Oleh : Rika Prasetya )*
Persoalan pangan tidak bisa disepelekan. Pasalnya, seiring besarnya pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, pemenuhan kebutuhan pangan kerap menjadi masalah akibat ketersediaan pangan yang belum mencukupi.
Meski selama Pemerintahan Jokowi, ada beberapa pihak yang menganggap bahwa Jokowi tidak bisa menyelesaikan permasalahan harga pangan. Nyatanya banyak yang mengagumi terobosan Presiden Joko Widodo akan terobosannya dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
Terobosan yang dilakukan pemerintahan era Joko Widodo dalam mewujudkan kedaulatan pangan di apresiasi oleh ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Bambang menyatakan kagum atas terobosan Jokowi dalam memanfaatkan lahan rawa lebak dan pasang surut yang dijadikan lahan pertanian produktif guna meningkatkan produktifitas pertanian nasional.
“Ini membuktikan kehadiran negara yang secara sistematis mengakui, menghormati, dan memenuhi hak atas pangan warganya. Pemerintahan Presiden Jokowi sudah mulai mengalihkan pendekatan dari ketahanan Pangan menjadi kedaulatan Pangan,” Ujar Bamsoet.
Politisi dari fraksi Partai Golkar ini merasa optimis bahwa pilot project lahan rawa lebak dan pasang surut yang dijadikan lahan pertanian oleh Kementrian Pertanian di Desa Jejangkit Muara Kalimantan Selatan, akan berhasil.
Diatas lahan seluas 4000 hektar dimana 750 ribu diantaranya sudah ditanami padi, akan bisa menopang stok beras nasional di masa paceklik yang biasa terjadi pada bulan Desember – Januari akibat usainya panen padi di pulau Jawa.
“Lahan rawa lebak dan pasang surut yang selama ini tidak dapat dibuat apapun, kini dengan bantuan dari pemerintah pusat akan menjadi lahan yang produktif. Dengan demikian bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat, sehingga kita tidak hanya bergantung pada lahan pertanian pulau Jawa saja,” tutur Bamsoet.
Pangan akan menjadi salah satu tema dalam debat capres kedua pada 17 Februari 2019. Pengatam Pertanian Institute Pertanian Bogor Dwi Andreas Sentosa melihat capres nomor urut 01 Joko Widodo lebih diuntungkan.
Menurut dia, Jokowi sudah memiliki kinerja nyata yang bisa dinilai langsung masyarakat. Salah satunya ialah dalam empat tahun membawa peringkat ketahanan Pangan Indonesia naik cukup signifikan dari 72 pada 2014 menjadi 65 di 2018 dari total 113 negara.
Peringkat ketahanan pangan itu dinilai dari tiga komponen, yakni ketersediaan, keterjangkauan dan keamanan. Dari sisi ketersediaan, pemerintah melaksanakan tugas dengan baik walaupun tidak bisa dimungkiri, sebagian pangan yang tersedia berasal dari impor.
Adapun impor yang dilakukan lantaran mengantisipasi agar gudang nasional (Bulog) tidak boelh kosong. Untuk itu perlu impor sementara ini untuk mengisi kekurangan di gudang – gudang. Harapan ke depan, semua gudang bisa dipenuhi sendiri sehingga bermuara pada swasembada pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan skor ketahanan Pangan Indonesia terus membaik dalam 4 tahun pemerintahan Jokowi.
Berdasarkan rilis Economist Intelligence Unit (EIU), Semasa Pemerintahan SBY posisi ketahanan pangan Indonesia berada di posisi ke 5 dari 7 negara ASEAN yang dievaluasi. Indeks Indonesia saat itu bahkan berada di bawah Filiphina yang merupakan pesaing Indonesia dalam kelompok negara pengimpor beras terbesar di dunia.
Posisi ketahanan pangan Indonesia berada di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam dan Filiphina. Posisi Indonesia hanya sedikit lebih baik daripada Myanmar dan Kamboja.
Begitu terpuruknya Ketahanan Pangan Indonesia pada saat itu, namun Pemerintahan Presiden Jokowi bertekad bulat pada Tahun 2017 Indonesia sudah Swasembada Pangan Penuh.
Pada periode Oktober 2014 hingga April 2015, luas tanam sawah yang ditanami petani mengalami Kenaikan dari 8,11 juta hektar menjadi 8,54 juta hektar. Jumlah Traktor sudah dibagikan lebih dari 20.000 unit, ribuan pompa air, combine harvester dan transplanter.
Begitu juga penambahan Luas Lahan sawah baru, berdasarkan hasil evaluasi kerja periode Oktober 2014 hingga Maret 2015, bekerjasama dengan TNI dan Kelompok Tani, Penambahan luas sawah baru sebesar 700 Ribu hektare. Dengan angka itu diperkirakan bisa mencapai produksi padi 3 Juta ton.
Untuk meningkatkan produksi pangan, pemerintah juga akan membangun 500.000 hektare Food Estate (kawasan pertanian) dan pelaksanaan program hilirisasi pertanian.
Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, keinginan Indonesia untuk kembali berswasembada pangan, terutama beras, cabai, jagung dan bawang akan diwujudkan. Di Awal tahun 2018, Indonesia dapat menggaungkan kembali swasembada pangan.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi, mengungkapkan upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan membutuhkan kerja keras. Semua itu secara bertahap mulai menunjukkan hasil positif dan manfaat untuk rakyat.
Produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada 2015 menembus 75,55 juta ton. Angka ini meningkat 4,66 % dibandingkan 2014 yakni 70,85 juta dan di 2016 dengan capaian 79,1 juta ton. Di tahun ini juga tercatat, Indonesia untuk pertama kalinya swasembada beras setelah 32 tahun
Kerjasama yang baik juga dijalin Kementan bersama dengan Kemendag, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kemendagri, Bulog, dan komusu pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam bentuk Tim Satgas Pangan. Tim Satgas Pangan dibentuk untuk mengawasi harga dan ketersediaan pangan, serta melakukan penegakkan hukum terhadap kartel dan mafia pangan.
Melihat capaian ini, tentu ketahanan pangan di era Jokowi telah menambah optimisme bagi para pelaku industri pertanian atau pangan di masa depan.
)* Penulis adalah Kontributor Lembaga
Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
