Oleh: Iwan Kartiwa )*
Langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk melanjutkan kembali Otsus Papua merupakan langkah tepat, dan upaya terbaik yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM Papua.
Selama 20 tahun berlakunya Otsus (Otonomi Khusus), pembangunan masyarakat di Papua telah menunjukkan berbagai kemajuan, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Dukungan dana pemerintah pusat sebesar Rp 137 triliun memungkinkan terselenggaranya pembangunan di Papua. Dana yang sangat besar ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Papua, terutama dalam akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Kebijakan Otsus pada dasarnya bermanfaat dan menunjang kebijakan nasional dalam mewujudkan keadilan dan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan, ekonomi, dan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di Papua. Selain itu, penerapan Otsus Papua dinilai sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengurangi gap antara Papua dengan provinsi lain.
Sebagaimana kita ketahui, pemerintahan Presiden Jokowi sudah menaruh perhatian yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, dengan melakukan pembangunan insfratruktur, dengan harapan bisa memberikan kesempatan yang sama untuk masyarakat Papua agar bisa berkembang seperti daerah lainnya di Indonesia.
Diharapkan Otsus ini mampu mendorong peningkatan sumber daya manusia di Papua, bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk generasi muda Papua dalam menembuh proses pembelajaran, agar dengan SDM yang unggul ini bisa memaksimalkan infrastruktur sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Banyak manfaat Otsus yang sudah dirasakan masyarakat Papua khususnya pada sektor pendidikan, banyak anak-anak Papua yang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri. Selain itu, pada sektor ekonomi dan infrastruktur juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua.
Sudah pasti dalam pemanfaatnya harus di maksimalkan dan akuntabel, hal ini untuk menghindari upaya kelompok kepentingan yang mencoba menyalahgunakan anggaran yang sudah diberikan, baik digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya atau justru untuk mendukung gerakan kelompok separatis yang kontradiktif terhadap pembangunan di Papua.
Semoga dana Otsus juga bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur, keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Sebagaimana kita ketahui IPM ini mengukur tiga indikator sekaligus yaitu, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu melalui perpanjangan Otsus jilid II ini harapannya peningkatan kualitas tersebut bisa merata di seluruh wilayah Papua, agar tidak ada lagi istilah Papua tertinggal di bandingkan dengan provinsi lainnya.
)* Penulis adalah Pemerhati Sosial Media
