Jakarta – Pemerintah terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan makanan yang diterima para pelajar memenuhi standar kualitas, keamanan, dan gizi yang layak. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pihaknya memiliki peran sentral dalam pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini.
“Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujar Budi.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengonsolidasikan data harian dan mingguan terkait potensi keracunan makanan di sekolah. Bahkan, pemerintah berencana untuk menerbitkan publikasi berkala sebagaimana dilakukan pada masa pandemi COVID-19 guna meningkatkan transparansi dan kewaspadaan publik.
Dari sisi keamanan pangan, Budi menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan tiga jenis sertifikasi untuk seluruh penyedia makanan dalam program MBG, yakni Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), serta sertifikasi halal. Proses sertifikasi ini dirancang agar berjalan cepat dan tidak menghambat distribusi makanan.
“Kemenkes bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional akan menjadi bagian dari sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kemenkes juga menyiapkan sistem pengawasan eksternal yang responsif untuk memastikan setiap potensi gangguan segera ditangani secara cepat dan tepat. Menurut Budi, pengawasan ini tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan lintas sektor seperti Kementerian Dalam Negeri, TNI/Polri, dan pemerintah daerah.
“Peran Kemenkes secara gotong royong di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para pelaksana strategi ini,” jelasnya.
Untuk memperkuat deteksi dini, Kemenkes akan membentuk gugus cepat tanggap di setiap daerah yang terdiri dari Dinas Kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan unit UKS di sekolah.
“Kita ingin memastikan seluruh sistem mampu merespons dengan cepat sehingga masyarakat tetap merasa aman,” kata Budi.
Dalam hal pengawasan di sisi penerima, yaitu sekolah dan madrasah, Kemenkes akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan diberdayakan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan sebelum dikonsumsi siswa.
“Kita juga akan memberikan edukasi sederhana agar para siswa dan guru dapat mengenali makanan yang aman dikonsumsi,” ucap Budi
Selain menjamin keamanan makanan, pemerintah juga akan memantau status gizi siswa secara berkala. Pengukuran tinggi dan berat badan siswa akan dilakukan setiap enam bulan dan dicatat secara by name by address agar data yang dihasilkan akurat dan dapat ditindaklanjuti. Survei gizi nasional yang sebelumnya hanya menyasar balita juga akan diperluas mencakup anak usia sekolah.
“Survei gizi nasional ini nanti akan ditambah untuk anak-anak di atas lima tahun, khususnya anak sekolah,” kata Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menegaskan pentingnya peran Kemenkes dalam menjamin kualitas program MBG. Ia mengakui bahwa program ini masih menghadapi tantangan di lapangan, namun pemerintah menunjukkan komitmen penuh dalam membenahi pelaksanaan.
“Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas: respons cepat, perbaiki sistem, dan perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulkifli.
Ia juga menekankan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan pangan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.
“MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan dan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” tutupnya.
