Merata Ala Jokowi

Oleh: David Permadi )*

Jakarta, LSISI.ID – Selama hampir 20 tahun terakhir, isu ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi masalah yang terjadi di Indonesia. Walaupun kebijakan otonomi daerah yang dinilai akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi telah cukup lama pula diterapkan. Berdasarkan pengamatan, ketimpangan pembangunan antar wilayah terjadi karena Pemerintah yang dulu kurang memperhatikan tercapainya pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah. Alhasil, kecenderungan kebijakan pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi justru memperburuk kondisi kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia dan hal ini pun terus bertahan.

Namun, memasuki empat tahun terakhir, Pemerintah mulai berkonsentrasi bahkan telah melakukan aksi nyata untuk membangun infrastruktur di luar Jawa sesuai dengan  Rencana Pembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pembangunan infrastruktur kini tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, namun telah merambah di luar Jawa bahkan di Papua.

Hal ini tentunya dapat ditinjau dari gencarnya Pemerintah membangun infrastruktur di Papua, terutama jalur trans Papua. Hal ini pula dapat ditinjau dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembangunan tersebut.

“Bagaimana negara bisa bersaing, punya kompetitif index atau daya saing yang baik kalau infrastruktur jalan seperti ini, nggak akan mungkin menang bersaing. Stok infrastruktur hanya 37%. Tetangga sudah di atas 60-70%”

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di era Pemerintahan Jokowi hampir merata di seluruh Indonesia. Upaya Pemerintah seperti ini belum ada yang melakukan sebelumnya, padahal kemampuan Pemerintah sebelumnya dapat dikatakan berpotensi untuk melakukan pembangunan seperti saat ini. Selain infrastruktur, Pemerintah turut menyalurkan bantuan lampu tenaga surya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Kabupaten Jayawijaya.

Kepastian Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran sudah tidak perlu diragukan. Hal ini sesuai dengan Nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Contoh diatas merupakan sedikit bukti gencarnya Pemerintah dalam membangun Indonesia yang Indonesia-sentri bukan lagi Jawa-sentris.

Gencarnya Pemerintah dalam membangun Indonesia pun tidak lepas dari adanya kritik. Hal ini merupakan suatu hal wajar, dapat ditinjau dari sisi kritik yang disampaikan dan yang menyampaikan kritik. Salah satu kritik yang paling ingin penulis jawab ialah kritik Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Gerindra) yang menyatakan dalam twitnya,

“BPS baru sj merilis data statistik bagaimana perekonomian Indonesia saat ini msh didominasi oleh Jawa. Hal itu ditunjukkan dgn kontribusi Pulau Jawa thdp perekonomian Indonesia yg mencapai 58,57%, padahal thn lalu angkanya 58,49%. Ini tentu sj tak bagus. #HariPahlawanNasional”

Mengapa sih gencarnya pembangunan oleh Pemerintah belum mampu menurunkan dominasi Jawa dalam perekonomian Indonesia. Secara data yang disampaikan diatas benar adanya namun penilaian angka tersebut tidak secara signifikan mencerminkan keadaan “ini tentu sj tak bagus”. Penulis akan memberikan sedikit pemahaman dasar, yaitu pembangunan infrastruktur yang gencar tidak akan berdampak langsung (secara cepat) terhadap dominasi Jawa. Namun, dampak tersebut akan dirasakan jika semua dalam keadaan siap. Tentu pastinya, pembangunan infrastruktur tersebut akan mulai menggeser dominasi Jawa sehingga angka pemerataan pembangunan akan meningkat. Selain itu, penulis akan berikan sedikit analogi, kecil kemungkinan seorang baru belajar akan mengalah orang yang telah lama dan tekun belajar. Hal ini tentunya membutuhkan waktu supaya menjadi seimbang.

Berdasarkan hasil penghitungan indeks daya saing infrastruktur Indonesia, pada tahun 2015 mengalami penurunan angka indeks dari tahun sebelumnya yaitu dari nilai indeks 4,2 menjadi 3,8. Dari penurunan angka indeks tentunya, berdampak juga terhadap peringkat daya saing infrastruktur Indonesia. Pada tahun 2015 indeks daya saing yang akan turun diprediksi pada infrastruktur jalan, kereta api, infrastruktur transportasi laut, infrastruktur transportasi udara, listrik dan telepon tetap. Namun, gencarnya pembangunan yang dilakukan Pemerintah membawa dampak positif, yaitu 2016 hingga tahun 2019 indeks daya saing infrastruktur mengalami kenaikan nilai indeks mencapai nilai 4,6 di Tahun 2019. Dalam peringkat daya saing infrastruktur indonesia, mengalami peningkatan seiring naiknya nilai indeks.

)* Pengamat Ekonomi