IPPP ke-2 Resmi Ditutup; Tegaskan Komitmen Menolak Disinformasi Terkait Papua
Jakarta – Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) ke-2 resmi ditutup pada 25 Juli 2024. Para delegasi parlemen negara-negara Pasifik yang hadir dalam forum tersebut menegaskan komitmen bersama untuk menolak disinformasi terkait Papua dan memperkuat kerja sama dalam menyampaikan informasi yang akurat serta bertanggung jawab.
“Papua adalah bagian integral dari Indonesia dan kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas serta kesejahteraan masyarakat di sana. Disinformasi yang beredar dapat merusak upaya pembangunan dan menciptakan ketidakpercayaan. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk memastikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab disampaikan kepada masyarakat internasional.” Tegas Ketua DPR RI, Puan Maharani
Puan Maharani juga menekankan pentingnya transparansi dan dialog terbuka, “Kita perlu membangun komunikasi yang transparan dan terbuka, baik di dalam negeri maupun dengan negara-negara sahabat di Pasifik. Hanya dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan.”
“Melanesian Spearhead Group (MSG) mendukung penuh komitmen Indonesia untuk menangani isu-isu di Papua dengan cara yang damai dan adil. Kami juga menentang segala bentuk disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas di kawasan ini. Penting bagi kita semua untuk berdiri bersama dalam melawan narasi-narasi yang tidak benar dan memastikan kebenaran menjadi prioritas utama,” ujar Direktur Jenderal MSG, Leonard Louma Obe
Leonard Louma Obe menekankan pentingnya kolaborasi regional dalam mengatasi disinformasi, “Kerja sama antara negara-negara Pasifik sangat penting untuk menangkal disinformasi. Dengan berbagi informasi yang akurat dan bekerja sama dalam platform seperti IPPP, kita dapat memperkuat hubungan antarnegara dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan konstruktif.”
Forum IPPP ke-2 telah menghasilkan berbagai kesepakatan dan rencana aksi yang akan menjadi dasar bagi kerja sama lebih lanjut di antara negara-negara Pasifik. Komitmen bersama untuk menolak disinformasi terkait Papua diharapkan dapat memperkuat stabilitas regional dan mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan ini.
