Oleh : Edi Jatmiko )*
Tantangan sekaligus peluang di era revolusi industri 4.0 yaitu bagaimana ketangkasan negara kita dapat menjawab kepingan elemen sains, teknologi dan inovasi disatukan dalam pabrik birokrasi yang memiliki karekter lincah dan gesit untuk pelayan prima, sehingga membuat iklim investasi semakin bergairah kedepannya. Inovasi birokrasi itu menjadi darah segar dalam denyut pertumbuhan ekonomi negeri ini.
Pembenahan secara sistematis telah dilakukan secara bertahap oleh negara dalam menjadikan birokrasi kekinian, tercermin percepatan e-goverment (kecapatan data dan pelayanan berkonsep terintegarasi) dan saat ini dipercepat aspek e-leadership (kemampuan pemimpin dalam olah dan fungsikan teknologi) yang dipaketkan dengan kebijakan pemerintah mensimpelkan birokrasi mulai dari esselon empat hingga tiga, yang sejauh ini dinilai memperlambat kinerja pelayanan dalam pengambilan keputusan. Sasaran yang ingin dicapai birokrasi lincah dan gesit.
Penting dipahami memang upaya pemerintah menuju birokrasi berbasis inovasi teknologi sebuah proses transformatif yang mengarah perubahan sosial birokrasi dalam konteks lincah dan gesit. Melalui proses tersebut diharapkan terjadinya perubahan pola pikir, nilai dan cara pandang inovasi dalam jangka panjang. Apalagi jika mencermati, birokrasi masih kesulitan mengikuti langkah milenial yang semakin kencang. Contoh riil, dari aspek makro kesulitan dari investor ketika berinvestasi dari memperoleh ketersedian data bahkan urus perijinan yang sangat berlapis-lapis. Contoh mikronya, sangat lambat dan rumit dalam hal pengurusan yang kerap kita temui antara satu meja ke meja lainnya bahkan terpisah oleh fungsinya.
Semua branding berbasis teknologi dan jasa di era revolusi industri 4.0 selalu memberikan jaminan pelayanan paling super cepat kepada konsumennya sesuai karekter berbasis milenial. Tugas pemerintah yang paling berat saat ini, bagaimana harmonisasi transformasi filosofis sektor berbasis privat masuk kedalam ranah instansi publik agar semua actor inovasi dalam birokrasi dapat lebih kreatif dan cepat dalam hal pelayanan.
Perkembangan teknologi begitu cepat tidak begitu cepat direspon oleh instansi publik. Akar persoalannya bukan negara kering dalam hal pendanaan. Namun pada kesiapan SDM yang memiliki kompetensi spesifik dalam penguasan teknologi untuk berinovasi, juga masih lemahnya kepemimpinan dalam organisasi publik yang memiliki visi dan misi teknologi.
Jalan panjang rintisan birokrasi Indonesia dimulai dari e-gov hingga e-leadership menyentuh penyederhaan birokrasi yang terus dilakukan pemerintah, namun reformasi birokrasi dapat dikatakan cukup berhasil ketika dapat menyajikan perwarnaan teknologi berinovasi disatukan dalam satu irisan kecepatan pelayanan.
)* Peneliti Studi Ekonomi Politik Pembangunan Wilayah
