Oleh : Dwi Pangestu )*
Indonesia terpilih untuk menggelar Inter Parliamentary Union (IPU) ke-144 di Bali. Kepercayaan tersebut menunjukkan kepemimpinan Indonesia di pentas global dalam mengatasi berbagai persoalan.
Jazuli Juwaini selaku anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, mengatakan bahwa penyelenggaraan kongres IPU adalah ajang bagi Indonesia untuk ambil bagian dalam upaya menyelesaikan berbagai krisis dunia. Jazuli menjelaskan, berbagai krisis yang dihadapi dunia saat ini ialah persoalan ekonomi, pandemi Covid-19, perubahan iklim, energi, kesetaraan dan keadilan, hingga kemanusiaan.
Sebagai wakil rakyat, Parlemen harus dapat memainkan peran strategis untuk menyuarakan nurani dunia demi mewujudkan damai, adil dan sejahtera.
Dirinya mengatakan isu yang tak kalah penting adalah isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM) dan upaya dalam mewujudkan perdamaian dunia juga menjadi pembahasan penting, selain soal perubahan iklim yang menjadi tema besar IPU ke-144.
Dalam kesempatan ini, gelaran IPU ke-144 di Nusa Dua Bali yang akan berlangsung pada 20-24 Maret 2022 akan mengusut tema Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change. Isu perubahan iklim diambil sebagai tema besar yang akan dibahas karena menyangkut kelangsungan hidup dan keselamatan dunia.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani telah memastikan bahwa sebanyak 115 negara akan turut serta hadir dalam acara IPU. Total 1.000 peserta yang nantinya akan mengikuti perhelatan forum parlemen dunia tersebut.
Sebagai tuan rumah, DPR RI juga turut menyiapkan pelaksanaan IPU dengan sebaik mungkin. Puan juga mengatakan bahwa IPU ke-144 di Indonesia akan menjadi ajang yang dapat meningkatkan eksistensi Indonesia di mata dunia.
Dengan menjadi tuan rumah IPU ke-144, DPR RI mengambil bagian dalam kepemimpinan global dalam penyelesaian isu-isu yang menjadi perhatian bersama. Masalah global harus diselesaikan bersama, dan penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan global.
IPU Assembly juga mendorong partisipasi perempuan yang tinggi sesuai dengan komitmen IPU untuk mendorong kesetaraan gender. IPU juga mengedepankan prinsip partisipasi inklusif dan pemberdayaan. Keberhasilan DPR dalam menyelenggarakan event besar ini juga akan mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.
Sementara itu Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani menilai pelaksanaan IPU ke-144 di Bali merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menyuarakan dan mendorong terwujudnya perdamaian dunia.
Dirinya menilai, konflik Rusia-Ukraina berdampak luas pada kemanusiaan karena lebih dari 2 juta orang terpaksa mengungsi, belum lagi korban jiwa yang jatuh di kedua belah pihak. Sehingga peran diplomasi perlu dilakukan Indonesia dalam sidang IPU untuk mendorong terwujudnya perdamaian di dunia, karena parlemen harus menjadi bagian dari mencari solusi.
Sementara itu, Kepala Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional Sekretariat Jenderal DPR RI Endah Tjahjani Dwirini Retnoastuti menjelaskan, selama empat hari pelaksanaan IPU tersebut, akan berkomitmen menerapkan agenda yang berpihak pada alam atau disebut dengan green agenda.
Dengan diterapkannya green agenda, maka selama pelaksanaan IPU tersebut, para delegasi dari berbagai negara juga akan dikurangi mobilitasnya yang dapat menghasilkan emisi karbon, seperti penggunaan bus. Sehingga Para delegasi akan didorong lebih banyak berjalan kaki.
Tentu saja kepemimpinan Indonesia akan diuji dalam perhelatan IPU, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan jumlah peserta yang akan hadir diperkirakan sekitar 1.500 orang. Pertemuan terakhir di Madrid tersebut telah dihadiri oleh 1.200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. Tentu saja ini berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam meng-handling para delegasi, terutama dalam pelaksanaan dan protokol kesehatan, sehingga mereka make sure perjalanan dari negara masing-masing menuju Bali itu tidak terlalu rumit.
IPU adalah gelaran internasional yang mempertemukan anggota parlemen dari berbagai negara, tentu saja beragam diplomasi bisa dilakukan, dan Indonesia harus siap menunjukkan kemampuannya dalam memimpin event tersebut di pentas global.
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
