Oleh : Made Raditya )*
Indonesia sukses menggelar Bali Democracy Forum ke 14 yang digelar di Bali. Masyarakat pun mengapresiasi kepiawaian Pemerintah dalam menggelar acara internasional tersebut meskipun di tengah Pandemi Covid-19.
Bali Democracy Forum adalah acara yang diadakan di Bali dan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari negara Asia Pasifik. Forum ini pertama kali diselenggarakan tahun 2008 dan diinisiasi oleh Indonesia. Pembahasan saat Bali Democracy Forum biasanya berkutat pada demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan, dan mutual respect.
Tahun 2021 ini merupakan pertemuan Bali Democracy Forum ke-14 dan diadakan di Pulau Dewata tanggal 9 desember 2021. Ketika masih pandemi, maka forum ini diadakan secara hybird alias sebagian virtual dan sebagian langsung. Para perwakilan duta besar asing datang ke Bali (setelah sebelumnya mengunjungi Jakarta) dan pembicaranya hadir via online.
Penyelenggaraan secara hybird dilakukan karena ada pembatasan di beberapa negara tetangga, tetapi tidak mengurangi kemeriahan Bali Democracy Forum. Sejak awal pandemi kita sudah biasa online meeting sehingga pertemuan secara virtual juga tak masalah.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membuka Bali Democracy Forum dan menjelaskan temanya, yakni Democracy for Humanity Advancing Economic and Social Justice During the Pandemi. Tema ini sangat relevan dengan situasi saat ini dan merupakan lanjutan dari pertemuan Bali Democracy Forum tahun lalu, yakni Democracy and Covid-19 Pandemic.
Menteri Retno melanjutkan, Bali Democracy Forum dihadiri oleh 355 perwakilan dari 95 negara di kawasan Asia Pasifik. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres hadir dan menjadi sosok istimewa. Selain itu juga ada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.
Masyarakat mendukung suksesnya Bali Democracy Forum mengingat pentingnya misi acara ini, yakni menegakkan demokrasi. Paham demokrasi menjadi penting karena bisa menyuarakan kebutuhan rakyat tetapi tidak bablas menjadi liberal.
Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Teuku Faizasyah menyatakan bahwa dalam Bali Democracy Forum, negara-negara peserta akan berkolabrasi menghadapi efek pandemi Covid-19. Ada 3 bahasan penting pada pertemuan tahun ini yakni mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan inklusivitas.
Teuku melanjutkan, di tengah berbagai tantangan yang muncul akibat pandemi, demokrasi sebagai salah satu tata pemerintahan atau pilihan sistem pemerintahan diharapkan tetap dapat memberikan yang terbaik bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial.
Dalam artian, penyelenggaraan Bali Democracy Forum masih ada di masa pandemi karena mengkampanyekan demokrasi sebagai sistem untuk menyehatkan perekonomian. Saat masih ada Corona kita tidak bisa diam saja. Melalui sistem demokrasi maka rakyat boleh bersuara dan mendukung pemerintah dalam mengembalikan lagi kesehatan finansial Indonesia.
Ketika Bali Democracy Forum diadakan maka setelah dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dilanjutkan dengan pandangan dari pihak expert dan dilanjutkan dengan diskusi. Diharap setelah diskusi akan muncul solusi untuk bekerja sama mengatasi dampak pandemi.
Bali Democracy Forum wajib didukung karena bukan sekadar acara kumpul-kumpul, melainkan bisa membentuk citra positif Indonesia sebagai negara yang benar-benar menerapkan sistem demokrasi di negerinya. Pertemuan dengan banyak perwakilan anggota lain juga penting karena bisa mengawali kolaborasi sehingga ada kerja sama yang bagus untuk menangani Corona.
Walau masih pandemi tetapi Bali Democracy Forum tetap diselenggarakan, mengingat pentingnya acara ini. Saat forum internasional ini dilakukan maka akan tercetus kerja sama yang baik antar perwakilan negara-negara di Asia Pasifik, terutama untuk mengatasi dampak pandemi global. Masyarakat mendukung acara ini karena sangat baik untuk masa depan Indonesia.
)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
