Indonesia Soroti Isu Perempuan, Kemanusiaan, dan Tata Kelola Dalam Forum Parlemen Negara Islam
Jakarta — Sidang ke-19 Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) resmi digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, dengan partisipasi lebih dari 500 delegasi dari negara anggota dan pengamat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Forum ini menjadi tonggak penting bagi diplomasi parlemen Indonesia dalam membangun solidaritas dunia Islam.
Ketua DPR RI, Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan pentingnya diplomasi parlemen yang menghasilkan solusi nyata.
“DPR RI memahami betul bahwa diplomasi parlemen hari ini menuntut aksi nyata. Forum ini harus menjadi ruang untuk menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar seremonial,” ujarnya.
Puan juga menyoroti partisipasi perempuan sebagai isu krusial. Ia menyampaikan bahwa Indonesia siap berbagi pengalaman bagaimana perempuan dapat memainkan peran penting dalam politik nasional.
“PUIC 2025 menjadi panggung kolektif memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana semangat Konferensi Asia Afrika,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya solidaritas antarparlemen negara anggota OKI dalam menghadapi tantangan global umat Muslim, mulai dari kesenjangan sosial-ekonomi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, hingga meningkatnya Islamofobia.
“PUIC harus menjadi kekuatan moral dan politik untuk mewujudkan dunia yang damai, adil, dan sejahtera, sejalan dengan nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam,” ujar Mardani.
Mardani juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil dan institusi yang kuat sebagai pilar ketahanan umat Islam. Ia menyebut bahwa prinsip keadilan, amanah, dan akuntabilitas dalam Islam harus menjadi fondasi penguatan demokrasi dan kerja sama antarparlemen.
Menurutnya, reformasi kelembagaan menjadi hal krusial bagi negara-negara OKI, yang mayoritas merupakan negara berkembang, untuk bertransformasi menjadi negara maju yang mampu bertindak secara kolektif.
“Peringatan 25 tahun PUIC bukan sekadar seremonial, tetapi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam dan mempererat persatuan demi masa depan yang damai dan beradab,” pungkas Mardani.
Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas mengapresiasi langkah DPR yang mendorong isu kesetaraan gender dalam forum ini. Baginya, langkah ini mencerminkan kemajuan Indonesia dalam memberi ruang bagi perempuan dalam politik.
Ditambahkan Anton, langkah DPR mengangkat isu perempuan di Konferensi Parlemen OKI sekaligus membantah pandangan yang kerap menilai negara-negara muslim kurang memberikan ruang bagi perempuan.
“Semangat DPR yang ingin memanfaatkan PUIC memberi atensi pada partisipasi perempuan di negara muslim juga patut mendapat apresiasi,” ungkap Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) tersebut.
Anton menyebut, Indonesia yang memiliki berbagi pengalaman soal peran perempuan dalam kancah perpolitikan dapat berbagi pengalaman dengan negara-negara OKI lainnya. Terutama mengingat Puan sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai ketua parlemen di Indonesia.
