Jaga Kondusifitas Selama Tahapan Pilkada
Oleh : Wira Wicaksana )*
Menjaga kondusifitas merupakan kunci penting untuk memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang aman dan damai. Sejak dimulainya tahapan Pilkada, pemerintah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat, telah menggarisbawahi pentingnya menjaga suasana yang kondusif di seluruh wilayah.
Pilkada merupakan sarana demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang mampu membawa kemajuan, namun tanpa adanya kondisi yang kondusif, proses ini bisa terhambat oleh berbagai tantangan seperti konflik, penyebaran hoaks, dan gesekan di masyarakat.
Tahapan Pilkada melibatkan berbagai proses penting, mulai dari penetapan calon, kampanye, hingga hari pemungutan suara. Pada setiap tahapan ini, ada potensi munculnya kerawanan, baik dalam bentuk perbedaan pendapat antar-pendukung, persaingan politik yang tidak sehat, hingga penyebaran informasi yang menyesatkan.
Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa tahapan ini berlangsung dengan aman, tertib, dan jauh dari konflik. Masyarakat sebagai pemilih juga memiliki peran krusial dalam menjaga kedamaian dan menghindari tindakan provokatif yang dapat memperkeruh suasana.
Gubernur Kalteng, H. Sugianto Sabran mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak, dan salah satu langkah yang telah dilakukan adalah memastikan terbentuknya Desk Pilkada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kehadiran Desk Pilkada sangat penting, sebagai wadah Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi dan mendukung kelancaran Pilkada Serentak Tahun 2024.
Tugas Desk Pilkada bukan hanya sekadar memantau dan melaporkan pelaksanaan Pilkada, tetapi juga menginventarisasi dan mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada, termasuk dapat memberikan saran-saran penyelesaian masalah, baik itu kepada KPU maupun Bawaslu. Desk Pilkada juga berkoordinasi dengan Pihak TNI, POLRI, Instansi Vertikal dan Horizontal, khususnya untuk menjaga kondisi masyarakat agar tetap aman dan kondusif.
Di sisi lain, pentingnya menjaga kondusifitas selama Pilkada tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat keamanan saja. Semua elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuda, hingga kelompok masyarakat sipil, harus ikut serta dalam mengawal proses demokrasi ini. Melalui pendekatan inklusif, setiap pihak dapat berperan aktif dalam menyosialisasikan pentingnya Pilkada yang damai. Selain itu, media juga berperan sebagai pilar penting dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Isu-isu seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian seringkali menjadi tantangan utama selama tahapan Pilkada. Hoaks yang tersebar di media sosial bisa dengan mudah memicu perpecahan di tengah masyarakat, terutama di era digital saat ini di mana informasi dapat menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, edukasi literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memilah informasi yang benar dan tidak terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu benar. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, perlu bekerja sama untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya hoaks serta pentingnya menjaga persatuan selama proses Pilkada.
Ketua Media Online Independen (MIO), Provinsi Bengkulu, Eva Nisah mengatakan peran media sangat penting dalam membantu mengantisipasi penyebaran berita hoaks, menjelang pelaksanaan Pilkada. Media berperan untuk memberikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang kepada publik. Dengan meningkatkan literasi media dan memverifikasi setiap informasi sebelum dipublikasikan, media dapat mencegah tersebarnya berita palsu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi di era digital, media harus menjadi garda terdepan dalam menyajikan berita yang dapat dipercaya dan mendidik masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi.
Kerjasama antara instansi pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penentu dalam menjaga kondusifitas Pilkada. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, pelaksanaan Pilkada diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tanpa hambatan berarti. Penyelenggara Pemilu juga harus memastikan bahwa setiap tahapan, termasuk kampanye dan pemungutan suara, dilaksanakan dengan transparan dan adil. Keterbukaan informasi mengenai proses Pilkada juga akan mencegah terjadinya prasangka atau tudingan adanya kecurangan.
Di sisi lain, peran tokoh agama tidak bisa diabaikan dalam menciptakan suasana Pilkada yang damai. Para tokoh agama dapat menjadi jembatan bagi masyarakat untuk terus mengedepankan nilai-nilai persatuan dan saling menghormati perbedaan selama masa Pilkada. Dengan memberikan ceramah atau khutbah yang menekankan pentingnya menjaga persaudaraan, para tokoh agama bisa membantu mendinginkan suasana dan mencegah terjadinya konflik antar-pendukung calon kepala daerah.
Bupati Klaten, Sri Mulyani mengatakan para tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah sosok panutan yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini dan menggerakkan masyarakat. Pada momen Pilkada ini, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menyampaikan pesan damai, menekankan pentingnya menjaga persatuan, dan mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi serta dapat berkolaborasi dengan media untuk mencegah penyebaran berita hoaks, menjaga kondusivitas, dan memastikan Pilkada berlangsung secara aman dan demokratis.
Keberhasilan dalam menjaga kondusifitas selama tahapan Pilkada akan memberikan dampak positif bagi stabilitas politik di daerah sehingga menciptakan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, di mana setiap warga negara dapat menyalurkan suaranya tanpa adanya tekanan atau gangguan. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif dalam menjaga suasana damai dan mendorong pelaksanaan Pilkada yang aman, transparan, dan adil.
)* Mahasiswa Pascasarjana yang tinggal di Bandung
