Lewat KTT AIS, Indonesia Ajak Majukan Blue Economy Melalui Obligasi Biru
Bali – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum 2923 menyerukan penguatan solidaritas untuk mengatasi permasalahan di sektor maritim termasuk memajukan Blue Economy. Kepala Sekretariat AIS Forum, Riny Modaso mengatakan saat ini negara-negara pulau dan kepulauan menghadapi masalah yang sama, salah satunya adalah perubahan iklim yang menyebabkan naiknya muka air laut.
“Negara-negara pulau dan kepulauan umumnya menghadapi permasalahan yang sama ketika dihadapkan dengan isu-isu kemaritiman. Salah satu contohnya adalah perubahan iklim yang menyebabkan naiknya muka air laut,” kata Riny dalam keterangannya di Jakarta.
Menurutnya, AIS Forum melihat bahwa perlu ada upaya kolektif untuk mengatasi isu tersebut. Dibutuhkan kolaborasi dan kerja bersama untuk bisa mengatasi permasalahan bersama tersebut. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan bagi AIS Forum membawa pesan kunci solidaritas sebagai salah satu tema turunan.
“Dua bahasan pokok lainnya adalah ekonomi biru dan laut sebagai masa depan. Ada empat fokus kerja AIS Forum selama ini, yakni adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penanganan bencana, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. Dalam perkembangannya, negara-negara partisipan AIS Forum saling berkolaborasi dan bekerja sama melalui program-program yang dilakukan oleh Sekretariat AIS Forum” pungkasnya.
Pada berbagai area fokus kerja, AIS Forum terus memfasilitasi upaya untuk mempererat solidaritas antarnegara AIS. Nilai-nilai solidaritas kemudian diwujudkan dalam berbagai program, seperti pada Joint-Research dalam bidang riset dan pengembangan. Nantinya, negara-negara partisipan AIS Forum saling berkolaborasi dan bekerja sama, tuturnya
Kemudian, pada bidang ekonomi biru dikuatkan melalui pemberdayaan dan akselerasi UMKM serta startup berbagai negara AIS. Bahkan, kolaborasi internasional melalui rangkaian pertemuan tingkat pejabat tinggi dan menteri pun telah beberapa kali, ungkap Riny Modaso.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Shinta Kamdani pun berharap KTT AIS Forum memperkuat program ekonomi biru.
“AIS Forum ini bisa membantu penguatan ekonomi biru, sehingga memastikan cadangan sumber pangan laut yang berkelanjutan,” ungkap Shinta.
Bahkan, sebagai salah satu bentuk komitmen memajukan sektor ekonomi biru, Archipelagic and Island States (AIS) Forum siap mendukung negara – negara pulau dan kepulauan menerbitkan surat obligasi biru (sovereign blue bond).
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Jodi Mahardi mengungkapkan bentuk dukungan tersebut ditunjukkan melalui komitmen AIS Forum berkolaborasi menyiapkan Pedoman Strategis Pembiayaan Biru (Blue Financing Strategic Framework) yang dikembangkan melalui kerja sama Sekretariat AIS Forum, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI, dan Innovative Financing Lab UNDP Indonesia.
“Kita menyadari bahwa kerja sama lintas pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi transisi global menuju perekonomian kelautan yang lebih berkelanjutan. Dengan panduan ini, pelaku ekonomi di semua sektor akan lebih mudah melihat peluang dan mengambil peran dengan berinvestasi secara berkelanjutan di ranah ekonomi biru,” ungkap Jodi.
Keberanian Indonesia mulai mengambil peran sebagai pemimpin dalam forum KTT AIS 2023 tentunya akan menjadi momentum penguatan pengaruh di dunia internasional. Oleh karena itu, seruan penguatan solidaritas mengatasi masalah maritim menjadi hal yang sangat penting. Lewat KTT AIS Forum ini, diharapkan akan memperkuat peran negara-negara kepulauan untuk mencari solusi cerdas serta gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global.
