Inginkan Nabire masuk di Provinsi Induk, Masyarakat Adat Bersama Enam Suku Besar di Nabire mendukung Timika Menjadi Ibukota Provonsi Papua Tengah
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Nabire bersama Enam (6) suku besar selaku pemilik hak ulayat wilayah adat Nabire mempertahankan posisi Nabire untuk tidak bergabung dengan Provinsi Papua Tengah. LMA dan enam suku di wilayah adat Nabire menginginkan agar Nabire tetap berada di Provinsi Papua (induk).
Pernyataan ini dengan tegas dikeluarkan untuk menyikapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Papua Tengah dan rencana menjadikan Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah.
Baca Juga: Nabire Bersiap Menyambut Wisata Sail Teluk Cenderawasih 2023
Nah, dari sekian point yang disampaikan dalam pernyataan sikap tersebut, salah satunya yang sangat mencolok adalah LMA Nabire bersama 6 suku menolak dengan tegas, jika Nabire dalam pembahasan RUU tentang tiga (3) Daerah Otonom Baru (DOB) itu dimasukan dalam Provinsi Papua Tengah.
Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor yang dimandatkan membacakan pernyataan sikap, dengan tegas membacakan pernyataan sikap yang isinya Mendukung penuh Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Menolak Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah dan Menolak Nabire dimasukan kedalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah dan menyatakan Nabire tetap berada pada Provinsi Papua/Provinsi Induk.
Meminta kepada Asosiasi Bupati Meepago agar tidak memaksakan kehendak untuk memasukan Nabire dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Tengah. Meminta kepada Panja RUU DPR RI Papua Tengah untuk memperhatikan dan mengakomidir pernyataan sikap ini
Mendukung penuh pernyataan Gubernur Papua untuk pemekaran berdasarkan 7 wilayah adat.
Pernyataan tersebut di tanda tangani oleh Kepala Suku Besar Kepulauan Moora, Donatus Sembor, Kepala Suku Besar Yaua Saul Waiwowi, Kepala Suku Napan Yusup Sayori, Ketua Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Nabire Hendrik Andoi, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Nabire Sokrates Sayori, Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay dan Sekretaris Ikatan Kerukunan Masyarakat Adat Nabire di Jayapura Edwardo Rumatrai.
