Oleh : Moses Waker )*
Pemerintah terus membangun Papua, salah satunya dengan kebijakan kesejahteraan dan afirmatif. Paradigma baru tersebut diyakini banyak pihak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua, termasuk Orang Asli Papua (OAP).
Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Melihat luasnya negeri ini, maka butuh pemerataan pembangunan agar semuanya maju. Saat dulu di era orde baru masih sistem sentralisasi maka sejak era reformasi diganti menjadi desentralisasi sehingga tiap daerah bisa lebih maju lagi, termasuk Papua.
Papua yang dulu bernama Irian Jaya merupakan wilayah paling timur di Indonesia tetapi sayang sekali pernah terabaikan di masa orde baru, sehingga dianggap kemajuan di sana kurang daripada di Jawa atau pulau lainnya. Di masa pemerintahan Presiden Jokowi, Papua digenjot agar lebih maju lagi. Caranya dengan memberi berbagai peluang bagi orang asli Papua agar bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus dan bisa membangun wilayahnya sendiri.
Profesor Imron Cotan, Pemerhati Papua, menyatakan bahwa kebijakan afirmatif pemerintah akan membuka peluang besar bagi orang asli Papua. OAP akan diberdayakan sehingga memiliki masa depan yang lebih cerah.
Selama ini OAP memiliki berbagai keistimewaan berkat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakilnya, harus orang asli Papua, sehingga mereka bisa mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan ini muncul karena memang sebaiknya sang pemimpin adalah orang asli Bumi Cendrawasih, karena lebih memahami seluk-beluk daerahnya dan budaya masyarakatnya.
Kebijakan bahwa pemimpin harus orang asli Papua juga memiliki payung hukum yakni UU Otsus, sehingga sah di mata hukum yang resmi di Indonesia. Dengan begini, walau berganti presiden, maka aturan ini akan tetap berlaku. Masyarakat Papua khususnya berterimakasih kepada Presiden Jokowi karena begitu perhatian terhadap Papua dan membuat peraturan resmi yang menguntungkan mereka.
Selain itu, orang asli Papua juga memiliki peluang besar untuk sekolah hingga perguruan tinggi, karena mereka berhak mendapatkan beasiswa otonomi khusus (Otsus). Beasiswa yang didapatkan dari dana otsus amat berguna karena anak-anak Papua bisa lebih cerdas, sehingga tidak ada ketimpangan antara orang Jawa dengan orang Papua. Salah satu alumjni beasiswa otsus yang sukses adalah Billy Mambrasar yang jadi staf khusus presiden.
Imron menambahkan, pemerintah bisa membuat beberapa kebijakan afirmatif lain yang memajukan rakyat Papua. Misalnya mereka diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan BUMN di Bumi Cendrawasih. Dalam artian, ketika ada penyaringan pegawai maka bisa saja ada jatah sekian persen untuk orang asli Papua, sehingga mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak.
Selain itu, kebijakan afirmatif lainnya adalah dengan pemekaran wilayah Papua. Jika ada penambahan provinsi maka otomatis akan butuh karyawan baru di kantor pemerintah provinsi. Sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran di Bumi Cendrawasih.
Masyarakat amat berterimakasih kepada pemerintah, khususnya ke Presiden Jokowi, karena sangat mengistimewakan Papua. Bahkan Presiden Jokowi tercatat sebagai presiden yang paling sering mengunjungi wilayah Bumi Cendrawasih. Papua adalah bagian dari Indonesia, tak heran pemerintah terus memajukannya, agar ada pemerataan pembangunan, dan terus ada kebijakan afirmatif yang menguntungkan.
Ketika ada kebijakan afirmatif untuk rakyat Papua seperti pemekaran wilayah, pemberian beasiswa untuk anak berprestasi, dan berbagai keistimewaan lain, maka sangat menguntungkan OAP. Mereka jadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Selain itu, Papua akan lebih maju karena berkat kebijakan ini, akan ada pemerataan pembangunan. Tak hanya pembangunan fisik tetapi juga sumber daya manusia.
)* penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Gorontalo
